Jogja adalah kota sepak bola. Sayangnya, banyak lapangan bola yang sudah beralih rupa. Lapangan bola, terasa makin berjarak dengan warganya.
***
Sebuah bola plastik meluncur pelan, melintasi aspal kasar di salah satu mulut gang kawasan Prenggan, Kotagede. Belum sempat seorang bocah menyambut operan tersebut, deru mesin sepeda motor memecah keseruan.
Suara klakson melengking. Disusul decit rem yang bergesekan paksa dengan jalanan. Bocah itu terkesiap, melompat mundur, dan nyaris tersambar badan motor.
Insiden nahas pada pertengahan 2022 itu masih membekas lekat dalam ingatan Nanang (41). Lelaki asal Prenggan ini menjadi saksi mata bagaimana anak tetangganya, harus menelan trauma hanya karena mencari ruang bermain.
Sejak sore yang nyaris berakhir duka itu, orang tua sang bocah melarang keras buah hatinya bermain bola di jalanan. Sepak bola, yang semestinya menjadi kawah candradimuka paling merdeka bagi anak-anak untuk mengasah ketangkasan, bersalin rupa menjadi aktivitas bertaruh nyawa akibat ketiadaan sepetak tanah lapang di kampung mereka.
“Sampai sekarang nggak mau main bola lagi. Takut, Mas,” kisah Nanang, saat ditemui di Kotagede, Senin (6/7/2026) lalu.
Ironisnya, tragedi di gang sempit Prenggan itu berjarak tak terlampau jauh dari Lapangan Karang, salah satu arena main bola paling mentereng di Kotagede hari ini.
Saat saya menyambangi lapangan tersebut beberapa waktu lalu, pintu gerbangnya tertutup rapat. Kata pengelola yang saya temui, sedang ada proyek perbaikan rumput. Namun, pagar besi yang menjulang kokoh mengelilinginya seolah mempertegas sekat kelas sosial: ruang ini tidak lagi bisa diakses secara leluasa.
Status “eksklusif” itu diakui sendiri oleh Arifin (32). Pekerja kelas menengah di Jogja ini bercerita, sebelum ditutup sementara waktu, Lapangan Karang adalah arena rutin baginya dan rekan-rekan sebaya menggelar fun football. Setidaknya dua kali dalam sebulan.
Bagi Arifin, sepak bola telah berevolusi menjadi gaya hidup. Maka dari itu, biasanya yang datang bermain pun mengenakan jersey necis, sepatu pul keluaran terbaru, lengkap dengan sorotan lensa fotografer sewaan untuk mengabadikan momen di atas rumput.
“Umumnya orang main fun football, Mas. Cari keringat sekaligus cari foto,” ujarnya sambil tertawa.
Kemewahan itu tentu menuntut mahar yang mahal. Usai dipagari dan direvitalisasi menjadi lapangan berstandar modern, tarif sewa arena ini melonjak. Lapangan yang bertahun-tahun silam bersahabat bagi warga sekitar dengan retribusi terjangkau, kini mematok harga Rp500.000 hingga Rp800.000 per sesi.
Lapangan sepak bola di akar rumput semakin hilang
Lanskap megah Lapangan Karang hari ini, justru menjadi ironi yang mengusik Benardi Iriawan (43). Sebagai bagian dari kolektif Bawah Skor–kelompok suporter PSIM Jogja yang juga merawat arsip sejarah sepak bola lokal–lelaki yang menetap lebih dari tiga dekade di Kota Jogja ini merekam pergeseran tata ruang tersebut.
Di matanya, komersialisasi ruang bermain sama saja menjadi bentuk pengkhianatan terhadap memori kolektif warga.
Pada dekade 1990-an hingga sebelum medio 2015, Benard bercerita bahwa Kota Jogja adalah surga lapang bagi bal-balan akar rumput. Hamparan tanah desa dan ruang terbuka hijau masih melimpah.
Lahan-lahan itu belum dikooptasi oleh kepemilikan privat. Belum disulap menjadi deretan indekos mahasiswa. Bahkan, masih terbebas dari proyek komersial BUMDes.
“Anak-anak kampung masih merdeka main bola kapan saja, tanpa perlu risau,” ujarnya kepada Mojok, Rabu (8/7/2026).
Salah satu monumen historis paling ikonik dari era kejayaan itu, menurut Benard, adalah Lapangan Sewandanan. Membentang luas di area depan Pura Pakualaman, lapangan tanah berdebu ini dahulu menjadi panggung megah bagi denyut nadi kompetisi tarkam.
