Sekolah negeri adalah tulang punggung pendidikan Indonesia. Sayangnya, ia kini makin kurang diminati. Orang tua mulai berbondong melirik sekolah swasta bagi anak-anak mereka.
***
Januari 2026. Di atas kertas, ia hanyalah bulan pertama dalam kalender masehi. Namun, bagi jutaan orang tua di Indonesia, Januari adalah garis start dari perlombaan panjang bernama “berburu sekolah”.
Meskipun tahun ajaran 2026/2027 baru akan dimulai pada pertengahan tahun, mesin pencarian Google sudah riuh dengan kata kunci “biaya masuk”, “akreditasi”, hingga “fasilitas sekolah”.
Lestari (38), misalnya. Seorang karyawan swasta di Solo ini adalah salah satu orang tua yang sudah mencuri start. Sejak minggu pertama Januari, ia sudah berburu informasi dari empat sekolah berbeda untuk anak sulungnya yang akan naik ke jenjang SMP.
“Jujur saja, kalau cuma ngandelin zonasi di sekolah negeri, hati saya nggak tenang,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).
Kendati demikian, ia mengaku bahwa alasan utamanya bukan cuma soal jarak. Lestari juga mempertimbangkan biaya masuk, fasilitas mumpuni, hingga jam belajar yang lebih fleksibel. Kata dia, beberapa sekolah negeri yang ia tahu, tak masuk pertimbangan itu.
“Di swasta, saya malah merasa punya kontrol lebih besar atas apa yang didapatkan anak saya dengan biaya yang saya keluarkan,” tegasnya.
Cerita Lestari hanyalah satu dari ribuan potret keluarga kelas menengah yang mulai “belok” ke arah pendidikan swasta. Sebuah tren, menurut laporan sejumlah media, memang sedang mengemuka: sekolah negeri tak lagi menjadi “harga mati”.
Lihat saja data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai lembaga riset yang menunjukkan adanya pergeseran minat. Masyarakat, kini, mulai melirik sekolah swasta. Bukan lagi sebagai pilihan cadangan, tetapi menjadi prioritas utama.
Sekolah negeri cuma jadi primadona di jenjang dasar
Secara statistik, dunia pendidikan Indonesia menunjukkan wajah yang terbelah. Data BPS mengonfirmasi bahwa sekolah negeri masih mendominasi jenjang pendidikan dasar. Sebesar 86,75 persen siswa SD masih bersekolah di lembaga plat merah.
Namun, dominasi ini merosot tajam seiring naiknya jenjang pendidikan. Pada tingkat SMP, misalnya, angka ketergantungan pada sekolah negeri turun ke 55,86 persen. Puncaknya terjadi di pendidikan menengah: sekolah swasta mengambil alih panggung dengan menguasai 51,53 persen siswa SMA dan angka fantastis 73,65 persen di jenjang SMK.
Penurunan jumlah siswa di SD Negeri–terutama pada periode 2021 hingga 2024–menjadi alarm darurat bagi pemerintah. Memang ada faktor demografis seperti penurunan angka kelahiran, tetapi riset dari SMERU Research Institute menunjukkan variabel lain. