MOJOK.CO – Pejabat asbun soal karhutla itu bukan salah bicara, memang nggak punya empati saja.
Saya tadinya sudah nyaris mengamalkan tarekat Mbak Maudy Ayunda untuk mindfulness di tengah bombardir berita negatif. Tapi saya gagal. Gara-garanya? Kawan saya secara berkala mengirim Reels Instagram yang isinya daftar pejabat yang asal bunyi alias asbun. Jingan.
Lebih bedebah lagi, saya membukanya. Dan membacanya satu per satu. Kesimpulan saya, kalau ada cabang olahraga yang paling berpeluang menyumbang emas untuk Indonesia selain bulu tangkis, haqqul yaqin itu adalah cabang asbun tingkat pejabat negeri.
Apalagi kalau panggungnya adalah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Alih-alih memadamkan api, mulut para pejabat kita justru lebih rajin menyiram bensin ke tengah krisis.
Mereka ini sedang bicara soal bencana ekologis, tapi kalimat yang keluar dari mulutnya kok ya sangat naudzublillah. Dipikirnya, paru-paru warga yang penuh jelaga itu bisa sembuh dengan paracetamol apa ya? Krisis empati? Jelas. Kesenjangan cara berpikir akut? Apalagi.
Pejabat asbun, tanpa empati malah lempar pantun
Coba mari kita daftar satu per satu komedi gelap ini. Ada pejabat yang dengan santainya menyimpulkan karhutla “tidak parah-parah amat” hanya karena waktu blio meninjau lokasi, kebetulan tidak ada helikopter water bombing yang lewat di atas kepalanya.
Logika yang sungguh cemerlang. Ini sama halnya kalau tidak ada mobil ambulans lewat di depan rumah, berarti semua orang di dunia ini sehat wal afiat.
Ada pula yang di tengah kepungan asap tebal malah sempat-sempatnya melempar pantun: “Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi.” Warga sedang megap-megap cari inhaler, pejabatnya malah audisi Pesbukers. Duh, Pak!
Belum cukup sampai di situ, saat negara tetangga mulai protes karena kebagian kiriman jerebu, pejabat di tingkat pusat dengan ajaibnya ngeles bahwa Indonesia itu tidak cuma kirim asap, tapi sehari-hari juga sudah berjasa menyumbang oksigen lewat hutannya.
Ini persis logika tetangga yang buang sampah di teras rumah kita sambil bilang, “Jangan marah dong, kemarin kan pohon mangga saya sudah bikin teduh halaman situ.”
Dan, jangan lupakan pejabat yang balik menantang: mana ini mahasiswa, kok tidak turun memadamkan api? Seolah-olah anggaran penanggulangan bencana di APBN itu cairnya ke rekening BEM kampus, bukan ke kementerian.
Walakin, puncak komedi dari segala tragedi ini justru datang dari lingkaran pusat kekuasaan yang tampaknya mengidap toxic masculinity stadium lanjut. Saat Malaysia dan Singapura menyorongkan bantuan untuk ikut memadamkan api, pemerintah dengan dada membusung menolaknya. Katanya, kita masih sanggup.
Di titik ini, urusan nyawa dan paru-paru warga rupanya kalah penting dibanding gengsi dan harga diri bela negara. Padahal, dalam situasi darurat, menerima uluran tangan bukanlah pengakuan bahwa negara ini lemah dan tak berdaya.
Justru, tahu diri dan mengakui keterbatasan adalah bentuk tanggung jawab paling waras dari sebuah pemerintahan. Mudahnya, ketika citra gagah-gagahan lebih dipentingkan ketimbang api yang cepat padam, komunikasi krisis pejabat kita resmi berubah menjadi ajang pamer otot yang konyol.
Pejabat asbun sudah jadi wabah
Sayangnya, kalau kita amati betul-betul, sindrom pejabat asbun ini rupanya bukan urusan satu-dua pejabat yang kebetulan selip lidah. Masalah ini, menurut keyakinan saya, sifatnya struktural. Pejabat di level daerah hingga kementerian sebenarnya cuma sedang meneladani langgam komunikasi bos besarnya.
Tidak percaya? Simak saja bagaimana Bapak Presiden kalau sudah berpidato di luar teks (off-script).
Ibarat khamar, gema improvisasi Presiden saat berorasi di mimbar itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya buat telinga publik. Saking membekasnya, kepala kita sampai hafal di luar kepala template keasbunan blio.
Bahkan kalau kita main tebak-tebakan kata tanpa konteks sekalipun, panjenengan pasti langsung bisa menyambungnya dengan fasih: Antek…? Londo…? Pakar…? Hidup…?
Artinya, wabah keasbunan pejabat negeri belakangan ini tidak tumbuh secara organik dari ruang hampa. Ada struktur dan budaya kekuasaan di puncak sana yang memberi lampu hijau bahwa tampil nirempati, meledak-ledak, dan asal jeplak di depan publik adalah sesuatu yang sah, bahkan keren.
Jadi, agak percuma kalau kita cuma memaki-maki pejabat di level individu. Lha wong dirigen utamanya saja suka ngelantur dari partitur.
Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, di buku Language and Symbolic Power, sebenarnya sudah lama mengingatkan kita soal ini. Kata Pak Bourdieu, daya rusak atau daya gebrak sebuah omon-omon itu gak cuma ditentukan oleh pilihan katanya, tapi oleh siapa yang ngomong.
Kalau yang ngomong tukang parkir, itu jadi angin lalu. Tapi kalau yang ngomong pejabat, ada otoritas simbolik dan stempel negara di belakang mulutnya.
Itulah kenapa pejabat yang asbun bisa jauh lebih berbahaya daripada urusan lidah yang lari mendahului pikiran. Omongan yang sama sekali tidak berpijak pada fakta sekalipun, begitu keluar dari mulut pemegang kuasa, mendadak punya legitimasi.
Di sinilah letak kecelakaannya. Otoritas negara yang mestinya dipakai untuk menerangkan kenyataan, malah dipakai untuk mengaburkannya.
Lebih dari sekadar pejabat asbun: pembual!
Meski begitu, mari kita berbaik sangka sedikit. Barangkali para pejabat ini tidak sedang berniat jahat, wa bil khusus membohongi publik. Sebab, tidak semua omongan ngawur itu adalah kebohongan.
Kadang ada orang bicara salah karena memang kurang update alias terpapar misinformasi. Ada juga yang sengaja memproduksi tipuan (hoax).
Jangankan pejabat biasa, sekelas Rocky Gerung yang kini duduk manis jadi anggota Wantimpres saja dulu pernah kena prank kasus ibu-ibu lebam yang dikira habis dipukuli preman, padahal cuma habis operasi plastik.
Tapi masalahnya, sindrom pejabat asbun kita ini agaknya tidak masuk ke kategori hoax maupun kurang informasi. Penyakit mereka ini punya kasta tersendiri yang jauh lebih menyebalkan: pembual.
Filsuf Harry Frankfurt, lewat esai legendarisnya berjudul On Bullshit, membuat garis pisah yang sangat benderang antara pembohong (liar) dan pembual (bullshitter). Seorang pembohong, sejahat-jahatnya dia, sebenarnya masih peduli dan tahu mana kebenaran. Hanya saja ia berusaha keras menyembunyikannya dari kita.
Sebaliknya, seorang pembual sama sekali masa bodoh dengan kebenaran. Bagi si pembual, urusan apakah omongannya itu sesuai fakta atau tidak, itu nomor sekian.
Fokus utamanya cuma gimana caranya menciptakan kesan tertentu, terlihat berwibawa, tampak lucu, atau lolos dari situasi sulit detik itu juga.
Publik cuma butuh pejabat yang punya rasa malu dan berlapang dada mengakui kekeliruannya
Teori Frankfurt ini menjelaskan dengan sangat benderang kenapa kita sering capek sendiri kalau harus membantah omongan pejabat asbun satu per satu pakai data. Ya jelas capek, wong sejak awal si pejabat tidak peduli pada data!
Maka, membantah pembual dengan fakta atau data sesahih apa pun itu ibarat berdebat dengan orang yang ekstrem mengimani paus adalah ikan. Padahal gak semua yang hidup di laut itu ikan. Buktinya, Nyi Roro Kidul.
Di balik politik asbun, fakta hanyalah kerikil kecil yang siap dikorbankan demi menjaga citra.
Dalam negara demokrasi, pejabat publik memang bukan nabi yang harus selalu benar dan maksum dari salah ucap. Mereka cuma dituntut punya sedikit saja rasa tahu malu untuk berlapang dada mengakui kekeliruan.
Maka, menghadapi barisan pejabat yang hobi membual ini, ukuran kewarasan mereka sebenarnya tak muluk-muluk. Lihat saja apakah mereka mau menguji ulang klaimnya, mengoreksi ucapannya sendiri, dan meminta maaf tanpa pakai kata “tapi”.
Sebab, kata Jon Snow dalam serial Game of Thrones, “everything before the word ‘but’ is horse sh*t”.
Di tengah kepungan asap karhutla yang kabarnya telah menyapa ibu kota Jakarta, warga tak butuh pantun jenaka, adu gengsi maskulinitas, apalagi teori hitung-hitungan utang oksigen.
Mestinya para petinggi negeri ini sadar bahwa ujung lidah pejabat adalah tempat di mana tanggung jawab negara bermula, bukan justru menjadi liang lahat akal sehat.
Sebab, ketika hutan terbakar, yang sedang dipanggang hidup-hidup bukan reputasi pemerintah, tapi paru-paru warga negara dan jutaan satwa yang kehilangan rumahnya.
Ini, terbaru, malah ada lagi pejabat yang bilang masyarakat harus beradaptasi. Pak, izin interupsi. Selain kalah start lomba asbun sama rekan pejabat yang lain, soal ini mah publik gak perlu statement Anda! Masalah bertahan hidup, WNI teruji daya survival-nya.
Penulis: Anwar Kurniawan
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Kenapa Karhutla Tak Kunjung Bisa Dipadamkan hingga Berdampak di Malaysia-Singapura? Efektivitas Teknologi dan Metode Pemadaman Jadi Sorotan dan tulisan menarik lainnya di Kanal Esai.
