MOJOK.COPemerintah dan DPR RI bisa menyelesaikan protes massal di sekujur Indonesia dengan mengabulkan tuntutan masyarakat. Tapi negara malah memperumitnya dengan merengek, membunuh mahasiswa, dan menangkapi masyarakat pro-demokrasi.

Apa yang diinginkan masyarakat sederhana dan jelas, ada dalam 7 tuntutan ini.

  1. Cabut RUU KPK, UU SDA, dan UU Permasyarakatan. Batalkan pimpinan KPK terpilih, batalkan RKHUP, batalkan Minerba. Sahkan RUU PKS, Masyarakat Adat, dan PPRT.
  2. Tolak polisi menempati jabatan sipil.
  3. Tarik mundur polisi dan tentara di Papua.
  4. Hentikan pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan pidanakan semua yang terlibat.
  5. Bebaskan tahanan politik.
  6. Tolak revisi UU Naker.
  7. Hentikan kriminalisasi aktivis.

Situasi yang menjadi latar juga jelas. Sangat aneh menyaksikan DPR RI periode 2014-2019 yang sebelumnya sangat lamban menyelesaikan PR pembuatan perundang-undangan, belakangan ngebut menyelesaikan sejumlah UU baru dan revisi UU.

DPR dan pemerintah sejak awal sudah abai dengan protes masyarakat yang tidak sepakat isi sejumlah UU dan RUU. Pembahasan dan pengesahan jalan terus. Sebaliknya, pada kasus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang masyarakat desakkan untuk disahkan, DPR malah menunda-nunda.

Protes tadinya dilancarkan lewat media sosial dan diskusi. Tak berefek. Pemilihan pemimpin KPK dan revisi UU KPK buktinya. Jadi, tak ada pilihan lagi. Masyarakat harus mendemonstrasikan tuntutan mereka lewat aksi di jalanan. “Ini mosi tidak percaya, jangan anggap kami tak berdaya. Ini mosi tidak percaya, kami tak mau lagi diperdaya,” lirik lagu “Mosi Tidak Percaya” dari Efek Rumah Kaca.

Dan sekarang, negara merengek, Kenapa sih protesnya harus turun ke jalan?

Hellaw, yang sejak awal menulikan diri siapa? Kalau mereka tidak bebal, mahasiswa bakal lebih suka rebahan di kamar sambil swipe video Tik Tok.

Bahkan setelah demonstrasi menyebar di mana-mana, Presiden masih kukuh tidak mau mencabut UU KPK lewat penerbitan perpu. Seperti ngeyel, dengan alasan, itu kan revisi usulan DPR. Baru kemudian setelah eskalasi demonstrasi makin tinggi dan sejumlah tokoh bersuara, Presiden Jokowi memberi harapan ia akan mengeluarkan perpu.

Baca juga:  Ilmu dan Pemimpin

See? Baru setelah masyarakat turun ke jalan, barulah negara peduli pada suara warganya.

Tapi itu masih kurang rupanya. Demonstrasi makin masif, DPR malah bingung. DPR merasa sudah memfasilitasi tuntutan mahasiswa. Juga kemarin, Menkopolhukam Wiranto bilang hal serupa. Padahal yang dilakukan cuma menunda pembahasan sejumlah RUU. Menunda, bukan membatalkan.

Negara malah bikin teori konspirasi dengan membingkai bahwa demo yang masih berlanjut adalah tanda bahwa demonstrasi telah dibajak oleh “kelompok lain”. Kelompok ini punya tujuan mencegah pelantikan anggota DPR baru dan presiden-wakil presiden. Siapa “kelompok lain” itu? Mungkin hanya Tuhan dan Menteri Wiranto yang tahu.

Demo masih berlanjut, orang masih betah panas-panasan, ya karena tuntutannya belum dipenuhi, Pak. Baca poin-poin tuntutannya nggak sih? Hih.

Kemudian negara bikin drama. Berkebalikan dengan omongan DPR dan pemerintah soal tetap menjaga perdamaian, kenyataannya justru mereka sendiri yang bikin situasi makin panas, makin runyam.

Polisi melakukan kekerasan pada wartawan. Polisi mengintimidasi petugas medis. Polisi dan buzzer istana menyebarkan berita palsu bahwa ambulans Pemda DKI Jakarta membawa batu dan bensin untuk mempersenjatai demonstran. Di Kendari, dua mahasiswa tewas, salah satunya Immawan Randi yang mati tertembak peluru aparat. Makin absurd ketika polisi dan tentara di lapangan justru berseteru satu sama lain sampai-sampai Kapolri dan Panglima TNI perlu turun langsung.

Di video yang viral di Twitter ini, pada demonstrasi di Padang, Anda bisa lihat anggota DPRD memprovokasi mahasiswa untuk mengarahkan aksi ke perkara menurunkan Jokowi.

Sejak kemarin sampai dini hari tadi, 3 momentum yang makin bikin marah terjadi. Setelah jatuh korban jiwa pertama dari rangkaian demonstrasi ini di Kendari, Sulteng, polisi di malam buta dan dini hari tadi mencokok Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu. Dandhy ditangkap karena ia vokal bicara tentang Papua di media sosial, Ananda karena ia menggalang dana untuk konsumsi dan bantuan medis bagi mahasiswa yang turun aksi. Apa yang mereka lakukan masih dalam koridor demokrasi, dan sekarang mereka dikriminalisasi.

Baca juga:  Menurut Jokowi, Seorang Presiden Seharusnya Punya Pengalaman Pemerintahan

Apa arti semua tindakan negara ini kalau bukan sedang memperumit masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sederhana?

Sikap mahasiswa sudah sesuai jalur. Mereka menolak ditunggangi. Mereka tak peduli dengan usaha buzzer-buzzer munafik yang ingin membelokkan isu bahwa aksi ini ingin menjungkalkan Presiden. Mereka berusaha menjaga agar kelompok politis lain tidak memakai aksi ini untuk membawa isu lain yang tidak relevan.

Analisis ahli sudah menjelaskan bahwa gerakan demonstrasi ini adalah gerakan organik. Saya merasakan dan melihat langsung, orang-orang yang tadinya tak identik dengan demonstrasi bahkan sampai tergerak untuk turun ke jalan.

Saya salut pada sikap Aliansi BEM se-Indonesia yang menolak ajakan Jokowi untuk tatap muka secara privat. Mereka hanya mau bertemu jika pertemuan itu dibuka kepada publik.

Orang-orang sedang muak-muaknya. Musim kemarau yang bikin cuaca panas bikin kemarahan mengumpul di kepala. Orang terbunuh tiap hari di Papua, kebakaran hutan bikin bernapas pun jadi sulit, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan malah menolak membuka nama perusahaan tersangka pembakar lahan, pejabat negara menyebarkan hoaks dan tidak diapa-apakan, pejuang HAM yang menyiarkan informasi penting malah di-DPO-kan, ujaran rasis diimbau untuk dimaafkan. Dan sekarang, negara hanya berpikir semua aksi ini cuma dan cuma ingin agar pelantikan presiden dan wakil presiden baru tak terlaksana.

Benar-benar cara pikir yang rumit.

BACA JUGA Masih Ada Waktu untuk Presiden Jokowi atau artikel Prima Sulistya lainnya.



Tirto.ID
Loading...

No more articles