Rela Bayar UKT Mahal demi Bisa Sarjana, Usai Lulus Ijazah S1 Malah Susah buat Cari Kerja

Ijazah S1 makin susah buat cari kerja. Loker pembantu jadi rebutan sarjana MOJOK.CO

Ilustrasi - Ijazah S1 makin susah buat cari kerja. Loker pembantu jadi rebutan sarjana. (Ega Fansuri/Mojok.co)

Lowongan kerja yang tengah dibuka adalah asisten rumah tangga (ART) dan baby sitter. Pekerjaan yang seyogianya diperuntukkan bagi orang-orang yang bahkan tak memiliki ijazah. Namun, ironinya, mayoritas pelamar justru dari kalangan sarjana (ijazah S1).

Ini fenomena nyata. Beberapa waktu lalu jadi rasan-rasan di media sosial X. Respons warganet tentu saja keputusasaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak memberi perhatian serius terhadap ketersediaan lapangan kerja.

Dulu, anak-anak muda berbondong-bondong kuliah—meski dengan biaya UKT yang amat mahal—demi menjadi sarjana. Sebab, konon, ijazah S1 bisa membuat peluang mendapat pekerjaan layak makin terbuka lebar. Nyatanya, realitas hari-hari ini tidak begitu.

Mojok sudah sangat banyak menerima curhatan-keluhan dari para sarjana. Mereka merasa uang besar yang digelontorkan untuk kuliah berakhir sia-sia. Di hadapan zaman sekarang, ijazah S1 sudah tidak bisa lagi diandalkan.

Ijazah S1 susah cari kerja, sarjana terpaksa jadi pekerja serabutan

Hari-hari ke depan memang terasa makin suram. Indonesia saat ini tengah menyongsong bonus demografi—lonjakan angkatan kerja—pada 2030 mendatang.

Di tengah situasi tersebut, angkatan kerja—seperti sarjana—justru semakin kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Alhasil, banyak dari mereka terpaksa bekerja di sektor informal bahkan serabutan: bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Lah mau bagaimana lagi. Daripada tidak kerja sama sekali. Sementara hidup terus berputar. Kebutuhan hidup makin besar.

Ancaman krisis ekonomi yang kian nyata

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dian Fatmawati mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan dan ancaman jika kondisi minimnya lapangan pekerjaan ini terus berlanjut di tengah lonjakan bonus demografi.

Menurutnya, sebenarnya membludaknya jumlah tenaga kerja adalah hal yang wajar dalam bonus demografi. Sayangnya, “bonus” ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah.

“Antara tahun 2020-2030 kita punya banyak sekali angkatan kerja, tapi di lain pihak tren lapangan kerja bukannya bertambah malah semakin menurun,” papar Dian dalam keterangan tertulisanya, Selasa (8/4/2025).

Alhasil, yang terjadi adalah banyak anak muda—termasuk sarjana—kesulitan mencari kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pun terjadi di lapangan.

Menurut Dian, situasi ekonomi-politik saat ini sangat tidak menguntungkan bagi ketersediaan lapangan kerja. Ekonomi semakin lesu, daya beli masyarakat menurun, pendapatan produsen menurun, sampai penghasilan masyarakat juga rendah.

“Jika lingkaran tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera menghadapi krisis ekonomi,” paparnya.

Baca halaman selanjutnya…

Jebakan keterampilan yang membuat susah cari kerja

Jebakan keterampilan untuk sarjana yang bermodal ijazah S1

Dampak minimnya lapangan kerja bisa saja berbeda bagi setiap lapisan masyarakat.

Misalnya, bagi yang masih memiliki kemampuan finansial untuk mengasah keterampilan ataupun melanjutkan pendidikan, mungkin masih bisa bertahan.

Tapi kondisi berbeda jelas akan dialami oleh mereka yang tidak bisa mendapatkan penghasilan tanpa bekerja. Termasuk para sarjana yang mengandalkan ijazah S1 yang mereka dapat dari bertahun-tahun kuliah dengan biaya mahal.

Kata Dian, situasi tersebut berisiko memunculkan skill trap atau jebakan keterampilan.

“Mereka terpaksa bekerja di sektor-sektor yang tidak sesuai dengan kompetensi. Biasanya mengambil pekerjaan di bawah kualifikasi yang mereka miliki. Ini memunculkan fenomena skill trap,” terangnya.

60% masyarakat pekerjakan diri sendiri

Fenomena skill trap, jelas Dian, merupakan kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan penambahan kompetensi sesuai bidangnya. Skill trap dapat disebabkan oleh tidak adanya wadah yang sesuai untuk melatih dan mengelola kompetensi. Seseorang hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan bertahan hidup.

Fenomena ini, lanjut Dian, cukup menjelaskan tren pekerja informal yang meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 pekerja sektor informal mencapai 74,09 juta orang (57,27% dari populasi). Kemudian meningkat di tahun 2024 hingga 84,13 juta orang (59,17% dari populasi).

“Hampir 60% masyarakat kita bekerja secara self-employed, mempekerjakan dirinya sendiri karena tidak ada lowongan. Kita juga mengenal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tapi dengan kondisi ekonomi seperti ini, UMKM juga sulit bertahan,” terang Dian.

“Kabur Aja Dulu” jadi solusi?

Atas kondisi dalam negeri yang makin tak pasti, tak heran jika belakangan sempat mencuat #KaburAjaDulu. Sebagai ungkapan rencana meninggalkan Indonesia ke luar negeri demi harapan hidup yang lebih terjamin.

Terlebih, banyak negara lain tengah mengalami kekurangan tenaga kerja akibat ketersediaan populasi angkatan kerja yang minim.

Bahkan, dari laporan-laporan yang masuk ke Mojok, ada banyak mahasiswa yang kuliah di luar negeri—baik S1 (sarjana) maupun S2 hingga S3—setelah tuntas masa studinya memilih menetap di luar negeri. Karena merasa hidupnya lebih terjamin di sana.

Dian melihat “Kabur Aja Dulu”—dalam artian menjadi pekerja migran di luar negeri—menjadi salah satu bentuk solusi. Meskipun tetap bisa diperdebatkan.

Katanya, sejak dulu, pekerja migran telah menjadi opsi menarik bagi berbagai kalangan. Maka, menurut Dian, kondisi negara seperti Hongkong, Taiwan, dan Jepang yang sedang mengalami usia penduduk tua, bisa menjadi kesempatan bagus bagi angkatan kerja Indonesia.

“Pekerja migran dianggap sebagai “pahlawan devisa” juga. Ya karena ada pendapatan negara di sana. Meskipun banyak lowongan yang umumnya low skilled, tapi yang high skilled saya kira juga banyak. Ini bisa jadi opsi yang debatable,” tutur Dian.

Hanya saja, Dian menggarisbawahi, pemerintah tetap harus mengambil andil dalam upaya memaksimalkan pekerja migran. Pemerintah harus mampu mengakomodasi kebutuhan seperti pelatihan, seleksi negara tujuan dan penerima jasa, serta jaminan perlindungan pekerja migran.

Harapan Dian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi situasi ekonomi dan politik, dan juga menaungi seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi

BACA JUGA: Modal Ijazah SMA Merantau ke Jakarta demi Hidup Lebih Baik Malah Bernasib Sial, Pindah ke Jogja Makin Ngoyo Hidupnya atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version