MOJOK.CO – Tiga kader PDIP terciduk KPK sepuluh hari terakhir. PDIP bakal menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran berharga bagi partai.
KPK tampaknya benar-benar sedang panen besar. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka mencatatkan serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan target para pejabat di lintas tingkat pemerintahan. Dari serangkaian OTT tersebut, PDI Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang paling terdampak, pasalnya, dalam sepuluh hari terakhir, setidaknya ada tiga kader mereka yang dinyatakan sebagai tersangka.
Tiga kader tersebut masing-masing adalah Wali Kota Cimahi sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Ajay Priatna, Bupati Banggai Laut sekaligus Ketua DPC PDIP Banggai Laut Wenny Bukamo, dan yang paling gres dan cukup bikin riuh linimasa media sosial tentu saja adalah Menteri Sosial sekaligus Wakil Bendahara Umum PDIP Juliari Batubara.
Ajay Priatna dicokok KPK bersama sejumlah pejabat lainnya pada 27 November 2020 lalu terkait kasus suap commitment fee izin pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi.
Seminggu berselang, giliran Wenny Bukamo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap proyek pengadaan jalan di wilayahnya.
Hingga puncaknya (entah ini benar-benar sudah puncak atau belum), KPK akhirnya mendapatkan buruan besarnya, Juliari Batubara. Juliari terjerat kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Dirinya diduga menerima jatah potongan 10 ribu rupiah dari setiap paket bansos yang bernilai 300 ribu rupiah.
Ketua KPK Firli Bahuri melalui siaran pers menduga bahwa Juliari menerima setidaknya 17 miliar rupiah dari “tetesan” bansos yang disalurkan untuk keluarga miskin terdampak Covid-19 tersebut.
Mencuatnya kasus dugaan korupsi bansos yang menyeret nama Juliari Batubara ini tentu saja membuat banyak orang terkejut. Maklum saja, dalam beberapa bulan belakangan, Juliari sering sekali terlibat dalam kegiatan-kegiatan bertema antikorupsi.
Tentu saja hal tersebut menjadi pukulan telak bagi PDIP. Kasus korupsi yang melibatkan tiga kadernya, wabil khusus kasus korupsi bansos Covid-19, tentu saja menjadi semacam pukulan palu godam yang meluluhlantakkan tameng bernama “partainya wong cilik” yang selama ini kerap dijadikan identitas oleh PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyatakan bahwa PDIP menghormati seluruh proses hukum yang berlaku atas penindakan tiga kadernya tersebut.
“Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” terang Hasto melalui laman resmi PDIP.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa serangkaian OTT yang melibatkan kader-kader PDIP bakal dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk partai. Hal tersebut akan dijadikan oleh PDIP sebagai pelecut bagi partai untuk membangun sistem pencegahan korupsi untuk para kader.
Ah, ketika Gerindra bersedih karena salah satu kadernya yang jadi menteri dicokok KPK karena jadi tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster, PDIP langsung memberikan penghiburan dengan ikut menemani kesedihan Gerindra. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya melalui satu, tapi tiga kader sekaligus.
Sungguh PDIP memanglah partai yang cengli dan solider.
“Tak akan kubiarkan kau menanggung kesedihan ini sendirian, Sobat.”
BACA JUGA Mensos Juliari Batubara Tersangka KPK untuk Kasus Suap Bansos Covid-19, Wah Opung Luhut Harus Siap-siap Lagi Nih dan artikel KILAS lainnya.
