DPR Sahkan UU Terorisme, Jokowi Tak Jadi Keluarkan Perppu

MOJOK.CO – Perjalanan panjang revisi UU Terorisme itu kini membuahkan hasil: DPR telah mengesahkannya per tanggal 25 Mei 2018.

Setelah melalui tahap perumusan revisi yang panjangnya ngalahin revisi skripsi setelah sidang serta ancaman dikeluarkannya Perppu oleh Presiden Jokowi (yang mirip-mirip juga dengan ancaman surat DO dari dosen), RUU Terorisme kini sudah resmi disahkan oleh DPR sebagai UU Terorisme. Dilansir dari berbagai sumber, pengesahan UU ini dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat ini (25/5).

Mendukung terlaksananya pengesahan UU Terorisme, sehari sebelumnya, seluruh fraksi dalam Panitia Khusus (Pansus) Revisi pun telah menyepakati definisi ‘terorisme’. Sebelumnya, definisi inilah yang dianggap sebagai ganjalan dan salah satu penyebab lamanya masa revisi UU Terorisme.

Disebutkan, terdapat dua alternatif definisi terorisme yang diberikan, sebagai berikut:

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

Dari kedua definisi ini, delapan fraksi setuju pada opsi kedua, sementara hanya fraksi PDIP dan PKB yang menyetujui opsi pertama. Namun demikian, secara musyawarah, definisi kedualah yang akhirnya disepakati.

“Untuk selanjutnya, kami akan menanyakan ke seluruh fraksi. Apakah RUU atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui jadi UU?”

Seluruh fraksi di Pansus menjawab kompak, “Setujuuu.”

Dengan ke-setuju-an tersebut, resmilah pula beberapa bentuk kriminalisasi masuk dalam golongan tindak pidana terorisme. Dilansir dari BBC, perbuatan tersebut termasuk:

• Merekrut orang menjadi anggota dari korporasi atau organisasi terorisme
• Mengikuti pelatihan militer atau paramiliter di dalam dan luar negeri, dengan maksud merencanakan, atau mempersiapkan, atau tindakan terorisme
• Menampung atau mengirim orang terorisme
• Mengumpulkan atau menyebarluaskan dokumen dalam pelatihan teror
• Memiliki hubungan dengan kelompok yang dengan sengaja menghasut untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Khusus bagi pelaku tindak pidana terorisme yang melibatkan anak, ancaman hukuman pun bertambah hingga sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Dyaaaarr!!!

Secara umum, selain masuknya bentuk kriminalisasi baru sebagai tindak pidana terorisme, beberapa poin penambahan norma yang dibahas dalam UU ini adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dilaporkan oleh CNN Indonesia:

1. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, termasuk dalam tahap persiapan, percobaan, dan pembantuan.
2. Adanya sanksi pidana kelompok yang ditujukan pada pendiri, pemimpin, pengurus, serta orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kelompok (yang berhubungan dengan terorisme).
3. Adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu
4. Penambahan waktu penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara.
5. Dipersiapkannya perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak negara.
6. Instansi terkait melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana yang dikoordinasikan BNPT.
7. Kelembagaan BNPT serta pengawasannya, bersama dengan peran TNI.

Dengan disahkannya UU Terorisme ini, ancaman Jokowi soal penerbitan Perppu tentu tidak lagi berlaku. Lantas, apa yang bisa kita nantikan sekarang?

Keadilan.