Di atas tanah inilah pernah bergulir turnamen bernuansa kultural. Ada Pakualaman Cup, ajang tahunan berpamor tinggi yang kerap menjadi pertaruhan harga diri antarwilayah; serta Liga Giri Anom, kompetisi yang tersohor karena intensitas persaingan fisiknya yang keras, tapi masih sarat sportivitas.
Benard mengenang, anak-anak kampung bertarung di Sewandanan bermodalkan telanjang kaki. Cekeran. Lapangan tersebut menjelma sebagai ruang ekspresi yang merdeka.
“Dari kerasnya tempaan tarkam itulah lahir bakat-bakat akar rumput seperti Harminanto dan Fajar (Listiyantoro),” jelasnya. Kelak, dua nama ini mengharumkan panji PSIM maupun PSS Sleman.
Ekosistem amatir di Lapangan Sewandanan saat itu dihidupi oleh gairah organik warga. Klub-klub kampung semi-pro bermunculan dan dirawat secara kolektif. Ada beberapa klub yang operasionalnya disokong penuh oleh entitas usaha lokal, ada juga tim yang turut dihidupi oleh kerabat personel grup musik di Jogja.
Geliat pembinaan akar rumput ini sedemikian hidup, mengingatkan kita pada ekosistem kultural yang hingga detik ini masih berdenyut di banlieue Prancis, atau jalanan berdebu favela di Brasil.
Di kedua negara tersebut, anak-anak memiliki kebebasan absolut bermain bola di blok-blok permukiman dan lapangan beton pinggiran kota. Ruang inklusif itu secara tidak langsung bekerja sebagai pabrik talenta. Anak-anak yang bermain merdeka, tanpa beban iuran sewa lapangan, menjadi tontonan bagi para pemandu bakat dunia.
Di Jogja era itu, fungsi kultural tersebut sempat bernapas di Lapangan Sewandanan. Para pencari bakat dari klub-klub mapan lokal semacam Hizbul Wathan (HW) kerap merapat ke tepian lapangan, membaur bersama penonton tarkam demi memantau langsung pergerakan bibit muda potensial.
“Sayang banget, ruang-ruang itu kini sudah nggak ada lagi,” kata Benard.
Dimaz Maulana, yang juga bertindak sebagai arsiparis sejarah sepak bola Jogja, menyoroti hilangnya fungsi sosial lapangan yang seharusnya menjadi ruang interaksi komunal.
Dimaz merekam memori bagaimana anak-anak SMA terbiasa mengisi waktu sepulang sekolah untuk menggelar laga antarkelas. Mereka meruwat lapangan pinggiran dari perbatasan kota hingga ke wilayah Sleman dan Bantul, memanfaatkan jam-jam kosong sebelum area tersebut dipakai resmi oleh SSB pada sore hari.
Bahkan, nilai kemanusiaan ruang terbuka ini tak cuma berakhir buat urusan main bola saja. Ketika tragedi gempa bumi meluluhlantakkan Bantul dan Jogja pada 2006, atau saat Gunung Merapi memuntahkan awan panas, lapangan sepak bola desa dengan sigap bersalin rupa menjadi titik evakuasi vital. Di sanalah bernaung tenda-tenda pengungsian warga.
Kini, fungsi luhur itu perlahan sirna digilas mesin pembangunan. Empat arena legendaris yang dulu menjadi urat nadi sepak bola Jogja kini telah beralih rupa.
Alun-alun Lor, yang puluhan tahun silam membiarkan warganya berlarian di atas rumput, kini telah berpagar besi. Lapangan ASRI sudah raib, dikonversi menjadi tembok beton klinik gigi dan rumah sakit ASRI Medical Center (AMC).
Nasib serupa menimpa Lapangan Kopertis di kawasan Bumijo. Arena yang dahulu menjadi kawah candradimuka kompetisi amatir ini perlahan tergerus oleh kebutuhan tata ruang lain.
Namun, ironi paling getir tentu saja menimpa Lapangan Sewandanan. Pabrik talenta lokal tempat warga Jogja menitipkan memori tarkam itu kini telah direvitalisasi. Hamparan tanah tempat anak-anak bermain tanpa alas kaki itu kini ditutup rapat, permukaannya dicekik hamparan blok beton.
Olah raga kerakyakatan tak lagi merakyat
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK) Universitas Gadjah Mada, Pinurba Parama Pratiyudha, memotret transisi tata ruang Jogja sebagai wujud nyata gentrifying sport. Bahasa lain dari gentrifikasi, tapi dalam dunia olahraga.
Sepak bola, yang sejatinya bermarkah sebagai olahraga kerakyatan nirbiaya, telah dikooptasi oleh gaya hidup kelas menengah.
