Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar nama Max Havelaar dan Multatuli saat menempuh pendidikan di bangku SMA atau lebih tepatnya saat mata pelajaran sejarah di SMA. Novel ini ditulis oleh Multatuli yang merupakan nama pena dari Eduard Douwes Dekker. Eduard Douwes Dekker sendiri merupakan seorang pegawai pemerintah hindia Belanda yang telah mengabdi 18 tahun di Hindia Belanda. Ia menulis novel ini berangkat dari keresahan atas apa yang ia lihat selama menjalankan tugasnya sebagai pegawai pemerintah di Hindia Belanda.
Novel ini sering disebut di pelajaran sejarah saat membahas tentang politik etis pemerintah Hindia Belanda. Ya memang konon katanya, novel ini ketika awal terbitnya di negeri belanda sempat menggemparkan seantero negeri belanda dan memberikan semacam insight baru bagi warga Belanda tentang apa yang dilakukan Pemerintah Belanda di negeri jajahannya. Fakta-fakta tentang penindasan, ketidakadilan, dan kekejaman pemerintah kolonial yang diceritakan di novel inilah yang kemudian menjadi awal mula munculnya sedikit rasa bersalah pemerintah. Warga Belanda pada saat itu untuk kemudian berniat membalas jasa kepada warga jajahan yang kemudian dinamakan dengan politik etis.
Terlepas dari kebenaran dan motif di balik politik etis itu sendiri, yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tokoh utama dalam novel tersebut yaitu Max Havelaar, yang dapat dijadikan role model bagi para PNS kita pada hari ini. Diceritakan bahwa Max (nama panggilan Max Havelaar) adalah seorang “PNS” Pemerintah Kolonial Belanda. Max bertugas sebagai seorang asisten residen di Lebak, Banten. Jabatan asisten residen pada saat itu setara dengan bupati. Hanya saja jika bupati dijabat oleh pribumi, asisten residen dijabat oleh orang Belanda.
Max digambarkan sebagai sosok yang sederhana, idealis (agak keras kepala), berhati lembut, serta mencintai keadilan dan kebenaran. Karakter Max tersebut menunjukkan bahwa Max merupakan salah satu sosok yang harus dikenalkan kepada PNS kita hari ini, dengan harapan mereka dapat meniru sebagian karakter Max dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
Pengenalan tersebut penting karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitas PNS kita hari ini belum bisa dikatakan baik dan mencapai titik optimalnya. Lambat dan ruwetnya pelayanan merupakan sedikit gambaran bagaimana kualitas PNS kita hari ini. Ditambah lagi berita tentang korupsi dan berbagai skandal yang menyeret pejabat negara menjadikan gambaran yang sempurna bahwa dibutuhkan perbaikan dalam mendidik para PNS kita.
Namun, tidak bisa kita nafikan bahwa terdapat gerakan-gerakan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas birokrasi dan birokrat. Gerakan tersebut biasa dikenal juga dengan reformasi birokrasi, dan kita patut mengapresiasi gerakan tersebut. Bahkan gerakan tersebut mulai dilembagakan dengan adanya kementerian yang menggawangi pemberdayaan aparatur dan reformasi birokrasi secara khusus.
Di momen yang tepat inilah, gagasan untuk mengenalkan PNS kita pada sosok Max Havelaar dapat dijadikan sedikit alternative pertimbangan bagi bapak menteri dan pejabat terkait dalam melakukan serangkaian reformasi birokrasi untuk mendidik pegawai negeri kita hari ini.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong para PNS kita untuk membaca, menelaah, dan memahami novel Max Havelaar ini atau bahkan memasukkan novel ini dalam serangkaian kurikulum diklat PNS. Tujuannya tentu saja untuk membentuk karakter PNS kita yang ideal, sederhana, peduli pada rakyat, mencintai kebenaran dan berhati lembut seperti sosok Max Havelaar dalam novel ini.
Walaupun memasukkan novel dalam kurikulum diklat PNS mungkin dipandang agak kurang lazim dan terkesan nyeleneh, namun agaknya hal ini dapat memberi sedikit cita rasa sastra pada karakter PNS kita hari ini. Tujuannya adalah PNS kita akan mencintai sastra dan dapat menggugurkan stigma negatif masyarakat bahwa PNS merupakan sosok yang kaku dan kolot. Kalau kata Pram “Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai”.
Sekali lagi, itu semua hanya sedikit alternatif masukan untuk bapak menteri dan pejabat terkait yang sedang menggalakan reformasi birokrasi dan juga untuk para PNS yang kita cintai agar bisa menjadi lebih baik ke depannya.
BACA JUGA Belanda di Maluku: Antara Cinta dan Benci
