[MOJOK.CO] “Jangan sok suci. Demokrasi kita memang mahal. Dan uang mahar adalah salah satu yang membiayainya.”

Pilgub Jatim memulai babak baru dengan dua hal: Gus Ipul-Puti Soekarno bertarung melawan Khofifah-Emil Dardak, dan mencuatnya “uang mahar” yang konon diminta oleh Prabowo Subianto kepada La Nyalla Mattalitti. Jumlahnya terkesan fantastis: ratusan miliar rupiah.

Tentang uang mahar pilkada sebetulnya bukan hal asing di telinga kita. Tapi seperti kentut. Baunya tercium, sementara bendanya tak kelihatan.

Beberapa hari lalu, salah seorang pemerhati politik Indonesia yang sangat otoritatif, Burhanudin Muhtadi, dalam acara Indonesia Lawyers Club, menyatakan keprihatinannya soal pilkada. Salah satu poinnya terkait dengan politik uang, yang kebetulan menjadi tema disertasinya.

Menjelang akhir pemaparannya, ada dialog menarik antara Burhan dengan Karni Ilyas selaku pemandu acara. Kira-kira begini: Apakah Burhan tahu mengenai berapa banyak uang yang dihabiskan oleh para calon, termasuk tentu saja untuk mahar? Burhan menggelengkan kepala, sembari berkata mungkin kajian tentang politik uang akan lebih bagus kalau ada para politikus yang beralih menjadi pengamat politik. Kemudian Karni dengan bagus sekali menutup: coba wawancara saja dengan para calon yang kalah berlaga dalam pilkada.

Dari dialog ini saja kita akan sama-sama mafhum bahwa sebetulnya Burhan tahu ada uang mahar dan lain sebaginya. Hanya saja sebagai intelektual, dia membutuhkan kecukupan bukti untuk bisa memaparkan hal itu. Sementara Karni sebagai wartawan senior, secara tidak langsung bilang: semua itu ada, kalau tidak percaya wawancarai saja mereka yang kalah.

Iya. Pasti yang diwawancara yang kalah. Kalau yang menang pasti tidak bakal mengaku. Kalau bisa, bahkan para pemenang hanya butuh kesucian dan ridha Tuhan dalam menggenggam kemenangan mereka.

Masalahnya, di Indonesia ada ratusan pilkada dan sudah dihelat hampir 3 kali. Ada puluhan bahkan ratusan ribu politikus dari tingkat daerah sampai pusat. Artinya, politik uang termasuk mahar bukan barang yang susah untuk dikenali. Aromanya telanjur menjalar ke berbagai penjuru. Terlalu menyengat untuk ditutup rapat.

Masalahnya adalah apakah uang mahar itu? Dan apakah hanya Partai Gerindra saja yang melakukannya?

Kita jawab dari yang terakhir dulu. Misalnya benar bahwa uang mahar itu ada, apakah Partai Gerindra satu-satunya yang menjalankan prosedur itu?

Saya tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Semua pembaca yang pernah menjadi calon yang berlaga dalam pilkada, para politikus, dan bahkan para anggota timses tentu hanya tersenyum belaka. Jadi kalau ada orang yang mengejek Gerindra seandainya apa yang diomongkan La Nyalla itu benar adanya, sesungguhnya dia harus siap dengan fakta bahwa semua partai pun melakukannya. Tanpa terkecuali.

Lalu apakah uang mahar itu? Dan biasanya untuk apa saja?

Sebetulnya pilkada itu menurut saya adalah “pilkades yang diperluas”. Infrastruktur politik dan organisasi kerjanya identik dengan pilkades minus Parpol. Di sana ada calon, botoh, makelar, beking, timses, dan rakyat yang “disuap”. Maka, agak mengherankan jika fenomena memberi uang pada hajatan pilkada dianggap sesuatu yang baru dalam sistem politik kita. Jauh tahun sebelum pilkada ada, di pagelaran pilkades, sangat biasa rakyat pemilih dapat amplop untuk mencoblos.

Sekarang mari kita mulai apa saja sih uang mahar dan peruntukannya?

Kita mulai dari yang paling sederhana: pertama, membeli kebijakan dan keputusan parpol. Kebijakan ini biasa disebut “rekom”, kependekan dari “rekomendasi”.

