Adrenalin saya terpacu tiap kali melewati jalur Jombang ke Nganjuk. Terlebih kalau lewat Mojoagung hingga Jombang Kota, rasa-rasanya jalur tersebut lebih mirip halang rintang daripada jalan arteri. Di jalur ini saya dipaksa menikmati uji nyali gratis dengan taruhan nyawa.
Padahal, hampir tiap tahun para pejabat baik pejabat setempat maupun dari daerah lain seperti Jakarta dan Surabaya sowan ke pesantren di Jombang. Mereka pasti melewati jalur ini kalau mau sowan. Kok ya nggak ada yang tergugah mengupayakan ada perbaikan ya.
Nggak heran sih kalau banyak orang, terutama pengendara yang sering melintas seperti saya, menobatkan jalan ini sebagai jalur terburuk. Bahkan, melebihi Jalur Pantura Semarang-Rembang.
Tol dipercantik, jalan rakyat dibiarkan menjerit
Hal yang paling membuat saya mengelus dada adalah kontrasnya perlakuan pemerintah terhadap infrastruktur. Di satu sisi, jalur tol dibangun begitu megah, mulus, dan selalu mendapat perawatan nomor satu.
Pemerintah tampak begitu bangga memamerkan jalan bebas hambatan yang membelah kota. Namun, di sisi lain, jalur nasional seperti Jombang Nganjuk yang menjadi tumpuan masyarakat kecil yang tidak sanggup bayar tol malah dibiarkan telantar begitu saja.
Seharusnya pemerintah merasa malu melihat ketimpangan ini. Mempermulus jalan tol terus-menerus sementara jalan nasional dibiarkan hancur lebur adalah bukti nyata bahwa prioritas pembangunan kita sudah bergeser.
Anggaran seolah-olah habis hanya untuk proyek-proyek komersial yang bisa menghasilkan cuan secara langsung. Sementara, jalur yang dilewati truk logistik, pedagang pasar, dan kaum komuter harian seperti saya luput dari perhatian serius. Perbaikan yang dilakukan pun sering kali hanya sekadar tambal sulam yang akan kembali buyar begitu diguyur hujan deras pertama.