Menurut Pinurba, hilangnya akses publik ini berakar dari miskonsepsi akut dalam tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput. Ia menyoroti bagaimana pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlahan mengubah paradigma dari pelayan publik menjadi mesin pengeruk laba.
Tatkala Tanah Kas Desa (TKD) seperti Lapangan Karang dan Mancasan direvitalisasi menjadi arena main bola komersial bertarif ratusan ribu rupiah per sesi, bagi Pinurba, otoritas desa tengah melakukan pertukaran keliru.
Ukuran kesejahteraan seolah semata-mata dari profit finansial, sembari menepikan profit sosial yang jauh lebih fundamental. Seperti kohesi warga, kesehatan komunal, dan ruang interaksi.
“Memprivatisasi fasilitas di atas tanah desa adalah sebuah ironi struktural yang menyedihkan,” kata Pinurba, saat ditemui pada Selasa (7/7/2026).
Pinurba mengingatkan ihwal logika dasar bernegara: TKD ditopang oleh anggaran dari keringat dan pajak rakyat. Membiarkan ruang publik berubah menjadi bisnis komersial tanpa kesepakatan masyarakat, lalu menyewakannya kembali kepada rakyat dengan harga selangit, sama halnya dengan merampas hak warga di tanahnya sendiri.
Fenomena alih fungsi ruang ini sejalan dengan tesis “Right to the City” yang dikemukakan pakar tata ruang David Harvey. Dalam esainya di New Left Review (2008), Harvey menegaskan bahwa warga memiliki hak mutlak untuk mengakses dan membentuk ruang kota demi kebutuhan sosial mereka, bukan demi akumulasi modal segelintir elite.
Alhasil, ketika rumput hijau dipagari rapat dan hanya bisa diinjak melalui bayar-bayar-bayar, kehendak kapital telah mengalahkan hak asasi warga atas ruang berekspresi. Olahraga tak lagi memanusiakan. Ia malah bertindak sebagai tempat yang memperlihatkan kesenjangan di depan mata.
Daya rusak gentrifikasi olahraga ini tak cuma merampas ruang fisik warga. Secara psikologis pun, ia jua menorehkan luka yang disebut alienasi spasial, keterasingan di tanah sendiri.
Privatisasi ruang menumbuhkan sekat identitas dan rasa pasrah di benak warga kelas bawah. Masyarakat dipaksa mengadopsi keyakinan bahwa untuk sekadar menendang bola, mereka wajib membayar.
Pinurba mencontohkan sebuah tragedi getir tatkala sekelompok anak kampung merasa gentar dan tak berhak bermain di sebuah lapangan rumput tertutup milik sebuah sekolah. Ketakutan itu muncul semata-mata karena mereka sadar bukan siswa dari institusi tersebut.
Dinding-dinding psikologis ini secara kejam mendikte anak-anak untuk merasa inferior sejak usia belia. Sepak bola, yang sejatinya memerdekakan dan membebaskan imajinasi, kini justru mengajarkan kepada anak-anak kampung letak kasta sosial mereka.
Pemerintah Kota Jogja sendiri sesungguhnya telah melempar komitmen perbaikan. Saat ditemui pada Rabu (8/7/2026), Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan komitmen pemerintahannya untuk membangun fasilitas ruang terbuka, terutama arena sepak bola.
Berbekal rekam jejak semasa menjabat di Kulonprogo–di mana ia menginisiasi pembangunan fasilitas olahraga dan SSB–Hasto bertekad mereplikasi langkah serupa di Kota Jogja. Otoritas kota berencana memperbanyak fasilitas lapangan dan SSB guna memastikan roda regenerasi pemain terus berdenyut.
Sang Wali Kota bermimpi suatu hari nanti ada anak muda asli Jogja yang merumput di pentas Piala Dunia, mengenakan jersei Timnas Indonesia, sekaligus mengharumkan muruah skena sepak bola daerah. Memang masih menjadi PR bagi Pemerintah Kota Jogja.
Hanya saja, bagi Pinurba, memperbanyak fasilitas formal (seperti SSB) harus diiringi dengan penyediaan ruang gratis bagi warga marjinal. Jangan sampai justru memupuk bibit eksklusivitas baru melalui ruang-ruang warga—seperti lapangan bola—yang berorientasi komersil.
Tulisan ini merupakan bagian kedua dari Reportase Khusus Mojok.co Suara Bawah Tanah edisi “Kota Jogja, Kota Bola (?)”
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Lapangan Paving: Kemewahan yang Tersisa bagi Anak-anak Kota Jogja untuk Bermain Bola atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan