Bagi banyak orang, Jogja merupakan kota sakral. Tapi bukan karena mitos gunung dan laut. Bukan pula karena kisah pusaka yang dijaga makhluk halus.
Kesakralan itu lahir dari tangan manusia. Dari kerja kecil yang berdampak besar, dari kebijakan yang menjelma menjadi napas keseharian.
Dalam keseharian warga, kata sakral justru bermakna kedekatan: pemerintah yang tak sekadar hadir di baliho, tapi juga di dapur warga, di posyandu kampung, atau bahkan di sekolah yang menampung semua anak tanpa pandang keadaan. Sakral adalah ketika kebijakan tak berhenti di rapat, melainkan benar-benar menyentuh tangan orang yang paling membutuhkan.
Dua tahun terakhir, terutama sepanjang 2024-2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bergerak dalam senyap, tapi konsisten. Tak banyak gembar-gembor, tapi hasilnya terasa–setidaknya bagi warga.
Mulai dari angka stunting yang turun tajam, rumah tidak layak huni berkurang, UMKM tumbuh pesat, dan layanan kesehatan menjangkau kampung hingga gang sempit. Dari rumah warga hingga posyandu, dari kios kecil hingga sentra industri digital, semuanya menyimpan cerita perubahan yang lembut tapi nyata.
#1 Jogja dan perang melawan stunting
Salah satu warga yang merasakan sakralnya Kota Jogja adalah Siti (32). Ibu rumah tanggal asal Wirobrajan ini merupakan salah satu penerima manfaat program Segoro Bening.
Segoro Bening merupakan kepanjangan dari “Semangat Gotong Royong Bebas dari Stunting”. Dengan mengusung “gerakan orang tua asuh”, program ini berhasil menekan angka stunting, khususnya di Wirobrajan dalam beberapa tahun terakhir.
Keberhasilan ini pula yang mengantarkan Wirobrajan meraih penghargaan sebagai Best Practice 2023 karena memiliki angka stunting terendah di DIY.
“Sekarang saya punya harapan. Melihat anak saya semakin berat badannya naik, saya yakin dia akan tumbuh jadi anak sehat,” ujar Siti, Agustus 2025 lalu.
Cerita Siti hanyalah satu dari ribuan kisah kecil di balik keberhasilan besar. Karena nyatanya, angka stunting Kota Jogja turun menjadi 14,8 persen pada 2024–terendah di seluruh DIY. Pada 2025, Pemkot Jogja menargetkan prevalensi di bawah 10 persen.
Upaya menurunkan stunting di Jogja dilakukan melalui beberapa jalur intervensi. Pendekatan komunitas, seperti pelaksanaan program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK), digabungkan dengan kampanye penguatan gizi keluarga, serta inisiatif berbasis masyarakat yang mirip konsep Dapur Sehat (DASHAT) untuk membantu keluarga menyiapkan pangan bergizi.
Selain itu, Pemkot memanfaatkan platform layanan publik seperti Jogja Smart Service (JSS) untuk memudahkan pendataan keluarga dan pemantauan gizi secara lebih terintegrasi di level kelurahan.
#2 Satu Kampung, Satu Bidan
Tak cuma penurunan angka stunting, bukti keseriusan Pemkot Jogja untuk memastikan akses kesehatan merata adalah dengan program “Satu Kampung Satu Bidan”.
Diluncurkan 3 Oktober 2025, program ini menempatkan 45 bidan dan tenaga kesehatan di 45 kelurahan yang menjangkau 169 kampung. Layanan ini menyasar ibu hamil, bayi, lansia, dan penyakit tidak menular, semuanya terhubung lewat sistem Jogja Sehat (JSS).
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menuturkan keberadaan bidan atau tenaga kesehatan di setiap kampung bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan. Terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk datang ke puskesmas terdekat.
“Pemkot banyak terobosan. Setelah warga punya platform menyuarakan keresahan lewat open house tiap Rabu, sekarang ada satu kampung satu bidan. Nggak cuma merata, tapi warga makin mudah akses layanan kesehatan,” ungkap Fani (23), mahasiswa semester akhir asal Jogja yang kuliah di UNY.
“Harapannya, sih, besok bisa makin advance. Misalnya, pemerataan puskesmas di semua kelurahan.”
#3 Dari tembok retak, menjadi harapan baru
Tak cuma menjamin akses kesehatan seluas-luasnya. Pemkot Jogja juga memberi harapan baru bagi keluarga tak mampu memiliki hunian yang layak.
Misalnya, pada akhir September 2025 lalu, dua rumah warga di Kelurahan Ngampilan, tampak ramai oleh pekerja dan perangkat kelurahan. Tumpukan kayu, semen, dan cat mengisi halaman sempit.
Kesibukan itu merupakan bagian dari program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) alias bedah rumah yang kembali dijalankan Pemkot Jogja.
Tak cuma di Ngampilan, awal Oktober 2025 Pemkot Jogja juga tercatat memperbaiki 46 rumah tak layak huni di Umbulharjo. Salah satu warga Umbulharjo yang rumahnya diperbaiki adalah Wasirah. Perempuan 65 tahun ini mengaku, bangunan rumahnya rusak karena gempa tahun 2006.
Namun, ia belum memiliki biaya untuk memperbaikinya. Sehingga, selama hampir 20 tahun, ia dan keluarganya tinggal di rumah yang rentan roboh.
“Alhamdulillah, dibantu perbaiki rumah. Harapan saya biar bersih dan hidup di rumah yang layak huni,” ujar Wasirah.
Program ini sendiri bertujuan memperbaiki hunian warga berpenghasilan rendah agar lebih layak, sehat, dan aman. Khususnya bagi warga lanjut usia dan pensiunan yang tinggal di rumah dengan kondisi fisik menurun.
Menurut Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, rumah-rumah yang tidak layak huni seperti atap bocor bisa menjadi sumber penularan penyakit-penyakit menular. Salah satu penyakit TBC.
Hasto menyatakan stunting sumber pengaruhnya 70 persen karena lingkungan yang kumuh. Oleh sebab itu, lingkungan kumuh harus diselesaikan.
“Ayo kita perbaiki bersama lingkungan yang kumuh dengan gotong royong. Itu semangat kita Segoro Amarto,” tegasnya.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jogja, Yunianto Dwi Sutono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas unsur, dari pemerintah, CSR, hingga lembaga keagamaan.
“Sebab, rumah layak huni serta lingkungan bersih dan sehat, adalah kebutuhan dasar warga yang bersama-sama kita upayakan,” kata Yunianto.
Bagi Pemkot Jogja, rumah yang kuat dan sehat bukan hanya urusan infrastruktur, tapi juga bagian dari ketahanan sosial.
#4 Di Jogja, UMKM Naik Kelas!
Tak hanya memberi harapan bagi warga miskin, Pemkot Jogja juga memberi kesempatan bagi pelaku UMKM buat naik kelas. Misalnya, Joglo Ayu Tenan dan Sweet Sundae. Dari usaha kerajinan lokal dan produk olahan susu/gulato, mereka berhasil menapaki pasar ekspor.
Joglo Ayu Tenan memboyong produknya ke Jepang dan Singapura, sementara Sweet Sundae melepas evaporated milk ke Uni Emirat Arab.
Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan menyampaikan, hingga pertengahan 2025, tercatat sebanyak 41.000 UMKM di Kota Jogja telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Menurutnya, angka tersebut sangat potensial menjadi embrio kewirausahaan yang dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Jumlah tersebut tentu merupakan angka yang cukup besar dan potensial sebagai inkubator kewirausahaan ekonomi rakyat,” jelas Wawan.
“Diharapkan kegiatan ini dapat membantu para UMKM untuk naik kelas menjadi usaha menengah berskala nasional bahkan internasional yang mandiri, berkualitas, serta berdaya saing,” imbuhnya.
Dari ruang kerja sederhana, ekonomi warga menggeliat. Tapi Jogja tak berhenti di urusan ekonomi. Sebab, yang dijaga bukan hanya penghasilan, tapi masa depan generasi berikutnya.
Pada akhirnya, makna “sakral” bagi warga Jogja berubah. Ia tak lagi soal legenda, tapi hasil kerja yang terasa di ujung gang.
Dari dapur tempat bayi ditimbang, ke rumah yang direnovasi, ke lapak UMKM yang tumbuh, hingga bidan yang datang mengetuk pintu warga.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Hidup Praktisi Tarot di Dusun “Sarang Genderuwo” Jogja atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
