Sebagai orang Lamongan, saya salut dan iri dengan warga Pati yang berani.
Beberapa waktu terakhir, nama Pati mendadak jadi sorotan. Ribuan warganya turun ke jalan, memprotes kebijakan Bupati Sudewo yang mengusulkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai 250 persen. Gila, angka yang nggak masuk akal sama sekali.
Demo tersebut bukan cuma soal pajak, tapi juga karena gaya kepemimpinan yang dianggap arogan. Warga akhirnya sepakat: cukup sudah, mari bersuara. Dan hasilnya? Pati, sebuah kota kecil yang adem-ayem, berubah jadi panggung besar demonstrasi rakyat.
Sebagai orang Lamongan, saya melihat ini dengan perasaan campur aduk. Salut, iri, sekaligus berharap: semoga Lamongan juga bisa bergerak.
Romantisasi pecel lele bukan alasan untuk diam
Jujur, selama ini Lamongan seperti terlena dengan popularitas pecel lele. Warung tenda dengan sambal merah menyala itu ada di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Semua orang tahu: kalau ada spanduk gambar lele dan ayam goreng, hampir bisa dipastikan itu orang Lamongan yang jualan.
Kita sering menganggap ini sebagai kisah sukses perantau. Padahal kalau ditarik ke akar masalah, ini bukti bahwa lapangan kerja di Lamongan sangat minim. Warganya terpaksa pergi ke kota besar, bukan karena gaya hidup, tapi karena di kampung sendiri tidak ada ruang tumbuh.
Jangan salah paham. Saya bangga pecel lele terkenal. Tapi kalau itu dijadikan semacam dalih romantis oleh pemerintah daerah, berarti ada yang salah. Sebab faktanya, warga Lamongan harus mengungsi ke kota orang demi dapur tetap ngebul.
Kota berantakan, pemerintah ogah tahu
Kalau kita bicara fasilitas, Lamongan seperti kabupaten yang seperti tak punya pemerintah daerah. Bayangkan, pusat kota saja jalannya rusak. Jalan Veteran, yang notabene etalase kota, malah bikin pengendara waswas.
Selain itu, banyak trotoar dipakai untuk jualan, terminal gelap tak terurus, lampu jalan banyak yang mati. Maksud saya, tetangga sebelah saja seperti Bojonegoro dan Tuban jauh lebih rapi. Mereka secara geografis ya hampir saja dengan Lamongan tapi bisa lebih normal ketimbang kota kelahiran saya ini.
Saya kadang heran, apa memang pemerintah daerah terlalu sibuk “jualan branding kuliner” sampai lupa menata rumah sendiri?
Pemikiran konyol Bupati Lamongan soal perbaikan jalan
Kalau ada satu hal yang bisa menyatukan warga Lamongan tanpa pandang bulu, itu adalah keluhan soal jalan. Dari utara sampai selatan, dari kota hingga pelosok desa, kondisi jalan di Lamongan sudah lama jadi bahan obrolan sekaligus kekesalan kolektif.
Ironisnya, setiap kali keluhan warga soal jalan ini sampai ke telinga pemimpin daerah, jawaban yang muncul malah sering bikin geleng-geleng kepala. Bukannya memberi solusi, justru yang keluar adalah jurus ngeles yang membalikkan logika sederhana warga.
Bupati kerap berdalih, “Itu jalan desa, bukan jalan kabupaten.” Dalih ini justru semakin menambah kekecewaan warga. Bagaimanapun bupati adalah pemimpin seluruh daerah, bukan hanya wilayah tertentu. Kalau ada jalan rusak di sebuah desa, apakah lantas dibiarkan begitu saja hanya karena status administratifnya berbeda? Apalagi warga yang lewat jalan desa itu juga membayar pajak ke kabupaten.
Seharusnya, ada koordinasi dengan pemerintah desa, minimal menunjukkan kepedulian dan mencari jalan keluar bersama. Mengabaikan dengan alasan teknis hanyalah bentuk lepas tangan, seolah-olah tanggung jawab bisa dioper seenaknya.
Selain itu, kadang juga menyalahkan anggaran yang minim. Hampir setiap tahun, dalih ini keluar, seakan-akan masyarakat Lamongan tidak paham bagaimana seharusnya seorang pemimpin bekerja. Kalau memang anggaran terbatas, bukankah tugas pemimpin justru mencari solusi? Bisa dengan menata ulang prioritas, bisa mencari sumber pendanaan tambahan, atau menggandeng pihak swasta untuk kerja sama.
Padahal banyak daerah tetangga dengan kondisi anggaran mirip justru bisa menyediakan jalan yang jauh lebih layak. Sekali lagi harus saya sebut, Tuban dan Bojonegoro, kedua daerah itu relatif lebih rapi dalam hal infrastruktur. Kalau mereka bisa, kenapa Lamongan tidak? Menyalahkan anggaran tanpa menghadirkan solusi hanya menunjukkan lemahnya kepemimpinan.
Belajar dari Pati: Lamongan jangan diam
Gerakan di Pati itu seharusnya jadi cermin. Masyarakat jangan takut bersuara ketika ada kebijakan ngawur. Mengkritik bukan tanda benci, justru tanda cinta. Kalau rakyat diam, pejabat akan semakin semena-mena.
Lamongan punya PR besar: membuka lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang sehat. Kalau tidak, jangan kaget kalau generasi mudanya habis merantau semua. Di kampung tinggal sawah kosong, jalan berlubang, dan rumah-rumah yang ditinggal penghuninya.
Saya tidak minta banyak. Tidak muluk-muluk ingin Lamongan jadi kota metropolitan. Yang saya inginkan persoalan mendasar saja: jalan diperbaiki, terminal berfungsi, lampu jalan menyala, lapangan kerja tersedia. Sudah itu saja.
Kalau Pati bisa bersuara, kenapa Lamongan tidak? Saya kira dengan pecel lele yang sudah jadi ikon nasional, serta Persela yang punya pendukung fanatik, warga Lamongan jelas punya energi untuk bergerak. Tinggal kemauan saja.
Saya tak tahu kita sedang menunggu apa, tapi diam bukan solusi. Menunggu keajaiban juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau benar-benar mencintai Lamongan, sudah saatnya warganya belajar dari Pati: bersuara, bergerak, dan menuntut perubahan secara nyata.
Penulis: M. Afiqul Adib
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Lamongan Adalah Daerah dengan Pusat Kota Terburuk yang Pernah Saya Tahu.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