Parpol diisi oleh para politikus. Mereka semua butuh makan, dan bukan hanya itu: butuh hidup. Sukur kehidupan yang mewah. Mereka menjalankan kehidupan berpartai dengan tidak mudah. Bertarung secara internal, bertarung antar-parpol, yang semua itu membutuhkan uang. Ada banyak tulisan yang menyatakan bahwa iuran anggota pada parpol itu hanyalah isapan jempol belaka. Kalaupun ada, sumbangsihnya sangat kecil. Ibarat hanya bisa untuk membeli tisu dalam sebuah makan malam dengan menu kambing guling.

Parpol memiliki kekuatan lain, yakni mengumpulkan sejumlah pundi secara tidak resmi. Hal yang jelas dan kasat mata adalah kasus-kasus yang diketok di KPK, yakni dari mesin pemerintahan dan birokrasi. Ada juga yang lain, misalnya dari pengusaha. Menjadi pengusaha di Indonesia, apalagi jika kaya, itu artinya Anda wajib menyisihkan uang untuk menyumbang parpol sekalipun parpol itu tidak Anda sukai. Lalu ada sumbangan lain, salah satunya dari pilkada.

Kedua, belum tentu juga uang mahar itu untuk orang per orang di dalam partai. Lihat saja yang dipaparkan oleh pihak Gerindra ketika diminta klarifikasi soal ocehan La Nyalla: ada lebih dari 68.000 TPS. Kalau dalam satu TPS ada dua saksi, dan masing-masing saksi dibayar 200 ribu rupiah, maka… Silakan ambil kalkulator Anda.

Itu baru saksi. Padahal saksi itu hanya sekian jam bekerja. Sementara ada lebih dari 100 hari pertarungan yang ketat. Butuh baliho, spanduk, kampanye langsung dan tidak langsung, termasuk membayar survei, konsultan politik, timses, dan jangan lupa: buzzer. Silakan ambil kalkulator lagi.

Jadi wahai buzzer, sudahlah, lebih baik berhenti dalam mencerca Partai Gerindra. Sadarilah bahwa uang yang dipakai untuk membayar Anda itu jangan-jangan ya dari mahar politik itu. Kalaupun tidak ya dari pengusaha yang mungkin “terpaksa” menyumbang. Sudahlah, tidak ada yang merasa paling suci kalau bicara soal politik di negeri ini.

Ketiga, ini juga sangat penting: uang yang dipakai untuk membeli suara rakyat. Tentu saja jumlahnya besar sekali. Kalau satu orang dikasih 50 ribu rupiah saja, berapa banyak yang harus dikeluarkan dalam pilkada di Jabar, Jatim, Jateng dan daerah lain….

Jadi menurut saya, apa pun yang dimaksud dengan mahar dan daftar peruntukannya untuk apa saja, yang jelas: demokrasi di Indonesia adalah barang mahal. Dan jangan dilupakan, itu sudah terjadi sejak dulu, sejak ada pilkades. Ini bukan fenomena sosial yang serba-ujug-ujug.

Seorang calon kepala desa di Jawa bisa mengeluarkan uang 200 s.d. 400 juta. Itu pun belum tentu menang. Untuk desa yang kaya bisa di atas 500 juta. Bahkan ada yang di atas 1 miliar. Itu baru kepala desa.

Lalu bagaimana dengan bupati, wali kota, dan gubernur?

Di sebuah kabupaten yang kecil di Jawa, jika ada calon bupati mengaku hanya mengeluarkan 10 miliar, saya kira dia menutupi banyak hal. Lalu bagaimana dengan daerah kaya, dan bagaimana dengan gubernur?

Jika Anda bertanya, apakah semua calon pasti begitu, atau bisa diperlakukan seperti itu? Jawaban saya: mungkin tidak. Tapi, biaya itu pasti ada. Mungkin bukan uang mereka sendiri, misalnya dikumpulkan dari banyak orang. Tapi mengumpulkan uang puluhan sampai ratusan miliar, jelas hanya ada dua kemungkinan.

Pertama: memeras. Kedua: membuat kesepakatan politik. Keduanya jelas tidak sehat bagi kehidupan berbangsa kita.

Bagaimana supaya sehat? Kalau Anda bertanya seperti itu kepada saya, saya langsung dengan tegas bilang, “Buang kalkulator!”

Apakah bisa?

“Bisa apanya?”

Dengan dibuang kalkulatornya, bisa tidak ada uang politik dan mahar?

“Lho, Anda ini gila. Kalau dibuang kalkulatornya, itu artinya tidak usah dihitung.”

Lho, berarti tidak bisa hilang?

“Haesemboooh!”

Komentar
No more articles