Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil masih sangat tinggi. Maka, informasi mengenai ketersediaan BBM di SPBU memiliki resonansi yang kuat. Ketika pemerintah, melalui pernyataan yang kurang terukur, melontarkan klaim bahwa ketahanan stok BBM hanya 25 sampai 26 hari, yang tercipta adalah kepanikan massal.
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyampaikan bahwa ketahanan penyimpanan energi Indonesia hanya 25-26 hari. “Faktanya, ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25–26 hari, nggak lebih dari itu,” kata Bahlil, seperti dikutip oleh Antara.
Sepintas, kalimat dari Bahlil ini tidak mengandung masalah. Namun, informasi ini sejatinya belum jelas. Khususnya jika kita mempertimbangkan faktor “siapa” yang akan membaca informasi ini. Pasalnya, banyak media yang kemudian menggunakan judul “cadangan BBM Indonesia hanya cukup 20 hari”.
Lalu, banyak media membuat komparasi dengan Jepang yang mampu menyimpan BBM sampai 250 hari. Sontak, isu ini melahirkan antrean panjang di beberapa SPBU.
Baca juga: Derita Operator SPBU: Gaji UMR dan Harus Nombok Duit kalau Ada Kekurangan
Kecemasan yang sedang melanda masyarakat akibat kenaikan harga dan isu yang bikin SPBU diserbu
Narasi dari berbagai media, sepintas, juga tidak mengandung masalah. Namun, lagi-lagi, publik yang menerima informasi ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Banyak yang berhenti di judul, banyak pula yang salah mengartikan “cadangan” sebagai kondisi aktual kondisi BBM Indonesia hanya cukup sampai 20 hari setelah itu habis. Maka, beberapa SPBU ramai diserbu.
Saat ini, publik sedang dalam kondisi cemas. Khususnya akibat fluktuasi harga komoditas global dan ancaman perang di Timur Tengah. Kecemasan ini membuat mereka menangkap angka “20 hari” sebagai hitung mundur menuju kelangkaan total.
Padahal, secara teknis, “angka 20 hari” adalah cadangan operasional minimum yang selalu dijaga melalui proses pengisian ulang (top-up) secara rutin dari produksi kilang domestik dan impor yang terjadwal. Namun, penjelasan teknis ini baru muncul secara masif setelah masyarakat Aceh dan Jember mulai mengantre di SPBU pada tanggal 4 dan 5 Maret 2026.
Maka, tidak heran apabila informasi ini menjadi viral. Seperti yang ditegaskan oleh tajuk ini di awal, bahwa ketergantungan terhadap bahan bakar fosil masih sangat tinggi. Ketersediaan dan harga BBM itu tak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, tapi juga psikologi orang banyak.
Dampak dari komunikasi yang berjarak dan tidak lengkap
Kita tidak boleh memandang kegaduhan yang terjadi ini sebagai insiden komunikasi biasa. Faktanya, sudah terjadi panic buying di berbagai wilayah, dengan eskalasi paling signifikan tercatat di Aceh dan Jember.
Antrean panjang di SPBU ini lahir bukan lagi karena batang akan hilang dari peredaran, melainkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kepastian pasokan. Dalam konteks jurnalisme warga, fenomena ini adalah sinyal bahaya bagi tata kelola informasi publik.
Pemerintah tampaknya belum belajar dari rentetan blunder komunikasi masa lalu. Saat itu, klarifikasi sering datang terlambat ketika api kepanikan sudah terlanjur menghanguskan rasionalitas publik. Ketimpangan informasi antara pernyataan birokrat dengan pemahaman masyarakat menciptakan jurang persepsi yang berbahaya.
Dampak dari jurang komunikasi ini adalah kekacauan fisik di SPBU. Masyarakat yang merasa terancam mobilitasnya segera melakukan pembelian secara berlebihan. Dalam istilah psikologi massa, sering disebut sebagai social proof atau tindakan mengikuti perilaku orang lain karena asumsi bahwa orang lain memiliki informasi lebih banyak.
Meskipun Pertamina Aceh menjamin bahwa stok cukup, ketidakpercayaan terhadap pernyataan pemerintah pusat sudah terlanjur meresap. Antrean mengular di SPBU juga terjadi di Jember.
Sejak Kamis, 5 Maret 2026, kendaraan mengular di berbagai SPBU di wilayah tersebut. Isu kelangkaan lokal dan narasi kerentanan nasional yang menyebabkan panic buying ini.
Pihak otoritas terpaksa melakukan penambahan pasokan stok untuk meredam antrean ini. Namun, langkah ini secara ironis membuktikan bahwa masalah utamanya bukan pada ketersediaan BBM di SPBU, melainkan manajemen ketakutan publik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang buruk adalah katalis bagi inefisiensi ekonomi. Maksudnya, penambahan pasokan secara mendadak demi meredam kepanikan justru mengganggu ritme logistik yang seharusnya berjalan efisien.
Lupakan dulu soal chaos di SPBU, mari bertahan hidup
Kelangkaan BBM tidak akan terjadi dan SPBU akan aman. Minimal itulah yang pemerintah sampaikan menyusul isu “20 hari”. Sekarang, yang juga tak kalah penting adalah bagaimana caranya bertahan hidup di tengah krisis karena perang di Timur Tengah.
Minimal ada 5 langkah sederhana yang bisa kita sama-sama lakukan. Mereka adalah (1) Menata arus kas. Cek lagi segala pengeluaran. Banyak yang kelihatannya kecil, tapi boros. Misalnya langganan streaming, aplikasi, atau belanja online. Kalau bisa, potong 10-15% dari pengeluaran tersebut selama satu atau dua bulan.
(2) Hemat BBM. Satukan agenda, prioritaskan rute yang mengharuskan berkendara, dan pertimbangkan berjalan kaki atau gunakan transportasi umum jika jaraknya jauh. Itu kalau bisa.
(3) Jangan pinjol. Hindari pinjol untuk menutup lubang utang yang lain. Dalam situasi krisis, biaya hidup yang naik bisa jadi mendorong orang untuk tetap konsumtif dengan memanfaatkan layanan utang.
(4) Jangan punic buying. Hati-hati dengan informasi yang kamu temukan di media sosial. Jangan sampai ikut-ikutan punic buying karena akan melahirkan chaos seperti di SPBU tempo hari.
(5) Nabung dan siapkan dana darurat. Terdengar paling klise dan basic, tapi dua hal ini bisa menyelamatkanmu di saat krisis.
Terakhir, hati-hati dengan segala informasi yang datang dari segala arah. Kalau bisa, lakukan double check supaya kamu tidak tersesat oleh informasi baru. Di zaman sekarang, terkadang, yang bisa kita andalkan hanya diri sendiri.
Semoga bermanfaat.
Redaksi
BACA JUGA Gejolak Timur Tengah dan Efeknya untuk Indonesia dan sikap redaksi lainnya di rubrik TAJUK.
