Skema student loan ini bisa berubah jadi jebakan batman. Bukannya membantu, malah menjerumuskan.
Suatu malam di angkringan dekat kampus, seorang mahasiswa semester belasan membuka percakapan dengan getir, “Bro, UKT naik lagi. Kayaknya abis lulus langsung jadi buronan debt collector, bukan sarjana.” Kami semua tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena nelangsa berjamaah.
Belakangan ini, dunia kampus diramaikan bukan oleh demonstrasi atau debat filsafat, tapi oleh wacana student loan alias pinjaman biaya kuliah yang digagas Kementerian Pendidikan Tinggi. Konon, katanya sih ini solusi atas mahalnya biaya kuliah. Tapi ya, seperti slogan warung makan, rasanya bisa bohong, harganya nggak.
Masalahnya bukan di situ, Bos
Pertama-tama, mari kita jujur, kuliah itu mahal. Bahkan di Jogja, yang dulu terkenal murah dan penyandang status Kota Pelajar, nggak semurah dulu. Kalau zaman Paklik kita dulu bisa bayar SPP pakai hasil panen singkong, sekarang mesti setor UKT yang kayak cicilan apartemen. Biaya kuliah naik, uang gedung makin absurd, dan yang katanya kampus negeri pun kini semangat cari cuan kayak startup baru dapet funding.
Lalu datanglah ide “canggih”, pinjaman pendidikan, atau student loan, istilah yang lebih sering dikenal. Skemanya mirip paylater (ya memang), tapi untuk jadi sarjana. Kalau dulu kita ngutang buat beli HP atau motor, sekarang bisa ngutang buat beli ijazah. Welcome to EduFinTech!
Belajar dari sejarah (yang sayangnya jarang dipelajari)
Ini bukan pertama kalinya Indonesia mencoba skema pinjaman pendidikan. Di era Orde Baru, program bernama BPPC (Bantuan Pembiayaan Pendidikan oleh Kredit) pernah dijalankan. Tujuannya serupa: membuka akses pendidikan tinggi untuk semua kalangan. Tapi hasilnya kita sama-sama tahu: gagal total
Tapi tahu nggak kenapa gagal? Ya karena sistemnya jeblok.
Banyak mahasiswa yang tak sanggup bayar setelah lulus. Ijazah ditahan, semangat hidup ikut ditahan, dan akhirnya negara merugi. Program ini resmi dihentikan karena dianggap tidak efektif dan malah menambah beban generasi muda. Ya, masa depan suram itu bukan cuma efek patah hati, tapi juga cicilan pendidikan.
Student loan: antara solusi dan ilusi
Dalam versi kekinian, pemerintah ingin bekerja sama dengan lembaga keuangan (alias bank) untuk menyalurkan student loan ini. Tapi pertanyaannya: dengan bunga berapa? Sistem penagihannya seperti apa? Apakah akan ada jaminan? Jangan-jangan KTP orang tua ikut disita kalau anaknya telat bayar?
Skenario buruknya: mahasiswa lulus belum sempat kerja, sudah ditagih cicilan. Cari kerja susah, saingan banyak, dan ijazah belum tentu menjamin pekerjaan. Kalau akhirnya kerja di luar bidang studi, apakah itu berarti kita ngutang buat belajar hal yang tak terpakai? Pahit, ya, tapi bisa terjadi.
Apalagi untuk keluarga dengan ekonomi kurang mampu, skema student loan ini bisa jadi bukan solusi, tapi benalu. Alih-alih membuka peluang, justru memperpanjang mata rantai kemiskinan struktural. Anak ngutang buat kuliah, orang tua harus bantu bayar, adik-adiknya nggak kebagian biaya sekolah. Ujung-ujungnya, semua kerja keras cuma buat bayar bunga pinjaman.
Student loan: bantuan kuliah atau perangkap finansial?
Skema student loan ini bisa berubah jadi jebakan batman. Bukannya membantu, malah menjerumuskan. Apalagi di era sekarang, banyak perusahaan mulai tak peduli lulusan kampus mana, lebih penting skill dan portfolio. Jadi kalau ternyata gelar S1 hanya jadi formalitas, untuk apa harus berutang?
Logikanya juga lucu. Negara yang seharusnya memberi pendidikan sebagai hak warga negara, malah menyodorkan utang. Ini seperti orang tua yang bilang, “Nak, kamu harus sekolah tinggi,” tapi tagihannya dikirim ke rumah.
Kalau memang niatnya membantu, kenapa bukan memperbesar beasiswa? Kenapa bukan memperketat regulasi biaya kampus, terutama kampus negeri? Kenapa bukan menyubsidi langsung pendidikan dasar sampai tinggi?
Bisa juga dicoba pendekatan hybrid: sebagian dibiayai negara, sebagian melalui kerja sama magang industri yang dibayar. Jadi mahasiswa dapat pengalaman, perusahaan dapat SDM, dan negara dapat warga yang tidak terlilit utang sejak muda.
Jogja Itu Kota Pelajar, atau Kota Cicilan?
Kita agak detour dikit, karena meski kita ngomong student loan, tapi sulit juga untuk tidak menyangkutkannya dengan Jogja, Kota Pelajar dan salah satu penghasil mahasiswa terbesar.
Jogja, yang (dulu) dijuluki Kota Pelajar, kini mulai bertransformasi jadi Kota Investasi Pendidikan. Di satu sisi memang bagus, kampus tumbuh, ekonomi menggeliat. Tapi di sisi lain, akses ke pendidikan semakin sulit. Yang mampu akan tetap kuliah, yang tak mampu mungkin akan bertanya, “Apakah ijazah harus dibeli dengan utang?”
Pinjaman pendidikan ini bisa jadi solusi—jika dan hanya jika—dieksekusi dengan adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Tapi kalau cuma jadi proyek mercusuar biar terlihat keren, ya siap-siap jadi kasus student debt crisis seperti di Amerika sana.
Penutup yang (agak) bijak
Pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan. Negara mestinya hadir sebagai pelindung, bukan sebagai makelar. Kalau kuliah harus pakai utang ala student loan, lalu kapan generasi muda bisa benar-benar merdeka belajar?
Atau jangan-jangan, skema ini hanya cara baru agar mahasiswa belajar satu hal penting, bertahan hidup dalam jeratan kapitalisme, sejak di bangku kuliah.
Selamat datang di era baru, era student loan, dari wisuda langsung ke tagihan cicilan pertama. Kalau kamu masih mahasiswa dan membaca ini sambil nyeruput kopi susu, ingatlah satu hal, hidup memang pahit, tapi jangan biarkan negara menambahkan gulanya lalu menjualnya ke kamu dengan bunga.
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Rizky Prasetya
