MOJOK.CO – Berkaca dari mundurnya Presiden Bolivia Evo Morales, kita layak bertanya: Apakah persatuan aparat dengan rakyat adalah jalan terbaik meruntuhkan oligarki?!
Kayaknya kita udah bisa dikit-dikit pahamlah mengapa Jokowi memilih Kepala Bulog, Kepala BIN, Ketua KPK, Mendagri, dan Ketua PSSI dari kepolisian. Menurut analisis kami yang pendidikan politiknya ditempuh lewat pendidikan binge-watching serial tivi House of Cards ini, pejabat polisi ditarik dalam lingkaran kekuasaan karena kalau enggak begitu, apa yang terjadi di Bolivia bisa kejadian juga di Indonesia.
Di negara di Amerika Selatan itu, Presiden Evo Morales resmi mengundurkan diri dari jabatan kepresidenannya pada Minggu (10/11) kemarin gara-gara enggak tahan ngeliat polisi dan tentaranya ikut-ikutan demonstrasi rakyat yang menentang pemilihannya kembali sebagai presiden. Mungkin dia bingung, kalau aparat yang harusnya menjaganya malah ikut demonstrasi juga, dia harus minta perlindungan ke siapa? Dadar gulung?
Polisi terekam berbaris bersama para pengunjuk rasa sejak Jumat (8/11) malam. Mereka meninggalkan pos penjagaan mereka masing-masing dan turun ke jalan sembari meneriakkan yel-yel oposisi. Pada Minggu (10/11), tergabung pula pengawal istana kepresidenan Bolivia La Paz yang turut bergabung dengan polisi dan massa unjuk rasa dari berbagai kota.
Alasan polisi turun ke jalan ada tiga hal: Pertama, perbaikan kondisi lingkungan kerja. Kedua, pengunduran diri komandan kepolisian Bolivia. Ketiga, penolakan penggunaan aparat sebagai instrument politik. Merespons ini, Pemerintah Bolivia lantas mengajak polisi yang berunjuk rasa duduk bersama dibarengi penawaran kenaikan gaji bagi semua polisi. Bujubuneng, dikira semua ini tuh bisa diselesaikan pake uang kali ya. Kasih jabatan dong, masa kalah taktis sama Pemerintah Indonesia!
“Pemerintah Bolivia meminta aparat kepolisian untuk berdialog, dengan tujuan agar kesetaraan gaji dan juga peningkatan 100 persen uang pensiun dapat menjadi kenyataan,” tulis pemerintah Bolivia lewat media sosialnya.
Setelah polisi dan pasukan pengawal istana berpindah tim, pasukan militer Bolivia juga mengambil sikap untuk ikut mendukung unjuk rasa. Jenderal Williams Kaliman, pemimpin militer Bolivia, menolak ikut campur dengan tugasnya yang harusnya mengonfrontasi para pengunjuk rasa. Menurutnya, masalah politik harus diselesaikan secara politik pula.
“Kami tidak akan pernah berhadapan dengan rakyat yang kami layani dan kami akan selalu memastikan perdamaian, kehidupan bersama, dan pembangunan di tanah air kami,” sebut pernyataan resmi Angkatan Bersenjata Bolivia dilansir Republika.
Tidak punya teman bersenjata yang bisa melindungi, Evo Morales akhirnya menghelat pidato pengunduran diri pada Minggu malam yang disiarkan televisi nasional. Selain dirinya, Wakil Presiden Alvaro Gaarcia Linera juga ikut mengundurkan diri. Morales merasa ia tidak ingin menyerah, namun lebih mementingkan keamanan negara (dan dirinya sendiri tentu saja) di tengah percobaan kudeta ini.
“Perjuangan saya akan terus berlanjut, tetapi saya memiliki kewajiban untuk mencoba mengamankan perdamaian. Sangat menyakitkan bahwa rakyat Bolivia bertikai satu sama lain dan itu meyakitkan bahwa komite sipil dan para pemimpin yang telah kalah (dalam pemilu) menggunakan kekerasan dan konfrontasi di antara (rakyat) Bolivia. Untuk alasan ini dan banyak alasan lainnya, saya mengundurkan diri dan mengirim surat pengunduran diri saya ke Majelis Legislatif Plurinasional,” ujar Evo Morales dilansir Republika.
Morales sebenarnya didukung oleh para pemimpin negara berhaluan Kiri di kawasannya, termasuk Venezuela, Kuba, Meksiko, dan Argentina. Pemerintahan Meksiko bahkan memberikan pernyataan resmi dengan menyatakan penyesalan atas dipilihnya kudeta sebagai jalan daripada dialog. Presiden Venezuela Nicolas Maduro juga marah besar tentang apa yang terjadi di Bolivia, “kami dengan tegas mengutuk kudeta yang terealisasi terhadap presiden saudara kami,” ujar Maduro. Ye kocak, dikira main kutuk-mengutuk masih efektif apa di zaman sekarang.
Morales, yang berkuasa sejak 2006, terpilih kembali menjadi Presiden Bolivia setelah memenangkan pemilihan pada 20 Oktober lalu. Agak mirip dengan di Indonesia, oposisi kemudian menuding ada kecurangan dalam penghitungan suara. Dari situ, oposisi berhasil mengerahkan rakyat ke jalanan untuk berunjuk rasa meminta terpilihnya Morales digagalkan.
Morales sebenarnya setuju saja apabila mau diadakan pemilu baru, namun ternyata tawaran itu saja belum cukup. Demonstrasi yang berlangsung selama tiga pekan itu ricuh dan menewaskan tiga orang dan melukai ratusan lainnya. Menurut laporan CNN Indonesia, Organisasi Negara-negara Benua Amerika melakukan audit pemilu dan memang dinyatakan ada penyimpangan.
(awn)
BACA JUGA Selo dengan MUI Jatim yang Imbau Muslim agar Tak Salam Pakai “Namo Buddhaya’ atau ‘Om Swasti Astu’ atau berita terbaru di rubrik KILAS lainnya.
