JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat satu terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan.
Alokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk perumahan
Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan penghargaan kepada Pemerintah Jawa Tengah sebagai provinsi peringkat satu terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Penghargaan ini diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat pada Senin (25/8/2025).
Maruarar mengatakan, Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan itu karena telah mengalokasikan anggaran bidang perumahan dalam jumlah yang besar. Total ada 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada 2025. Jauh di atas Provinsi Aceh yang menempati peringkat kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit.
Dikatakan Maruarar, pertumbuhan pertumbuhan rumah subsidinya juga besar. Melalui kepempinan Gubernur Ahmad Luthfi, penyediaan perumahan banyak difasilitasi.
“Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur,” kata sosok yang akrab disapa Ada itu saat menyerahkan penghargaan.
Sediakan 17 ribu rumah layak huni di Jawa Tengah
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan yang diterima dari Kementerian PKP menjadi motivasi untuk Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, dinas-dinas, dan stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terkait penyediaan perumahan.
“Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu. Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem,” katanya.
Secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 terdapat sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit. Terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.
Untuk itu tahun 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. Terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
“Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” kata dia.
Menurut dia, upaya program pembangunan perumahan warga ini juga salah satu upaya pengentasan miskin ekstrem di wilayahnya.
Dukung program Presiden 3 juta rumah
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menambahkan, penghargaan tersebut menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah.
“Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” katanya.
Boedyo menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Semua kerja kolaborasi itu sudah dipantau progresnya.
Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Sebisa mungkin tiap tahun mengalami peningkatan.
Pada 2025 ini, alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067.
“Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini,” jelasnya. ***(Adv)
BACA JUGA: Pemprov Jawa Tengah Siapkan Infrastruktur dan Destinasi Penunjang guna Dukung Pengembangan Wisata Dieng hingga Dikenal Dunia atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.
