MOJOK.CO – Susahnya kubu Prabowo-Sandi untuk membuktikan kecurangan Pilpres yang ada, membuat kubu Prabowo-Sandi mengusulkan agar jabatan Presiden dijabat satu periode saja.
Upaya kubu Prabowo-Sandi untuk memenangkan gugatan sengketa Pilpres 2019 di MK adalah misi yang boleh dibilang sangat sulit. Kemungkinan menangnya begitu tipis. Hal tersebut menurut kubu Prabowo-Sandi karena begitu susahnya untuk membuktikan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama perhelatan Pilpres.
Kecurangan-kecurangan tersebut oleh kubu Prabowo susah dibuktikan karena memang terstruktur, sistematis, dan masif, juga melibatkan instrumen-instrumen aparat, polisi, dan juga birokrasi.
“Kecurangan itu dilakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian, aparat dan birokrasi,” terang Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Denny Indrayana. “Pemohon tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi mencari alat bukti apalagi menghadirkan, memaksa orang hadir di persidangan karena itu sangat tidak fair beban pembuktian ditanggung oleh pemohon.”
Seperti diketahui, KPU menyatakan Prabowo kalah cukup telak dalam dalam penghitungan suara, yang mana kubu Prabowo-Sandi 44,5% suara, kalah jauh dibandingkan dengan Jokowi-Ma’ruf yang mendapatkan 55,5%. Kendati demikian, Tim IT Internal Prabowo-Sandi mengklaim bahwa perolehan suara Prabowo-Sandi seharusnya berada di angka 52%, dan Jokowi-Ma’ruf hanya 48%.
Perbedaan hasil penghitungan tersebut menurut kubu Prabowo-Sandi karena adanya penggerusan dan penggelembungan suara.
Namun sampai sidang di tingkat MK digelar, kubu Prabowo-Sandi tampaknya masih kesulitan untuk bisa membuktikan kecurangan-kecurangan yang mereka klaim dilakukan oleh kubu Jokowi.
Dalam kondisi yang demikian, muncul usulan unik dari kubu Prabowo-Sandi.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso merespons susahnya membuktikan kecurangan tersebut dengan mengusulkan agar jabatan presiden dijabat hanya satu periode saja.
Hal tersebut menurut Priyo bekaca dari Pilpres 2019 ini, yang mana menurutnya pihak petahana banyak melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Ke depan apa perlu ya untuk petahana ini, cukup sekali tapi tujuh tahun, misalkan. Sebab kalau dua periode ini wah ini memang sehebat apapun lawan ya modar juga, artinya dia berat maksudnya,” ujarnya.
Priyo mengatakan bahwa melawan incumbent bukan hal yang mudah, sebab, sama seperti yang dikemukakan oleh Denny, petahana lebih punya akses untuk bisa mengontrol aparat dan birokrasi.
“Memang untuk head to head dengan incumbent ini ya bukan pekerjaan mudah. Kita ingin pemilu siapapun yang maju mestinya harus terjamin suasana yang jujur dan adil.”
Sungguh sebuah usul yang sangat dahsyat, yang akan menjadi jauh lebih dahsyat seandainya diusulkan sejak jaman Pak Harto.
Wah, Pilpres 2019 ini benar-benar memunculkan banyak usul-usul unik, dari mulai pembubaran koalisi, sampai masa jabatan satu periode.
Entah usul unik apalagi yang nanti akan muncul. Tapi yang jelas, masyarakat harus tetap jernih. Biarlah para elit politik di atas saja yang unik, masyarakat jangan ikut-ikutan unik.
