Sebuah tulisan kritik pada perantau di Jogja muncul di ICJ. Sebenarnya, itu bukan hal yang mengejutkan, banyak surat serupa muncul kalau Anda sering baca postingan di sana. Apalagi yang isinya yang marah-marah tidak jelas, disempurnakan dengan cara menulis yang jelek dan logika patah bawah, wah, makin umum.
Tapi, postingan kritik pada perantau ini beda. Beda banget.
Membaca tulisan 700+ kata itu membuatku engap-engapan. Sebenarnya si penulis sudah mengingatkan, “Agak panjang. Gak maksa untuk baca, khusus buat yang penasaran aja soal isu ini di Jogja.” Tapi saya terpaksa membaca. Dan dia benar, memang tidak perlu dibaca, karena isinya hanya kemarahan tanpa otak.
Kemarahan kepada para perantau di Jogja ini bisa kumaklumi sedikit. Bukankah paling enak menyalahkan keadaan pada pendatang? Tapi seperti biasa, kemarahan yang diluapkan hanya berdasarkan data “katanya” dan “jarene”. Bahkan mengkaji fenomena perantau di Jogja saja menggunakan kacamata kuda.
Sebagai warga Jogja asli, aku otoritatif untuk membalas tulisan tersebut. Oleh karena tulisan itu tidak berlandaskan logika serta minim penalaran fenomena, jangan sampai pikiran bodoh itu malah dipuja sebagai kebenaran. Sudahlah hidup makin sulit di Jogja, masih ditambah konflik nirlogika dengan perantau.
Marah-marah pada perantau di Jogja karena “katanya”
Tulisan tentang perantau di Jogja yang jadi viral di ICJ itu dibuka dengan tendensi rasial. Lalu ditutup dengan nada kebencian pada pendatang. Sepanjang tulisan bertabur pembenaran terhadap kebencian itu.
Penulis menyebut kasus-kasus gesekan sosial, sampai membahas stigma negatif. Dari membahas penolakan menerima anak kos dari suku tertentu, sampai perkara kerusuhan dan kekerasan. Nada merendahkan ras perantau ini multirasial.
Lucunya, penulis membenarkan perkara oknum. Tapi dilanjutkan dengan tendensi membenci yang sama rata. Mbok ya konsisten sitik!
Sebenarnya apa yang ditulis itu bukan hal baru. Hanya merangkum segenap kemarahan tak berdasar yang sudah jadi pergunjingan umum tentang perantau di Jogja. Penulis hanya menaburkan diksi dan argumen sok kritis yang berasal dari mbuh ra cetho.
Intinya, penulis membenci perantau yang memenuhi Jogja. Mereka dipandang sebagai sumber masalah yang memberi dampak buruk. Penulis juga memandang rendah perantau sebagai orang yang kabur dari kampung halaman. Perantau juga dituduh arogan, tidak berbaur, dan penjajah daerah lain.
Entah apa yang dikonsumsi penulis ini.
Stigma adalah candu ketika hidup makin sulit
Saya langsung menyorot perkara stigma yang didengungkan si penulis. Meskipun berusaha bijak dengan memakai kata “oknum,” stigma rasial tetap terasa. Yah, penulis itu masih malu-malu tapi mau. Malu untuk menyebut suku tertentu, tapi mau menghina dan merasa paling terjajah.
Penulis mungkin lupa bahwa sumber masalah adalah individu. Memang, ada faktor sosial budaya yang memengaruhi. Menjadi gesekan ketika budaya di daerah asal tidak sejalan dengan lingkungan baru. Namun perkara konflik dan kerusuhan, semua kembali pada individu.
Melanggengkan stigmasi hanya menyederhanakan masalah sebenarnya. Tentu penyederhanaan masalah hanya berakhir dengan gesekan tanpa henti. Menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja.
Fenomena perantau di Jogja lebih kompleks dari cocotmu
Penyederhanaan isu terjadi lagi pada tuduhan “sok kuat.” Penulis dengan tegas menilai perantau adalah orang yang kabur dari asalnya. Enggan membangun daerah asal dan memilih menikmati hidup di kota orang.
Alasan seseorang migrasi lebih rumit dari sekadar kebencian si penulis. Ada faktor pendorong yang menyebabkan sekelompok orang merantau. Melibatkan ekonomi, budaya, sampai struktural. Dari kebutuhan bertahan hidup, mengakses pendidikan lebih baik, sampai dorongan sosial untuk merantau.
Mental heroik untuk membangun daerah dengan tidak merantau jelas berlebihan. Pendapat yang tidak menapak tanah. Justru pemerintah lokal maupun pusat punya tanggung jawab besar, bagaimana menjamin kebutuhan dan aspirasi warganya terpenuhi tanpa migrasi. Menimpakannya pada individu jelas cacat logika, apalagi untuk landasan mengkritik (kalau itu bisa disebut kritikan) poerantau di Jogja.
