Keberadaan pak ogah (orang yang membantu mengatur lalu lintas di persimpangan jalan) di satu sisi memang sangat membantu pengendara. Banyak orang menyebutnya pungli, tapi kadang menilainya perlu pakai kacamata nurani karena in this economy.
Pandangan tersebut jelas tidak harus disetujui. Tapi begitulah cara Rafiq (27)—seorang perantau asal Ngawi, Jawa Timur, yang kini tengah bekerja di Jogja—dalam menilai posisi pak ogah.
Rafiq sadar betul, di sejumlah daerah memang sudah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang aktivitas pak ogah di persimpangan jalan. Karena tugas mengatur lalu lintas adalah otoritas pihak kepolisian.
Namun, bagi Rafiq, tidak bisa dimungkiri, di Jogja sendiri masih banyak titik-titik persimpangan yang tidak terjangkau petugas. Titik-titik itulah yang lantas menjadi ceruk yang ditempati oleh pak ogah. Di sinilah kemudian terjadi apa yang dalam istilah The Conversation sebagai “Love-hate relationship dengan pak ogah”. Mereka bukan petugas resmi, tapi cara mereka mengatur lalu lintas nyata-nyata sangat dibutuhkan, setidaknya bagi Rafiq pribadi.
Tanpa pak ogah, sebuah persimpangan jadi keos karena tidak ada yang mau ngalah
Pukul 07.00 ketika berangkat kerja, ada persimpangan di daerah kosnya di Depok, Sleman, yang pasti riuh dan padat kendaraan. Baik mobil, motor, hingga pick-up pengangkut barang.
Jam-jam tersebut adalah jam ketika orang tengah memburu waktu agar sampai ke tempat kerja. Rafiq kerap merasakan bagaimana bedanya situasi di persimpangan tersebut saat ada dan tidak ada pak ogah.
“Waktu nggak ada, masalahnya adalah kalau pengendara-pengendara dari arah lain nggak ada yang mau ngalah. Malah kebut-kebutan,” ujar Rafiq.
“Itu yang bikin susah nyeberang. Ngira udah sepi, pas mulai nyeberang tiba-tiba masih ada lagi yang melintas sambil membunyikan klakson. Jadi hampir tabrakan,” imbuhnya.
Sementara jika ada pak ogah, semua seperti mendapat giliran yang pas. Saat menyeberang pun nggak takut ketabrak sepanjang si pak ogaj sudah mulai mengarahkan dua tangannya: tangan satu sebagai tanda memberhentikan pengendara dari arah lain, tangan satunya lagi memberi tanda agar pengendara dari arah Rafiq berjalan.
Melihat dari sisi nurani: upah sukarela dan lebih banyak yang tidak memberi
Entah bagaimana mulanya, tapi kemudian seperti disepakati bahwa cara membayar pak ogah adalah dengan uang Rp2.000 yang dilempar maupun disodorkan dari jendela mobil. Angka yang lantas menjadi standar upah bagi pak ogah.
Tim Liputan Mojok beberapa kali berbincang dengan pak ogah. Mereka mengaku, sebenarnya mereka tidak mematok tarif. Prinsipnya adalah pemberian sukarela dari pengendara. Berapa pun diterima. Karena mereka pun sadar bahwa pekerjaan tersebut berstatus “tidak resmi”, sehingga tidak boleh menuntut tarif tertentu kepada pengendara.
Memang, tidak bisa ditampik bahwa ada saja oknum pak ogah yang justru terkesan memalak. Bahkan kalau ada kendaraan yang nyelonong begitu saja setelah dibantu menyeberang (tidak melempar recehan), oknum tersebut langsung spontan memaki-maki.
Hanya saja, dalam kasus yang Rafiq alami di Jogja, ia justru dibuat iba dengan si pak ogah. “Dia (pak ogah) kayak sungguh-sungguh buat menyeberangkan pengendara. Tapi banyak yang nggak ngasih. Dilewati begitu saja,” ungkap Rafiq.
Pilihan pengendara tidak memberi recehan ke pak ogah jelas bukan kesalahan. Karena memang sifatnya yang kesukarelaan. Hanya saja, di momen seperti itu, Rafiq memilih menyikapinya dengan nurani.
