Solusi Untuk Mengakhiri Penolakan Omnibus Law yang Bisa Digunakan BuzzeRp – Terminal Mojok

Solusi Untuk Mengakhiri Penolakan Omnibus Law yang Bisa Digunakan BuzzeRp

Artikel

Kemarin aksi Gejayan memanggil kembali yang mengusung agenda penolakan Omnibus Law alias RUU Cipta Lapangan Kerja yang diplesetin jadi RUU Cilaka ramai sekali diberitakan. Selain ramai di berita, aksi ini juga ramai di dunia maya karena menjadi trending dengan tagar #gejayanmemanggillagi. Oh iya ada juga tagar #GejayanGerakanProvokasi yang tidak kalah ramai (oleh BoT dan Buzzer) yang dijadikan tandingan untuk menunjukan bahwa banyak orang (yang sebenarnya BoT dan Buzzer) yang sepakat soal Omnibus Law dan tidak setuju dengan aksi ini.

Dari apa yang saya lihat, ramai-ramai Omnibus Law ini lebih didominasi oleh Penolakan Omnibus Law oleh mereka yang tidak sepakat dengan aturan yang ada di sana. Hal ini tentu saja bikin para BuzzeRp pusing tujuh keliling karena tidak bisa melawan balik.

Saran saya buat para BuzzeRp, daripada terus memaksakan argumen yang nggak masuk akal itu, saya pikir harusnya mereka bilang Omnibus Law ini memang tidak usah disahkan lah. Mending mereka menawarkan cara lain yang bisa jadi win-win solution untuk menyelesaikan penolakan omnibus law yang menyoroti masalah ketimpangan dan kurangnya lapangan kerja di Indonesia seperti…

….Fatwa yang diusulkan Muhadjir Effendi soal pernikahan lintas kelas ekonomi, orang kaya wajib menikahi orang miskin!11!! Bagi saya, ini adalah ide yang sangat sangat sangat brilian! Gini saya jelaskan alasannya:

Baca Juga:  Surat Terbuka untuk Pak Azis Syamsuddin: Terima Kasih, Pak!

Lewat fatwa ini diharapkan nanti para pengusaha akan menikahi pekerja sehingga mereka bisa memahami masalah yang dihadapi para pekerjanya. Toleransi dan empati yang selama ini diharapkan untuk dimiliki para pengusaha kepada pekerjanya ini akan muncul dari ikatan pernikahan. Dengan terjalinnya ikatan pernikahan ini diharapkan para pengusaha ini akan lebih welas asih terhadap para pekerjanya. Penolakan Omnibus Law pasti akan berhenti dengan sendirinya.

Selama ini orang-orang sering mengkritik bahwa pengusaha tidak adil terhadap para pekerjanya karena seringkali memberikan upah yang dirasakan tidak cukup bahkan tidak layak. Dengan adanya pernikahan antara kelas pengusaha dan kelas pekerja akan membuka dialog yang lebih setara antara kedua kelas ini. Tidak mungkin ada kesewenang-wenangan yang dilakukan kelas pengusaha terhadap para pekerjanya karena mereka adalah seorang suami istri. Segala permasalahan yang menimbulkan pertentangan bisa diselesaikan di ranjang. Betapa indahnya itu semua.

Oh iya, selain lintas ekonomi, saya pikir fatwa pernikahan lintas jabatan seperti antara penguasa dan rakyat jelata juga penting, bahkan malah lebih penting! Dengan adanya pernikahan lintas jabatan antara penguasa dan rakyat jelata diharapkan para penguasa bisa lebih mengerti keinginan rakyatnya sehingga bisa menyusun RUU yang lebih memenuhi unsur kepentingan rakyat.

Selama ini yang menjadi kecurigaan di mata publik adalah para penguasa tidak begitu mengenal rakyatnya. Sehingga aspirasi akan kepentingan rakyatnya justru tidak terpenuhi. Yang terjadi malah kebijakan dan terciptanya UU yang bukannya pro kepada kepentingan rakyat. Jika seperti itu tidak hanya kemiskinan yang akan diberantas namun juga kesenjangan sosial. Karena tidak mungkin ada yang tidak peduli pada suami/istrinya yang sudah menjadi satu keluarga.

Baca Juga:  Ada Demo Tolak Omnibus Law, Semua Televisi Malah Diblok Acara Ruangguru

Selain itu, pernikahan antar penguasa dan rakyat jelata menjadi jembatan ketimpangan relasi kuasa antara penguasa dan rakyatnya. Hal itu meliputi berbagai aspek bernegara. Dengan ini kecurigaan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas akan terpatahkan. Selain itu seringkali terbitnya undang-undang atau peraturan yang justru memberatkan rakyat jelata dan semakin melanggengkan praktik kuasa dari kelas penguasa juga tidak akan terjadi.

Jika semua ini terjadi RUU Ketahanan Keluarga yang menjadikan ranjang rakyat sebagai mainan penguasa saya rasa tidak akan pernah tercipta. Penguasa tidak bisa sembarangan mengatur urusan ranjang seseorang. RUU Omnibus Law atau RUU Cilaka yang dianggap lebih menguntungkan kelas pengusaha daripada kelas pekerja juga tidak mungkin tercipta.

Dengan adanya pernikahan lintas kelas ini penguasa akan lebih peduli dengan rakyatnya. Tidak mungkin pasangan suami istri yang terikat janji suci pernikahan bisa tidak adil dan mengeksploitasi pasangannya seperti pengusaha mengeksploitasi pekerjanya demi keuntungan ekonomi atau penguasa yang mengeksploitasi rakyatnya demi keuntungan politik. Atau jangan-jangan memang ada ya suami mengeksploitasi dan sebaliknya istri mengeksploitasi suaminya?

Ah mana mungkin ada, pernikahan itu kan suci sesuci-sucinya perkataan ustaz, rabi, pendeta, dan para pemuka agama!

Mengenai masalah ketimpangan jumlah antara pengusaha dan pekerja, penguasa dan rakyat jelata, itu mari kita serahkan pada pak Muhadjir untuk memikirkan. Seperti halnya ide brilannya yang menyarankan dibuatnya fatwa orang kaya menikahi orang miskin dengan jumlah orang kaya dan miskin sangat timpang. Karena sedari awal ide jeniusnya lah yang menyarankan orang kaya yang terlalu sedikit itu harus menikahi orang miskin yang terlalu banyak. Sudah ah, saya males mikir yang berat-berat.

Baca Juga:  Tolak Demo dengan Demo Adalah Wujud Istimewanya Aspirasi yang Offside

BACA JUGA Mas-Mas Harvard Pendukung Omnibus Law Itu Ternyata Kenalan Saya yang Tertukar atau tulisan Aliurridha lainnya.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.




Komentar

Comments are closed.