Maka tuduhan kabur ini jelas tidak berdasar. Penyederhanaan dari sudut pandang penulis yang butuh validasi karena bertahan di Jogja. Kegagalan menelaah proses perpindahan manusia menyempurnakan tulisan yang logikanya jelek saja belum.
Gegar budaya bukan berarti penyebab arogansi perantau di Jogja
Tudingan perantau di Jogja yang arogan dan enggan berbaur terlihat banyak disetujui. Merujuk dari komentar sepakat yang entah berapa ratus jumlahnya. Tapi apakah ini bukti perantau adalah individu red flag?
Tidak semua perantau hidup di tempat ideal. Belum tentu mereka diterima tanpa sematan stigmasi. Maka wajar jika pada fase awal, ada kesan arogan dan enggan berbaur. Bukan karena mau, tapi karena lingkungan yang membentengi diri.
Perkara gegar budaya juga jadi alasan besar. Perbedaan budaya bukan hal yang mudah untuk diadaptasi. Apalagi untuk perantau nomaden dan tidak menetap lama. Wajar jika mereka akan berkelompok. Mereka butuh ruang aman. Bukan untuk arogan apalagi menjajah. Toh orang Jogja asli juga akan membangun sel-sel kecil berdasar kecocokan kultur dan budaya.
Apalagi ketika bertemu orang yang punya tendensi kebencian seperti penulis. Tentu para perantau makin menutup diri demi keamanan.
Jogja adalah melting point banyak budaya dan ras
Tendensi kebencian rasial si penulis juga menafikan fakta penting. Jogja lahir dan bertumbuh sebagai titik temu berbagai budaya. Dihidupi dan menghidupi masyarakat lintas suku, agama, ras dan budaya. Ini bukan kebetulan, tapi warisan dari kerajaan-kerajaan pendahulu.
Bukti paling sederhana adalah perkara kuliner. Jogja tidak memiliki budaya kuliner yang sempit. Namun perpaduan berbagai budaya yang melebur di dalamnya. Dari bakpia, baceman, ronde, sampai gudeg adalah hasil peleburan budaya. Siapa yang membawa? Ya para perantau leluhur warga Jogja.
Masalah pemukiman juga menjadi bukti kuat. Adanya kantong-kantong wilayah berdasar suku menjadi bukti Jogja sebagai melting point. Memang, ini juga membuktikan Jogja yang cenderung rasis sampai batas tertentu. Salah satunya perkara isu agraria.
Pendiri Jogja juga pendatang
Menurut Anda, siapa “warga” asli Jogja? Tentu saja makhluk gaib yang lebih dulu menempati hutan Mentaok. Sebab, Jogja yang dulu dibangun oleh sekelompok pendatang yang baru mendapat hadiah. Ia adalah Danang Sutawijaya.
Bersama pioneer Kerajaan Mataram, Danang Sutawijaya merantau ke cikal bakal Jogja. Lalu membangun kerajaan baru yang nantinya melahirkan Kasultanan Yogyakarta. Apakah si penulis berani mengkritik pendiri Mataram sebagai orang yang kabur dan sok kuat?
Apakah para demit ini bertanya, “KTP mana boss?” Tentu saja tidak. Para pendatang ini tetap hidup dan menghidupi tanah yang nantinya berdiri kerajaan.
Ini adalah candaan internalku setiap muncul isu pendatang seperti ini. Candaan yang harusnya menampar si penulis yang marah-marah itu. Dia membenci perantau ketika membanggakan daerah yang didirikan perantau.
Kemarahan yang salah sasaran
Pada akhirnya aku hanya bisa tertawa sinis pada si penulis. Bukan merendahkan secara personal, tapi kemarahannya yang salah sasaran. Selain argumennya tidak menapak tanah (dan tentu saja jelek), isu sosial yang diangkat juga bukan untuk perantau yang ditunjuk.
Perantau di Jogja bukanlah penjajah. Mereka juga melebur menjadi bagian dari Jogja yang penuh warna. Penjajah sebenarnya adalah investor penyedot air tanah serta mafia tanah perebut hak warga. Tapi aku tidak perlu bahas sampai situ. Apalagi isu gentrifikasi, nanti si penulis malah mual saat menelaah.
Jogja dibangun sebagai melting point banyak manusia. Mereka menjadi leluhur kita semua. Maka untuk apa membenci perantau hari ini? Ketika masalah sosial yang terjadi hanyalah buih dari pusaran daerah yang salah urus.
Izinkan aku menutup surat balasan ini dengan statement tegas. Jika kalian menuduhku pendatang yang menyamar jadi warga lokal, kutapuk cangkemmu dengan serat kekancingan!
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 3 Daerah Tidak Ramah Perantau di Jogja yang Perlu Dihindari
