Vox populi vox dei, diterjemahkan jadi rakyat adalah suara Tuhan. Pepatah latin ini sudah sewajarnya jadi pegangan hidup pemerintah dan penyelenggara kepentingan rakyat. Dan kali ini, PT KAI sudah melaksanakan pepatah ini dengan cantik. Suara rakyat didengarkan, dan keluh kesah dijawab dengan kerja nyata.
Perkara kursi kereta kelas ekonomi menjadi keluh kesah warganet. Akun @Qruunn mengeluhkan kursi berhadapan di kereta ekonomi. Kursi yang sempit dan tegak ini dikeluhkan menyebabkan badan pegal. Apalagi untuk perjalanan jauh di atas 5 jam. Bagi Anda yang pernah naik kereta ekonomi jarak jauh pasti sepakat. Kursi model ini tidak diciptakan untuk kenyamanan berkendara.
Cuitan @Qruunn ini dibalas oleh salah satu pegawai di KAI. Tidak perlulah saya buka akunnya, nggak pantes juga dapat eksposur. Tapi, intinya, ia menuding generasi Z dan alpha telah kufur nikmat. Dengan landasan “orang yang punya experience naik kereta sebelum layanannya jadi seperti sekarang,” blio menunjukkan kesan fasilitas dari KAI hari ini harus disyukuri.
Namun, KAI memberi jawaban lain. Muncul wacana untuk mengganti kursi tegak dengan kursi yang lebih nyaman. Tentu wacana ini disambut dengan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar setuju dan mengapresiasi, sisanya masih menuding adanya kufur nikmat dari gen Z dan Alpha.
Saya tidak akan membahas tentang polemik ini. Toh memang mereka yang menolak ini terlalu ndlogok. Fasilitas diperbaiki kok malah protes. Perkara kelak harga tiket naik atau berkurangnya kapasitas kereta, itu masalah teknis dari KAI. Mosok rakyat masih harus ikutan mikir sedetail ini. Sudah mikir hidup yang makin sulit, masih harus mikir skema pembiayaan layanan kereta.
Sikap KAI yang mengapresiasi keluhan pengguna ini patut dihargai. Bahkan perlu jadi contoh bagi pemerintah maupun BUMN lain. Meskipun harus viral dulu, setidaknya KAI tidak memakai argumen “kufur nikmat” yang nggatheli.
Misal untuk Indihome dan Telkom. Ketika ada keluhan dan kekhawatiran data pengguna dicuri, jangan dijawab “hanya hoax” dengan enteng. Lebih baik dijawab dengan menunjukkan proteksi yang baik terhadap data pengguna. Kalau cuma menyebut hoax, saya juga bisa, Lur. Toh pelanggan Indihome membayar bukan untuk mendapat jawaban ndlogok macam ini.
Pemerintah juga perlu belajar dari KAI. Ketika rakyat mengeluh, bukan berarti rakyat sedang kufur nikmat. Justru ini jadi alat koreksi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat sebagai pemberi mandat berhak mengeluhkan kerja negara yang kurang optimal. Jangan malah dituduh subversif dan manja.
Apalagi ketika ada ujaran “kritik dengan solusi”. Yo ra mashok tho, Bosku. Rakyat memberi kritik agar pemerintah bisa memetakan masalah. Tujuannya agar ada proyek vital dan pendanaan baru pemerintah bisa tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah rakyat. Kalau harus memberi solusi, mending tidak usah ada negara-negaraan. Biar negara diurus cah-cah kene wae.
Selain bagaimana PT KAI menjawab keluhan, salah satu BUMN tertua ini juga berhasil lepas dari “oknum”. Sobat “kufur nikmat” yang menjawab keluhan dengan pekok ini tidak lagi menjadi cerminan KAI. Meskipun oknum mereka menyebalkan, tapi KAI tetap setia melayani rakyat dan menjawab keluh kesah dengan baik. Ini menunjukkan profesionalitas KAI sekaligus menegaskan suara oknum bukan cerminan KAI.
Cara pikir ini perlu diadaptasi oleh instansi yang “satu hari satu oknum”. Untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, kinerja harus tidak dicerminkan oleh oknum yang brengsek. Tapi kalau oknumnya saja sampai ratusan, mending bikin paguyuban sekalian.
Dan terakhir, jangan meremehkan viralitas. Memang, sebaiknya negara dan penyelenggara hajat hidup rakyat lebih tanggap. Jangan menunggu viral baru ambil tindakan. Tapi jika memang terpaksa seperti ini, rakyat harus bisa mengatur jalannya pemerintahan dengan semangat vox populi vox dei tadi.
Ini bukan kufur nikmat. Ini bukan manja. Tapi seluruh protes rakyat (tanpa ditunggangi kepentingan politik) adalah koreksi bagi pemerintah. Kalau protes dianggap manja atau malah dikriminalkan, lalu siapa yang jadi korektor bagi pemerintah?
Suara rakyat adalah suara Tuhan. Negara yang tidak mendengarkan suara Tuhan pasti celaka. Tapi kalau malas mendengar suara Tuhan, mending tidak usah main negara-negaraan lagi.
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA PT KAI Blacklist Pelaku Pelecehan Seksual, BUMN Lain Wajib Terinspirasi!
