MOJOK.CO – Ketika menyebut pemerintahan Jokowi tidak punya niat untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan, kubu Prabowo justru kena sleding balik dari PPP.
Berhubung kampanye resmi sudah dimulai, klaim dan janji dari kedua kubu Jokowi dan Prabowo bermunculan. Salah satu janji kampanye yang sering dijadikan amunisi adalah soal penyelesaian kasus HAM. Dari masa lalu, hingga yang terbaru soal penyiraman air keras yang memakan korban Novel Baswedan.
Selasa subuh, tanggal 11 April 2017 yang lalu, Novel Baswedan diserang menggunakan air keras oleh dua orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Subuh itu, Novel Baswedan sedang menuju pulang dari menjalankan salat subuh di Masjid Jami Al Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Air keras yang disiramkan oleh dua orang tidak dikenal itu tepat mengenai wajah Novel Baswedan. Karena kejadiannya berlangsung sangat cepat, Novel Baswedan tidak sempat mengenali muka pelakunya. Hingga sekarang, kasus penyidik KPK tersebut masih mengambang. Pelakunya tak kunjung terungkap.
Kasus Novel ini seperti menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung beres bagi pemerintahan Jokowi. Hingga masa kampanye Pilpres 2019 resmi dimulai, tanda-tanda kasus ini bakal selesai masih sangat kabur. Oleh sebab itu, sebagai bentuk janji kepada calon pemilih, kubu oposisi, Prabowo cs berjanji menyelesaikan kasus ini secepat mungkin.
Tidak tanggung-tanggung, kubu Prabowo berjanji bisa menyelesaikan kasus Novel dalam waktu tiga bulan saja. Andre Rosiade, Jubir pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno menganggap pemerintahan Jokowi tidak punya niat baik untuk menyelesaikan kasus Novel.
“Sederhana niat baik pemerintah enggak ada, political will-nya enggak ada. Inikan sudah hampir 18 bulan, kasus tanpa ada kepastian. Pak Jokowi tidak punya political will mau mendukung hal itu,” tegas Andre.
Yang dimaksud “mendukung hal itu” adalah desakan KPK dan sejumlah LSM supaya pemerintah Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelesaikan kasus Novel. Menurut Andre, Jokowi tidak punya niat untuk menyelesaikannya.
Mendengar tuduhan dari kubu Prabowo, Sekjen PPP, Asrul Sani, yang juga partai koalisis kubu Jokowi angkat bicara. Menurut Asrul, di DPR, partainya paling vokal membela Novel Baswedan.
“Coba mas Andre suruh lihat rekam jejak digitalnya ada di media. Siapa yang banyak bicara soal itu. Lebih banyak mana misalnya. Gerindra dengan PPP,” kata Asrul.
Selain menjawab tuduhan dari kubu Prabowo, Asrul juga sekalian menyindir penyelesaian kasus HAM masa lalu. Secara tidak langsung, pembaca pasti tahu konteks pelanggaran HAM masa lalu yang konon melibatkan nama Prabowo di dalamnya.
“Saya janji nanti di Raker (DPR) masih ditanya lagi, bukan hanya soal itu, termasuk misalnya kasus HAM. Nanti Pak Jaksa Agung akan kita tanya lagi. Kan saya suka tanya Raker HAM masa lalu. Di Kejaksaan Agung,” tutup Asrul.
Wah, kalau bicara soal pelanggaran dan penuntasan kasus HAM, kubu Prabowo harus berhati-hati. Kasus HAM memang masih menjadi alat yang seksi untuk menyerang Ketum Gerindra tersebut. Situasi yang selalu berulang setiap pemilu. Sindiran yang tajam dari Asrul Sani. (yms)
