Ada satu kalimat sakti yang hampir selalu muncul setiap kali Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dikritik, yaitu “anggarannya kecil.” Dan seperti mantra yang sudah terlalu sering dibaca, kalimat itu mulai kehilangan daya magisnya. Orang-orang menguap. Publik mendengus. Ada yang sinis, ada yang skeptis, ada pula yang langsung memvonis bahwa itu semua hanya alasan klasik.
Padahal, anggaran kecil di perpustakaan itu bukan dongeng pengantar tidur. Bukan pula karangan pustakawan. Hal tersebut adalah fakta. Apalagi di tahun 2026 ini Pemerintah Pusat resmi memotong anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan besaran hingga 47,6%, sejumlah kolega saya yang ada di sana menyebut angka itu menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir.
Padahal pemerintah pusat jika tahu, pemotongan anggaran itu tentu akan langsung pada beragam hal fundamental yang ada di Perpusnas. Sebab kalau pemerintah pusat tahu apa saja yang sebenarnya dibiayai dari anggaran itu dan apa saja yang selama ini luput dari kacamata pemangku kebijakan mereka akan tahu jika pemotongan itu akan berimbas pada Perpusnas.
Anggaran perpustakaan itu banyak yang tak kelihatan, faktanya mahal
Kurangnya koleksi memang kekurangan paling kasat mata. Semua orang bisa melihat. Semua orang bisa menunjuk. Tapi ada biaya-biaya krusial lain yang tak kasat mata, jarang dibicarakan, dan sering dianggap tidak penting. Padahal justru menyedot anggaran paling banyak. Salah satunya, sistem otomasi dan server.
Perpustakaan yang baik hari ini bukan cuma yang raknya rapi, tapi yang mudah diakses. Kapan pun. Di mana pun. Zaman sudah berubah. Pemustaka tidak lagi rela datang jauh-jauh hanya untuk mengecek apakah buku tersedia atau tidak. Sekarang cukup buka browser. Tinggal klik. Beres.
Masalahnya, kemudahan itu tidak turun dari langit. Perpustakaan harus punya sistem otomasi katalog online. Sistem itu semua, butuh hosting. Hosting itu bayar. Domain itu bayar. Maintenance server itu bayar. Kalau tidak punya tim IT sendiri? Ya tambah bayar lagi. Sampai sini, bayangkan saja dulu jika pustakawan hanya satu atau 2 orang.
Hosting untuk perpustakaan jelas tidak bisa asal murah. Ini sistem layanan publik. Harus stabil, aman, orang bisa mengaksesnya. Belum lagi biaya perpanjangan tahunan. Belum lagi kalau server error. Lalu belum kalau sistem perlu upgrade.
Tapi coba jujur, berapa banyak pengunjung perpustakaan yang tahu soal ini? Hampir tidak ada.
BACA JUGA: Pustakawan Membela Layanan iPusnas yang Dikeluhkan Banyak Orang
Niat hati bertransformasi tapi kendala di sana-sini
Sekarang kita naik level menuju harapan perpustakaan digital. Permintaannya tinggi. Semua ingin perpustakaan punya e-book yang bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Masalahnya, membangun perpustakaan digital itu bukan perkara klik-klik lalu jadi.
Pertama, perpustakaan harus membangun sistem sendiri atau bekerja sama dengan vendor. Dua-duanya mahal. Sama-sama bersinggungan dengan teknologi. Sama-sama menyedot anggaran. Kedua, soal hak cipta. Publik sering menganggap remeh hal ini. E-book itu bukan file PDF gratisan. Satu copy ebook = satu harga buku. Tinggal dikalikan. Mau punya 100 copy digital? Ya bayar 100 kali. Tidak ada cerita copy–paste demi literasi.
Kalau mau lebih praktis, ya kerja sama dengan vendor besar. Misalnya layanan perpustakaan digital milik penerbit besar. Koleksinya populer, tampilannya menarik, fiturnya lengkap. Tapi jangan tanya soal harga. Langganan tahunan. Belum lagi biaya kustomisasi fitur sesuai kebutuhan perpustakaan. Singkatnya, menuju perpustakaan digital itu mahal. Dan ini bukan keborosan, tapi konsekuensi zaman.
RFID, teknologi mahal yang baru disadari saat buku hilang
Lalu ada satu teknologi yang sering dipuji, tapi jarang dipahami biayanya yaitu Radio Frequency Identification atau RFID. Kalau kamu pernah masuk perpustakaan yang pintunya berbunyi ketika ada buku keluar tanpa izin, itu bukan sihir. Itu RFID. Teknologi ini menjaga koleksi agar tidak lenyap satu per satu dari tangan-tangan iseng.
Masalahnya, RFID itu super duper mahal. RFID tag saja bisa mencapai 15 juta per 1.000 tag. Tinggal kalikan dengan jumlah koleksi. Padahal, butuh RFID reader lebih dari satu. Satu alat bisa menyentuh angka 20 juta. RFID security gate? Bisa tembus 80 juta. Dan itu baru perangkat. Belum instalasi, integrasi sistem, dan perawatan.
Tapi publik baru sadar pentingnya RFID saat koleksi hilang. Saat buku lenyap, yang disalahkan pustakawan. Saat alat pengaman tidak ada, yang disebut pemborosan justru anggarannya. Ironis, kan? Jelas, besty.
Sampai sini, tahu kan sekarang kenapa pemotongan anggaran bikin Perpusnas menderita. Pada akhirnya negara memaksa Perpusnas untuk berhenti bukan karena kurang ide. Melainkan karena terlalu lama dipaksa bertahan hidup dengan logika jalan di tempat dengan paradigma selalu untung.
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 4 Hal tentang Perpustakaan Sekolah yang Patut Diragukan Kebenarannya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
