Menjalani masa perkuliahan sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan memang tidak menjadi beban. Justru bebannya adalah bagaimana menghapus stigma bahwa mahasiswa jurusan ini adalah buzzer pemerintah. Padahal, mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan itu rata-rata cita-citanya hanya menjadi ASN.
***
Bagi Hafid (23), memilih Ilmu Pemerintahan bukan keputusan yang muncul karena ikut-ikutan teman. Sejak awal kuliah, mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus Muhammadiyah di Jogja itu sudah punya gambaran sederhana tentang masa depannya: bekerja di sektor pemerintahan dan menjadi ASN.
Pilihan tersebut sempat berbenturan dengan keinginan orang tuanya. Hafid mengaku keluarganya justru menyarankan jurusan yang menurut mereka lebih aman karena lebih jarang diminati, seperti Agribisnis atau bidang kependidikan.
Namun, Hafid tetap memilih jurusan tersebut. Masalahnya justru muncul setelah ia menjalani kuliah. Ia mulai menyadari bahwa jurusan yang dipilihnya tidak hanya membuatnya belajar tentang pemerintahan, tetapi juga membuat orang lain memiliki prasangka tertentu tentang dirinya.
Memilih ilmu pemerintahan demi jalan menjadi ASN
“Dulu masuk jurusan ilmu pemerintahan ya karena punya pandangan untuk bekerja di sektor pemerintahan, mas. Tidak ada cita-cita lain,” kata Hafid kepada saya, Selasa (6/10/2026).
Keinginannya cukup pragmatis. Hafid melihat sektor pemerintahan menawarkan arah pekerjaan yang menurutnya lebih jelas. Ia tidak sedang mengejar citra sebagai anak kampus yang dekat dengan politik. Ia hanya ingin mempelajari bidang yang memang berkaitan dengan pekerjaan yang ia incar.
Pilihan itu juga sesuai dengan kompetensi yang sejumlah program studi Ilmu Pemerintahan memang siapkan. Program S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat, misalnya, mencantumkan praktisi pemerintahan sebagai salah satu profil lulusan, selain profesi pemerintahan di sektor publik maupun privat. Kompetensinya mencakup kemampuan menganalisis persoalan pemerintahan dan masyarakat.
Di Universitas Padjadjaran, mahasiswa Ilmu Pemerintahan juga mempelajari antara lain sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan daerah dan desa, serta etika pemerintahan. Lulusannya dituntut mampu menggunakan teori dan metode Ilmu Pemerintahan untuk menganalisis persoalan pemerintahan.
Jadi, menjadi ASN memang salah satu jalur yang masuk akal. Tetapi Ilmu Pemerintahan tidak berhenti pada urusan menjadi pegawai pemerintah.
Ketika anak ilmu pemerintahan dianggap harus membela pemerintah
Masalah Hafid justru muncul dari lingkungan sosial di sekitarnya. Ia merasa orang-orang terkadang menghubungkan jurusan kuliahnya dengan sikap politik tertentu. Menurut Hafid, ada anggapan bahwa mahasiswa Ilmu Pemerintahan semestinya mendukung pemerintah. Ketika ia mengkritik kebijakan tertentu, muncul pertanyaan mengapa mahasiswa yang belajar pemerintahan justru ikut mengkritik pemerintah.
“Repotnya kadang masyarakat melihat mahasiswa ilmu pemerintahan seolah-olah harus selalu membela pemerintah,” ujarnya melalui WhatsApp.
Bagi Hafid, cara berpikir seperti itu justru menyederhanakan fungsi pendidikan Ilmu Pemerintahan. Ia tidak belajar pemerintahan supaya otomatis menyetujui semua keputusan pemerintah.
Memahami pemerintah justru supaya bisa mengkritiknya
Ada bagian yang menurut Hafid sering luput dari pandangan masyarakat: memahami pemerintahan tidak sama dengan membenarkan pemerintah.
“Ketika aku mengkritik kebijakan pemerintah, misalnya, muncul anggapan bahwa sebagai anak ilmu pemerintahan seharusnya mendukung pemerintahan,” katanya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pengetahuan tentang pemerintahan semestinya membuat mahasiswa mampu melihat bagaimana sebuah kebijakan bekerja, termasuk ketika kebijakan tersebut membutuhkan perbaikan.
“Padahal menurutku, memahami pemerintahan bukan berarti harus membenarkan pemerintah,” lanjut Hafid.
Pandangan tersebut sebenarnya beririsan dengan fungsi akademik Ilmu Pemerintahan. Penelitian dan kajian dalam bidang ini tidak hanya membahas bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga persoalan kebijakan, pelayanan publik, kompetensi aparatur, dan tata kelola.
Sebuah penelitian dalam Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik pada 2025, misalnya, meneliti kompetensi aparatur dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan. Artinya, mengkritik pemerintahan tidak otomatis bertentangan dengan mempelajari pemerintahan.
Organisasi mahasiswa membuat pandangannya makin terbuka
Selama kuliah, Hafid juga bergabung dengan salah satu organisasi mahasiswa eksternal kampus. Pengalaman itu membuat ruang belajarnya tidak hanya berhenti di ruang kelas. Ia mulai berhadapan dengan berbagai persoalan masyarakat dan melihat bahwa hubungan antara pemerintah dan warga tidak sesederhana hubungan antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan.
Di titik ini, Hafid semakin merasa bahwa pilihan kuliahnya tepat. Ia memang ingin bekerja jadi ASN, tetapi ia tidak ingin kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan secara kritis. Keinginan menjadi ASN dan keinginan mengkritik pemerintah, menurutnya, tidak perlu dipertentangkan.
Cita-citanya sederhana: lulus tepat waktu dan bekerja jadi ASN
Pada akhirnya, Hafid tidak punya ambisi yang terlalu rumit. Ia ingin menyelesaikan kuliah tepat waktu, kemudian mencari pekerjaan di sektor pemerintahan. Cita-cita menjadi ASN juga bukan berarti ia ingin menjadi bagian dari kelompok yang selalu membela pemerintah.
Bagi Hafid, menjadi bagian dari pemerintahan justru membuat seseorang perlu memahami persoalan dari dalam sekaligus tetap mampu melihat kekurangannya. Ia memilih Ilmu Pemerintahan karena sejak awal ingin bekerja di sektor tersebut. Namun selama kuliah, ia belajar bahwa menjadi orang pemerintahan tidak harus kehilangan sikap kritis. Buat Hafid, justru di situlah ilmu yang ia pelajari menemukan gunanya: memahami bagaimana pemerintahan bekerja, lalu tahu bagian mana yang masih perlu diperbaiki.
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Saya Menyesal Kuliah Seni Rupa di UNY, tetapi Justru Kampus ini yang Menyelamatkan Saya atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.
