Beberapa waktu lalu, seorang kawan lama semasa kuliah memutuskan balik ke Jogja. Niatnya mulia: pengin menetap dan membangun hidup di sini. Dia sudah hampir akad rumah di pinggiran Jogja. Sudah survei lokasi berulang kali, sudah menghitung cicilan sampai pusing, bahkan sudah membayangkan di sudut mana ia akan menaruh rak buku-buku Pramoedya Ananta Toer kesayangannya.
Sialnya, dua minggu sebelum tanda tangan, harga tanahnya mendadak naik. Alasannya? Ya, apalagi kalau bukan mantra sakti para spekulan: “STRATEGIS”. Katanya, kawasan itu bakal dekat akses wisata dan nggak jauh dari jalur tol yang entah kapan jadinya.
Kawan saya mundur teratur. Si penjual? Santai saja sambil bilang, “Masih banyak yang minat, Mas.”
Dan benar saja, rumah itu terjual kilat. Tapi bukan ke orang yang mau tinggal di sana, melainkan ke orang yang mau menjadikannya ladang sewa. Sebuah ironi yang hari ini jadi pemandangan biasa di Jogja.
Pariwisata yang wangi, tanah yang tak terbeli
Jogja hari ini terlalu sering dicitrakan sebagai kota yang ramah. Ramah buat belajar, ramah buat liburan, dan tentu saja—ramah buat investasi. Tapi jujur saja, Jogja makin nggak ramah untuk dimiliki warganya sendiri.
Harga tanah melompat seperti atlet parkour, sementara UMR Jogja jalannya pelan banget kayak siput lagi sariawan. Biaya pendidikan naik teratur sesuai kalender, dan di atas itu semua, pariwisata dipelihara habis-habisan sebagai mesin uang paling sah.
Yang terjepit siapa? Ya kita-kita ini, kelas menengah ngehe yang hidup dari gaji bulanan, percaya kalau ijazah adalah kunci sukses, dan masih nekat bermimpi punya rumah di kota tempat kita mencari nafkah. Secara administrasi mungkin kita nggak masuk kategori miskin, tapi secara struktural, kita ini nggak punya pijakan.
Tiap akhir pekan, plat kendaraan luar kota memenuhi jalanan. Hotel-hotel tumbuh subur, homestay estetik muncul di gang-gang yang dulunya sepi. Sawah-sawah pelan-pelan berubah fungsi: bukan lagi buat tanam padi, tapi buat tanam cuan.
Nggak ada yang salah dengan pariwisata. Dia buka lapangan kerja, dia menggerakkan ekonomi. Tapi kalau orientasinya cuma ngejar angka pertumbuhan tanpa mikirin keberlanjutan ruang hidup, yang terjadi adalah perang dingin antara “rumah” dan “penginapan”. Yang satu pengin menetap, yang satu cuma pengin menginap.
Masalahnya, dalam hukum pasar, “menginap” selalu jauh lebih menguntungkan daripada “menetap”.
Mitos naik kelas lewat ijazah
Kita, kelas menengah Jogja, lahir dari keyakinan purba: pendidikan adalah tangga untuk naik kelas. Kita kuliah, bayar UKT yang makin mencekik, bertahan di kos-kosan yang tarifnya naik tiap tahun, lalu lulus dengan gelar mentereng dan harapan setinggi langit.
Tapi setelah masuk dunia kerja—entah di kampus, kantor swasta, atau industri kreatif—kita baru sadar: gaji tetap ternyata nggak otomatis bikin hidup stabil. Ekonomi kota mungkin tumbuh, angka kunjungan wisata naik, PAD membaik, tapi stabilitas individu kita sering kali nggak ikut-ikutan.
Politik pertumbuhan kita sering berhenti di presentasi PowerPoint yang indah. Jarang banget ada yang tanya: Ada nggak sih kebijakan serius soal hunian terjangkau? Ada nggak pembatasan spekulasi lahan biar harganya nggak ngawur?
Baca halaman selanjutnya
Untuk hidup atau sekadar dikunjungi?
