Dipilihnya Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo di Pilpres 2019 mendatang praktis membuat jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi kosong.
Pembicaraan soal siapa pengganti Sandiaga di DKI pun kemudian menguat.
Sesuai aturan, yang punya hak untuk menawarkan pengganti Sandiaga adalah partai Gerindra dan PKS yang merupakan partai pengusung Sandiaga Uno di Pilkada DKI lalu.
“Secara aturan, yang bisa ganti Pak Sandi itu kan dari PKS dan Gerindra, karena dulu yang ngusung dari dua partai itu,” begitu kata Ketum PKS Sohibul Iman.
Pihak PKS yakin, bahwa jabatan Wakil Gubernur DKI akan dilempar pada mereka. Maklum saja, PKS sudah merelakan kader Gerindra sebagai cawapres, sehingga untuk posisi Wagub DKI ini, sudah selayaknya diambil dari PKS.
Tanda-tanda bakal diberikannya posisi Wagub DKI kepada PKS memang sudah sangat menguat. Pihak PKS sendiri yakin betul bahwa mereka akan menadapatkan jatah jabatan Wagub DKI.
“Dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub,” kata Sohibul.
Sementara itu, dari pihak Gerindra juga tampak legowo jika jabatan Wakil Gubernur diberikan kepada PKS. Yah, mungkin sebagai penebusan rasa bersalah karena kemarin tidak mengambil kader PKS sebagai cawapres. Hehehe.
“Tentu karena pengusungnya dari Gerindra dan PKS, ya nanti mungkin calon wakil gubernurnya pengganti Pak Sandi itu sesuai kesepakatan dari pengusung itu dari PKS,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon.
Sejauh ini, sudah ada beberapa nama yang menguat sebagai calon Wagub DKI, yakni M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Kader Gerindra, Serta Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS.
Munculnya dua nama ini menjadi perdebatan yang cukup seru di kalangan netizen, sebab dua-duanya memang punya cela dan kontroversi masing-masing.
Mardani Ai Sera kerap dianggap sebagai provokator, ialah tokoh utama yang menyebarkan gerakan #2019GantiPresiden. Sementara itu, M. Taufik dikenal sebagai mantan napo korupsi. Dirinya merupakan salah satu tokoh yang ikut menggugat KPU ke MK atas aturan tidak diperbolehkannya manatan napi korupsi ikut pemilihan legislatif.
Wah, sepeninggal Sandi, Jakarta kelihatannya masih akan tetap panas dan penuh kontroversi nih.
Etapi, kapan sih Jakarta sepi dari kontroversi? bahkan Jakarta adalah kontroversi itu sendiri. (A/M)
