MOJOK.CO – Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah. Aturan tersebut menjadi payung hukum bagi daerah untuk melarang sekolah-sekolah di DIY melakukan jual beli seragam. Hal itu penting mengingat beberapa waktu terakhir marak dugaan jual beli seragam yang dilakukan sejumlah sekolah di DIY.
Dalam salah satu pasalnya, disebutkan sekolah tidak boleh mengatur kewajiban atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas atau penerimaan peserta didik baru.
“Karena Permendikbudnya berubah maka kita menyesuaikan [aturan] yang baru,” papar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) DIY, Didik Wardaya saat dikonfirmasi, Kamis (13/10/2022).
Pemda DIY, menurut Didik melakukan penyesuaian Peraturan Gubernur (Pergub) tentang seragam pasca-diterbitkannya Permendikbud yang baru. Diantaranya dengan melakukan pencermatan pasal-pasal dalam Pergub tersebut agar tidak melenceng dengan aturan di atasnya.
Sebab ada aturan tambahan dalam Permendikbud yang harus dipatuhi daerah. Selain larangan sekolah membebani orang tua dalam pengadaan seragam sekolah, aturan seragam kedaerahan atau seragam nasional juga akan mulai diberlakukan.Â
“[Pergub juga mengatur] termasuk aturan sanksi [bila sekolah masih jual beli seragam],” jelasnya.
Selain menyelesaikan Pergub Seragam, lanjut Didik, Disdikpora juga menyelesaikan Pergub Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Pengaturan pergub APBS dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar (pungli) oleh sekolah.
Didik menyebutkan, Pergub APBS tersebut mengatur tentang peran serta orang tua dalam pemenuhan kebutuhan sekolah. Dengan demkian ada aturan yang jelas dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah, baik dari anggaran pemerintah kepada sekolah maupun dari pihak luar.
“Ya jadi nanti peran serta masyarakat itu seperti apa di [pergub] sana diatur, peran orang tua diatur bagaimana cara mendapatkan kalau harus untuk menutup kekurangan dari APBS yang disusun dengan pendapatan yang didapatkan dari pemerintah itu ada selisih. Misalnya, bagaimana cara mendapatkannya itu diatur disana di Pergub itu,” tandasnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA: Pesan Penting di Balik Hari Tanpa Bra Sedunia
