“Mahal banget sih” begitulah isi kolom komentar medsos layanan kesehatan gigi. Ada banyak komentar semacam itu, tidak hanya satu atau dua saja. Latar belakang pengirimnya pun beragam, dari berbagai usia dan daerah.
Mendapati hal ini, saya berhenti sejenak sambil bertanya-tanya, apakah ini sekadar persepsi? Atau sebenarnya komentar-komentar ini hanyalah pucuk dari gunung es. Ternyata, data yang saya temukan menjawabnya dengan sangat jelas.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari Kementerian Kesehatan mencatat, sekitar 96% orang Indonesia tidak mengunjungi dokter gigi dalam satu tahun terakhir. Artinya, hampir semua orang tidak ke dokter. Catatan lain menunjukkan, dari 57,6% penduduk yang sudah jelas punya masalah gigi, hanya 10,2% yang akhirnya memilih ke dokter.
Sisanya? Menunggu. Menahan. Atau minum obat warung sampai reda sendiri.
Ini bukan soal masyarakat yang tidak peduli kesehatan. Ini soal sistem yang belum benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
Baca juga Nggak Cuma Ngurus Pasien, Dokter Juga Harus Siap Menghadapi Pengalaman di Luar Nalar.
BPJS sudah ada, tapi akses kesehatan gigi masih terasa jauh
Kalian mungkin akan bertanya, “Kan ada BPJS?”
Iya, betul. BPJS Kesehatan memang ada dan menanggung beberapa perawatan gigi dasar. Namun, itu di atas kertas, di lapangan lain cerita.
Scaling hanya ditanggung kalau dokter menyatakan ada indikasi medis. Perawatan saluran akar? Tidak masuk cakupan penuh. Gigi palsu? Hanya sebagian. Behel? Jangan harap.
Bagi jutaan orang yang tinggal di daerah tanpa fasilitas kesehatan yang punya dokter gigi, kartu BPJS tidak banyak gunanya karena memang tidak ada fasilitas kesehatan yang dituju.
Sistem jaminan kesehatan memang sudah melangkah maju, tapi untuk kesehatan gigi, jalannya masih panjang.
Ironi yang jarang dibicarakan
Sekarang saya mau cerita sesuatu yang mungkin belum diketahui banyak orang.
Pendidikan untuk menjadi dokter gigi di universitas negeri UKT-nya tergolong mahal dibanding fakultas lain, bisa mencapai puluhan juta rupiah. Itu jalur yang biasa, belum mereka yang masuk lewat jalur mandiri, ada tambahan biaya pengembangan institusi yang angkanya fantastis. Selain itu, masih ada biaya untuk alat, bahan praktik, dan koas yang tidak sedikit.
Artinya, orang-orang yang sedang dididik untuk membuat layanan gigi lebih baik di negeri ini, harus berjuang keras secara finansial hanya untuk bisa lulus.
Dan setelah lulus? Banyak yang akhirnya membuka praktik di kota besar karena di situlah daya belinya hadir. Bukan karena tidak mau ke daerah, tapi karena sistemnya belum cukup mendukung untuk mereka dapat bertahan di sana.
Akibatnya, distribusi dokter gigi di Indonesia masih sangat timpang. Menumpuk di Jawa dan kota-kota besar. Di daerah terpencil, distribusinya masih jauh dari merata. Ini isu yang sudah hadir bertahun-tahun, tapi anehnya ini bukan isu yang sering muncul dalam diskusi kebijakan kesehatan.
Baca juga Dokter Gigi: Profesi (Dianggap) Elite, (padahal) Gaji Sulit.
Periksa ke dokter gigi di Indonesia butuh keberanian sekaligus keberuntungan
Ketika orang membicarakan krisis layanan kesehatan, yang muncul biasanya soal dokter umum, rumah sakit, atau obat-obatan. Kesehatan gigi hampir selalu ada di urutan belakang, dianggap sekunder, bisa ditunda, dan hanya sekadar estetika.
Padahal infeksi gigi bisa menyebar ke jantung. Bisa bikin kehilangan fokus dalam menjalani rutinitas. Bisa memperburuk kondisi kesehatan lain. Ini bukan soal penampilan, ini soal kesehatan yang sungguh-sungguh.
Kita tidak bisa mengubah sistem dalam semalam. Tapi kita bisa mulai dari yang kecil, manfaatkan BPJS untuk perawatan dasar. Jangan tunggu sampai sakit baru ke dokter gigi. Satu hal lain yang tak kalah penting, terus suarakan bahwa kesehatan gigi bukan kemewahan, ini hak dasar seperti akses kesehatan pada umumnya.
Ingat, kesehatan gigi adalah hak dasar, bukan kemewahan.
Penulis: Tiara Amanda Pramesti Gumay
Editor: Kenia Intan
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
