Banyak yang tak sadar, kalau Kendal adalah salah satu daerah paling punya dampak di Jawa. Kendal yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) menjadikannya salah satu rute logistik paling ramai di Indonesia. Selain lokasinya strategis, Kendal juga punya potensi alam yang komplet. Setidaknya dia punya bibir pantai yang panjang dan hutan yang lebat di daerah-daerah perbukitan. Potensi kota ini benar-benar tak terbatas, dan bisa mendatangkan banyak hal.
Tapi, kabupaten asal Ibu saya ini punya masalah kronis soal salah satu kebutuhan paling dasar masyarakat, yaitu jalan yang proper.
Jalan itu fasilitas publik yang menunjang kehidupan manusia, terlebih untuk aktivitas ekonomi. Dan Kendal, masih saja berkutat dengan masalah tersebut. Bahkan ada jalan yang sampai 35 tahun dalam kondisi rusak. Pada 2024 ini, total masih ada 132.177 km jalan yang masih rusak, 67.531 km diantaranya rusak parah dan 64.646 km rusak sedang.
Jalan rusak tersebut tersebar hampir merata di beberapa kecamatan. Mulai dari Sukorejo, Singorjo, Patean, Boja, Kaliwungu Selatan, Ringinarum, Gemuh bahkan Patebon dan Weleri.
Kondisi jalan rusak yang paling mudah ditemui adalah jalan Bahari yang terletak di kecamatan Weleri, Kendal. Kerusakannya memang tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 500 meter, tapi jadi sangat menyebalkan ketika tergenang air hujan. Sudahlah berlubang-lubang, ditambah kontur tanahnya yang rendah membuat jalurnya persis seperti kubangan susu coklat. Dan kondisi ini terus terjadi setiap musim hujan.
Padahal, jalur ini menjadi penghubung beberapa desa dan ramai dilalui anak-anak sekolah. Setidaknya ada 3 SLTA yang lokasinya melalui jalan ini.
Warga menggeruduk kantor kepala desa
Saya jadi teringat, pada tahun 2021 warga Turunrejo, Kecamatan Brangsong , Kendal sempat menggeruduk Kantor Kepala Desa karena jalan desa mereka rusak hampir 20 tahun lamanya. Jalan tersebut makin parah dengan adanya proyek pembangunan pipa saluran air yang dikerjakan oleh PT KADI Internasional pada saat itu. Warga kemudian makin geram dan mendatangi pihak desa yang mereka rasa sangat cuek terhadap kondisi jalan tersebut.
Kades Turunrejo pada saat itu mengatakan, jalan rusak yang dikeluhkan warga merupakan jalan Kabupaten. Jadi selama ini pihak desa tidak bisa memperbaiki jalan itu dengan menggunakan dana APBDes, karena jalan itu milik daerah bukan desa.
Kadesnya malah meminta warga setempat mengambil hikmah atas kondisi jalan rusak dan berharap Pemda melalui dinas PUPR memperbaiki jalan tersebut. Pasca itulah, barulah Pemda turun tangan mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan, meski pada prosesnya, perbaikan tersebut tidak dilakukan 100 persen dan alakadarnya.
35 tahun baru diperbaiki
Kisah lain yang lebih apes adalah kondisi jalan penghubung antara Kecamatan Limbangan dan Singorojo, utamanya yang melalui wilayah Desa Kedungboto, Limbangan dan Desa Cening, Singorojo. Jalur itu menunggu 35 tahun baru diperbaiki. Itupun setelah diterpa longsor beberapa kali.
Ada lagi yang lebih lucu akhir-akhir ini soal jalan rusak. Warga Kendal memberikan istilah wisata Sewu Jeglong untuk Boja karena jalanannya banyak yang berlubang. Ketika disindir di media sosial, Bupati Kendal, Dico Ganinduto berdalih bahwa jalan tersebut adalah jalan provinsi sehingga dirinya tak memiliki kewenangan lebih. Tapi persoalannya, jalan itu sudah berlubang selama bertahun-tahun, tapi kenapa tidak ada upaya strategis untuk membawa isu tersebut ke tingkat provinsi?
Dari tiga kasus di atas, Pemda Kendal terkesan berpola reaktif alih-alih menjadi pihak yang inisiatif terhadap kerusakan jalan. Bahkan menunggu alam yang memberikan peringatan berupa longsor baru deh mereka turun tangan. Apakah karena kekurangan anggaran? Saya rasa kok tidak.
Batang lebih sedikit uangnya, tapi jalannya jauh lebih bagus ketimbang Kendal
Kendal adalah salah satu Kabupaten yang punya Anggaran Pendapatan Daerah di atas 2 triliun/tahun. Bandingkan dengan tetangganya Kabupaten Batang yang hanya 1,8 triliun tapi bisa memastikan jalan-jalan vital antardesa dapat diakses dengan baik.
Perbedaannya sangat kentara. Coba saja susuri jalan daerah Bawang atau Limpung di Batang, kemudian bandingkan dengan jalan di daerah Sukorejo atau Plantungan. Maka rasanya seperti melalui dua wilayah dari dua peradaban yang berbeda. Di Sukorejo dan Plantungan, jalanan berlubang itu seperti tekstur jalanan yang wajib ada, sehingga sering sekali ditemui.
Saking nggak inisiatifnya Pemda Kendal, di Kecamatan Sukorejo, tepatnya di Desa Tambahrejo dan Desa Kebumen mengadakan giat penambalan jalan menggunakan batu dan pasir. Inisiatif mereka didasari rasa geram dan prihatin atas rusaknya jalan tersebut yang memicu terjadinya kecelakan. Lagi-lagi, alasan tidak segera diperbaikinya adalah karena status jalan yang merupakan jalan provinsi.
Padahal mau itu jalan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, atau RT sekalipun, yah itu tetap jalan. Benda mati yang nggak bisa memperbaiki diri sendiri. Sudahlah warga yang bayar pajak, warganya juga yang diminta inisiatif memperbaiki.
Kendal Handal (?)
Kendal punya slogan sebagai Kota Handal, tapi kalau soal jalan saja tidak bisa progresif dalam perbaikan, apanya yang disebut handal? Percuma kalau hanya tampak cantik di permukaan. Di pusat-pusat keramaian di bangun alun-alun yang megah, perpustakaan bertaraf nasional, dan pasar-pasar yang direvitalisasi. Tapi mengabaikan jalanan yang ada di pelosok-pelosok daerah.
Ingat, Kendal itu pusat kotanya secuil, nggak lebih banyak daripada area-area pelosok yang tersebar di kaki bukit dan pinggir pantai. Mereka yang ada di pelosok bukit dan pantai butuh akses jalan yang memadai, mereka itu jadi penyuplai kebutuhan pokok di pusat Kota Kendal loh.
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Penderitaan Orang Kendal yang Kehilangan Identitas karena Mengaku Asli Semarang di Perantauan
