Politik memang seperti bermain pantun di dalam lenong, saling berbalas. Setelah sempat muncul gerakan “Jokowi dua periode” beberapa waktu yang lalu, sekarang muncul gerakan antitesa yang bernama “2019 Ganti Presiden”.
Gerakan 2019 Ganti Presiden ini begitu masif. Di media sosial, mulai banyak orang-orang yang berfoto menggunakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Banyak pengusaha kaos yang mulai menjual kaos #2019GantiPresiden. Bahkan, di Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu, ada salah satu stan yang menjual kaos ini.
Walau jumlahnya mungkin masih kalah dengan jumlah kaos “Piye kabare? Iseh penak jamanku tho?” atau kaos “Hidup tak semudah cocote Mario Teguh”, namun gerakan #2019GantiPresiden ini ternyata cukup punya pengaruh yang besar. Banyak tokoh-tokoh politik yang memberikan komentar terkait gerakan ini.
Bahkan, Presiden Jokowi sendiri ikut berkomentar soal gerakan ini. Dalam acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, beberapa waktu yang lalu, Jokowi sempat menyindir soal gerakan ganti presiden ini.
“Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #2019gantipresiden di kaus,” ujar Jokowi. “Kalau rakyat berkehendak bisa. Masak pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa.”
Gerakan 2019 Ganti Presiden ini mulanya dipopulerkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ani Sera dan kemudian meluas utamanya karena terus disebarkan oleh para kader dan simpatisan PKS serta Gerindra. Gerakan berbasis kampanye komunikasi ini disebarkan melalui tagar, kaos, gelang, dan media-media lainnya.
“Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yg sah, legal & konstitusional,” kata Mardani melalui akun Twitternya.
Menurut Mardani, gerakan 2019 Ganti Presiden ini adalah salah satu bagian dari pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik.
Yah, selamat berjuang PKS dan Gerindra. Semoga “niat baik” untuk mengganti presiden sebagai bagian dari demokrasi bisa terwujud tahun depan. Dan yang tak kalah penting, terutama bagi PKS, semoga “niat baik” untuk mengganti Fahri Hamzah sebagai bagian demokrasi juga bisa terwujud tahun depan.
*Eh, kalau yang ganti Fahri Hamzah, nggak usah tahun depan ding. Tahun ini juga boleh. Hehehe.
