MOJOK.CO – Ironis nasib yang dialami oleh Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Rabu (11/8) sore, ia masih melantik Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Pemalang, Slamet Masduki yang menganggantikan Sekda sebelumnya yang terlibat korupsi. Namun, sehari setelahnya ia justru kena tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus suap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8) malam di belakang gedung DPR RI.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut penangkapan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap.
“MAW (Mukti Agung Wibowo) dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap,” kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat pagi.
Saat ini, kata Firli, tim di Kedeputian Penindakan KPK masih bekerja. KPK masih minta keterangan terhadap para pihak yang telah ditangkap tersebut.
“Rekan-rekan dari Kedeputian Penindakan masih terus bekerja. Pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik,” kata Firli.
Sebelumnya, KPK menangkap terhadap beberapa orang, termasuk Bupati Pemalang pada hari Kamis (11/8). Saat ini mereka sedang diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Benar pada Kamis (11/8) sore hingga malam, KPK telah melakukan serangkaian tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi,” ucap Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat pagi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain bupati, KPK juga turut menangkap sekitar 20 orang lainnya. Saat ini beberapa pihak tersebut sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Tim segera melalukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap,” kata Ali.
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap tersebut.
“Setelah itu, kami segera menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja KPK,” kata Ali.
Mukti Agung Wibowo yang saat ini berusia 45 tahun terpilih sebagai Bupati Pemalang periode 2021-2025 pada Pemilukada 2020. Ia berpasangan dengan Mansur Hidayat yang diusung PPP dan Gerindra.
Ganjar Pranowo sudah ingatkan berkali-kali
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menjadi peringatan bagi kepala daerah agar menghentikan semua bentuk tindak pidana korupsi.
“Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan (kepala daerah di Provinsi Jateng) dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada,” tegas Ganjar di Semarang, Kamis malam.
Menurut Ganjar, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah di Provinsi Jateng agar tidak terlibat korupsi sudah dilakukannya secara intens, apalagi Pemprov Jateng sudah lama bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi.
“Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kami dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering,” ujarnya.
Ganjar mengungkapkan KPK dalam setiap kegiatannya di Jateng tidak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan korupsi. Namun, di dalamnya terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.
Penekanannya, lanjut Ganjar, adalah kontrol diri pada individu tiap kepala daerah.
“Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” katanya.
Mantan anggota DPR RI itu menyebut Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng dalam rangka penunjukan sekretaris daerah baru karena yang sebelumnya mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
“Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini,” ujarnya.
Ganjar mengaku belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo di komplek Gedung DPR RI.
“Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan. Sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya potensi korupsi,” katanya.
Sumber: Antara
Editor: Agung Purwandono
