MOJOK.CO – Boker di SPBU aja kita harus bayar, masak untuk vaksin corona beginian maunya gratis semua? Mbok plis, mikir dikit.
Girang tentu saja hati ini ketika mengetahui kalau akun Instagram @forumhumasbumn mengunggah foto dengan keterangan “Bisnis Vaksin Corona Bakal Semakin Menyehatkan Holding BUMN Farmasi”. Intinya dengan adanya pandemi, holding BUMN Farmasi yang dimaksud seputar penanganan virus corona (covid-19) seperti alat rapid test, masker medis hingga pengadaan vaksin.
Dengan adanya vaksin baru dan belum ditemukan titik terang kapan pandemi akan berakhir, memproyeksikan bisnis Holding BUMN Farmasi akan membawa cuan. Dalam penjelasan lebih lanjut diketahui PT Indofarma (Persero) Tbk rencananya juga akan memasok jarum suntik untuk mendukung program vaksinasi.
Tak perlu ngomel-ngomel berlebihan atau ngamuk-ngamuk nggak jelas dulu. Coba bayangkan, jika seluruh rakyat Indonesia disuntik untuk vaksin corona dan setiap suntikan untung 100 rupiah, berapa banyak tuh untung buat negara? Ini kan kesempatan yang baik untuk jadi pejabat negara adidaya.
Kapan lagi ada pandemi? Jarang-jarang lho ada wabah, jadi kalau negara cari untung dari bisnis ini ya bisa dipahami lah. Pilkada aja rakyat bisa maklumi kok, masak gini aja nggak mau memahami.
Mungkin sebagian dari kita ingat November lalu ada berita jika Kemenkeu memberikan dana untuk pembelian vaksin sebesar dua triliun untuk Bio Farma. Suntikan dana tersebut akan dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dalam rangka pengadaan obat-obatan, vaksin Covid-19, dan pengembangan sarana prasarana kesehatan.
Jadi negara itu berencana menjual vaksin corona bukan karena tak punya uang, uang ada kok. Sampai dua triliun malah buat beli.
Sebelum marah-marah, mbok ya dibaca dulu. Sasaran vaksinasi untuk skema pemerintah adalah tenaga kesehatan pada seluruh fasilitas kesehatan, pelayan publik esensial dan kelompok masyarakat rentan.
Sedangkan untuk skema mandiri adalah masyarakat pelaku ekonomi lainnya yakni peserta BPJS, non BPJS/asuransi lainnya, dan umum/pribadi.
Nah kalau yang berbayar gimana?
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.
Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin corona. Wong kencing di terminal aja bayar, masa suntik vaksin corona untuk penyakit mematikan buat rakyat yang membayar pajak gratis?
Asal situ tahu, Pemerintah saat ini sedang kehabisan duit banyak. Jangan lupa, Februari lalu pemerintah membuat insentif untuk mendorong pariwisata sebesar Rp298,5 miliar.
Saat itu, Pemerintah berinisiatif memberikan dana untuk insentif maskapai dan agen travel agar memberikan diskon khusus kepada wisman sebesar Rp98,5 miliar. Dan sebanyak Rp103 miliar akan diberikan untuk kegiatan promosi.
Belum dengan, Rp25 miliar diberikan untuk kegiatan turisme. Pemerintah juga memberikan anggaran sebesar Rp72 miliar untuk jasa influencer. Ingat ya, Influencer! Dan karena bayar influencer itu mahal, jadi jangan salahkan pemerintah kalau duit untuk vaksin corona sekarang anggarannya jadi terbatas.
Jadi, plis, tolong, pahami juga dong posisi Pemerintah.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi juga menyebut kalau anggaran yang harus disiapkan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit. Selain anggaran vaksinasi, juga diperlukan biaya untuk menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial dan lainnya.
Inget lho ya, Pemerintah ini cuma menyiapkan dana 800 T untuk menangani pandemi dari APBN sebesar Rp695,2 triliun, APBD Rp78,2 triliun, dan dana desa Rp28,46 triliun. Jadi pemerintah udah nggak kuat kalau harus ngasih vaksin corona gratis.
Ini kan lagi masa-masa susah, masak Pemerintah disuruh kasih gratis hak dasar manusia seperti akses terhadap kesehatan? Gila apa. Emangnya Indonesia ini negara komunis? Kan nggak.
Sudah betul itu kalau Pemerintah berupaya, berniat, dan mengusahakan agar akses kesehatan terkait corona bebas biaya.
Lho dikira negara ini bisa menjamin rakyatnya agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat? Dikira negara ini mampu memenuhi hak rakyat memperoleh pelayanan kesehatan apa ya? Kan nggak.
Ya emang sih, menurut Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi ya kalau ada yang mau bayar supaya dapat layanan lebih baik, vaksin lebih cepat, dan obat lebih bagus masak harus dilarang?
Yah meski sebenarnya cari untung di masa pandemi ini secara moral salah, tapi masak nggak boleh? Ingat, meminjam kata-kata George Orwell dalam Animal Farm: “All animals are equal, but some animals are more equal than others.”
Kadang-kadang kalau lihat netizen yang ngamuk-ngamuk karena beginian ini suka lucu deh. Haduh, kita ini emang serba-kagetan. Kenapa sih negara nggak boleh cari cuan? Apalagi masa pandemi begini.
Saya ngerti kalau selama ini ada kesalahpahaman terhadap tanggung jawab negara. Ya dulu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), negara itu punya tanggung jawab memenuhi akses warga terhadap kesehatan adalah mengeluarkan kebijakan atau program asuransi kesehatan yang adil dan dapat dijangkau oleh semua warga negara.
Ya kalau masyarakatnya dasarnya udah nggak mampu duluan gimana? Masak negara harus ngurus juga? Hadeh, kapan negara untung kalo kaya gini? Kapan kayanya nih yang ngurus negara? Masak mereka harus nombok juga? Kan kasihan.
Intinya dalam polemik bisnis vaksin corona ini, jangan salahkan negara jika tidak menggratiskan vaksin, salahkan dirimu sendiri kenapa terlahir miskin sampai nggak bisa membeli vaksin saat ada pandemi mematikan.
Lagian, udah tahu miskin, malah ngotot nyari duit sampai berisiko ketularan corona. Hidup kok ya sukanya nyusahin pejabat negara. Hadeh.
BACA JUGA Jelang Vaksinasi, Penolakan Vaksin Covid-19 Atas Dasar Keyakinan Agama Masih Cukup Signifikan dan tulisan Arman Dhani lainnya.
