Lagi-lagi pagi hari saya terusik. Harusnya saya bisa meliukkan tubuh dengan manja sembari berkhayal. Tapi berita di media sosial membuat saya langsung terbelalak, bangun, dan tensi terjun bebas. Dan seperti biasa, hanya berita dari Jogja yang bisa membuat saya tertarik.
“Ealah damput!” Umpat saya sambil tersenyum getir.
Berita itu mengabarkan bahwa persentase penduduk miskin di Jogja sebesar 12,80 persen. Data ini diperoleh selama periode September 2019 sampai September 2020. Angka ini naik dari periode sebelumnya yang “hanya” 11,40 persen. Gampangnya, ada 13 warga miskin di antara 100 warga Jogja.
Mungkin Anda berpikir, “Ah, baru segitu kok.” Yah memang, 13 di antara 100 bisa dianggap kecil. Tapi, persentase penduduk miskin di Indonesia hanya sekitar 10,19%. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk dalam 16 besar wilayah yang angka kemiskinannya melebihi rata-rata nasional. Ya, Anda nggak salah baca, tingkat kemiskinan Jogja di atas rata-rata kemiskinan nasional, ngeri ora?
Menanggapi kabar ini, Pemda DIY tentu segera menelurkan ide-ide. Menurut Sekda Kadarmanta Baskara Aji, ekonomi DIY dan Indonesia memang sedang terpuruk. Pemda mengklaim bahwa bantuan sosial telah disalurkan. Namun, bantuan tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan.
Konsep dari Pemda DIY adalah: padat karya dan relaksasi pada utang bank. Yang pertama, setiap aktivitas desa dilakukan dengan padat karya. Jadi para warga miskin mendapat bantuan ,tapi dari bekerja sebagai padat karya. Kemudian, relaksasi pada utang di bank dilakukan dengan mengurangi bunga atau menunda angsuran. Diharapkan agar pelaku ekonomi dapat bergerak dahulu.
Gemas sih untuk menanggapi solusi yang embuh ini. Tapi, saya ingin menekankan perkara angka kemiskinan ini dahulu. Menurut saya, angka ini biasa aja kok. Tidak ada yang istimewa, dan mungkin tidak perlu menyalakan tanda bahaya. Ya karena memang sudah wajar jika Jogja terjebak kemiskinan dan tingkat kemiskinan Jogja di atas rata-rata.
Bagaimana tidak, Jogja dikerjakan dengan cara yang serampangan kok. Pepatah bilang “tidak ada asap jika tidak ada api.” Nah, berarti angka kemiskinan yang melampaui rerata nasional ini juga tidak muncul secara ajaib. Bahkan pandemi Covid-19 bukanlah satu-satunya alasan yang membuat angka kemiskinan Jogja sesuram ini.
Yah, pasti Anda sudah menebak saya akan membahas UMP yang humble ini. Benar, karena ini punya dampak langsung. Ketika upah rendah, bagaimana masyarakat bisa mentas dari kemiskinan. Meskipun ada yang meromantisasi pangan murah, tapi hidup tidak hanya bicara makan saja.
Dengan UMP yang ndlogok ini, masyarakat Jogja harus memenuhi kebutuhan hidup mengikuti harga nasional. Harga beras, bensin, sampai gawai untuk bekerja tidak pernah mengikuti UMP Jogja. Jadi, pemenuhan hidup layak Jogja lebih sulit daripada daerah dengan upah yang lebih tinggi.
Tapi, UMP juga bukan menjadi alasan tunggal. Bagaimana Jogja dikemas untuk memikat investor juga memicu angka kemiskinan yang menyebalkan ini. Ketika warga Jogja yang berekonomi rendah sedang banting tulang, kapital dari luar masuk dengan berbahagia. Wajar, karena kapital mereka yang terkesan murah di daerah lain menjadi sangat berharga di Jogja.
Kapital ini bisa memonopoli sumber daya Jogja. Akhirnya warga Jogja yang sudah kalah tanding sejak awal terjebak dalam situasi serba mahal. Jika Anda teringat gentrifikasi, memang itu yang terjadi. Bukan hanya wacana, tapi gentrifikasi benar-benar terjadi tanpa disadari. Mungkin karena terbuai dengan romantisisasi ala soto lima ribuan.
Dan terakhir, memang Jogja tidak dikerjakan untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak usah berdalih, sebagai kota pariwisata Jogja mengharapkan perputaran uang dari pendatang. Wisatawan yang membawa dana dari daerahnya dibelanjakan di Jogja. Sayang sekali, dana ini berhenti di lingkup sempit. Alasannya? Ya karena monopoli tadi.
Jadi, cukup berlebihan ketika kita kaget pada angka kemiskinan Jogja. Harusnya kita sadar, cepat atau lambat ketimpangan Jogja akan makin terasa. Kemiskinan ini, seperti kata Mas Agus Mulyadi, struktural dan kultural.
Bahkan dengan solusi dari Pemda DIY, saya pikir angka kemiskinan di Jogja tidak akan bergeser banyak. Bisa menahan laju kemiskinan saja sudah bagus lho, nggak usah ndakik-ndakik menurunkan tingkat kemiskinan jogja. Sebab, solusi tadi tidak nampak solutif ketika bicara Jogja. Selama Jogja dikemas seperti sekarang, angka kemiskinan akan ikut menyempurnakan ketimpangan. Tidak masalah, masih bisa dibalut romantisisasi Tugu Jogja kok.
Lalu warga Jogja harus apa? Pilihan pertama, tetap narimo ing pandum dan tunggu ratu adil datang. Pilihan kedua, yah kembali kepada warga Jogja. Apa rela tetap terjebak kemiskinan yang struktural dan kultural ini?
BACA JUGA Pemecatan Pangeran Adalah Bukti Kraton Jogja sebagai Monarki Tanpa Kritik dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.