“pak ogah itu udah bantu, yang benar-benar bantu ya, menyeberangkan. Kasihan saja melihatnya. Jadi aku putuskan untuk ngasih,” sambungnya. “Pokoknya asal nggak merugikan, terus memang dia bantu, aku berpikir nggak ada salahnya buat memberi. Apalagi pas nggak dikasih itu dia tetap kembali ngatur lalu lintas tanpa nesu-nesu. Itu bikin nuraniku semakin kena”
Jadi Rafiq ada di posisi tidak memukul rata bahwa semua pak ogah adalah pengacau dan pungli. Faktanya memang ada yang demikian, tapi fakta yang lain menunjukkan bahwa ada yang memang benar-benar membantu. Sehingga, bagi Rafiq, barangkali bisa menyikapinya dengan kacamata seperti yang Rafiq pakai.
Pak ogah: potret realitas ekonomi masyarakat bawah
Dalam sejumlah penelitian, menjamurnya pak ogah di persimpangan jalan tidak semata-mata harus dibaca dari sisi hukum.
Penelitian Habibatul Khomsiyah tentang pak ogah di Kabupaten Sleman, Jogja, misalnya, secara eksplisit menemukan bahwa keberadaan pak ogah berkaitan dengan himpitan ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan. Penelitian yang diterbitkan Universitas Negeri Yogyakarta menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor internal yang melatarbelakangi seseorang memilih menjadi pak ogah.
Sementara dari sisi ekonomi, pekerjaan ini menjadi salah satu cara bertahan hidup. Para pak ogah yang diteliti bahkan tidak hanya mengandalkan aktivitas mengatur lalu lintas. Sebagian memiliki pekerjaan sampingan, mengatur pengeluaran, melibatkan anggota keluarga untuk ikut bekerja, hingga berutang ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi.
Penelitian yang lebih baru di Kecamatan Tembalang, Semarang, juga menunjukkan pola serupa. Nilna Muna Putri Aminah, Suyanto, dan Izmy Khumairoh dalam penelitian berjudul Studi Deskriptif pak ogah sebagai Sektor Informal di Kecamatan Tembalang (Universitas Diponegoro, 2024) menemukan sejumlah alasan yang membuat pekerjaan ini dipilih, yakni: tersedia di sekitar tempat tinggal, waktunya fleksibel, tidak membutuhkan kualifikasi khusus, relatif bebas, dan tidak memiliki tekanan seperti pekerjaan formal.
Menariknya, penelitian tersebut menemukan bahwa pendapatan rata-rata pak ogah jika dihitung selama sebulan justru berada di bawah rata-rata upah minimum Kota Semarang. Artinya, daya tarik pekerjaan ini bukan terutama karena penghasilannya besar. Salah satu kekuatannya justru terletak pada kemudahan untuk masuk ke pekerjaan tersebut: tidak perlu ijazah tertentu, tidak perlu proses seleksi perusahaan, dan tidak perlu menunggu panggilan kerja. Ketika membutuhkan uang, seseorang bisa langsung bekerja.
Tidak jauh berbeda, di Jakarta dan wilayah sekitarnya, Pheni Chalid dan Isniati Kuswini bahkan membaca fenomena tersebut melalui konsep shadow economy. Dalam penelitian Informal Traffic Controller: Study on Shadow Economy in Indonesia yang diterbitkan di Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, mereka meneliti pengatur lalu lintas informal di 60 persimpangan dan titik putar yang mengalami kemacetan. Penelitian itu melihat pak ogah sebagai bagian dari aktivitas ekonomi informal masyarakat berpendapatan rendah yang memanfaatkan ruang-ruang ekonomi di jalan raya sebagai strategi bertahan hidup.
Baiknya dibina atau disingkirkan?
Dalam diskusi yang belakangan Mojok ikuti di media sosial, ada dua dorongan kepada pihak berwenang dalam menyikapi pak ogah, terutama dalam konteks Jogja.
Dorongan pertama, penegakan aturan secara serius untuk memberantas keberadaan mereka. Pengalaman buruk seperti pungli dan memperumit lalu lintas menjadi dasar agar Perda terhadap pak ogah ditegakkan secara serius, sehingga setiap persimpangan steril dari keberadaan para pengatur lalu lintas tidak resmi itu.
Sementara dorongan kedua adalah justru meminta agar pak ogah sebaiknya dibina saja. Pasalnya, di sejumlah titik, seperti yang Rafiq alami, ada pak ogah yang benar-benar memberi kesan baik dan membantu kelancaran lalu lintas.
Oleh karena itu, jika mereka dibina secara resmi oleh petugas, mereka pun bisa mengatur lalu lintas dengan standar keamanan yang seharusnya. Kenapa ini perlu? Karena nyatanya, titik-titik persimpangan jalan menjadi ruang para pak ogah dalam mencari nafkah, kala in this economy mencari pekerjaan kian susah.
Bagaimana pendapatmu?
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Pak Ogah di Jogja Nggak Akan Hilang karena Nyatanya Memang Kita Butuhkan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
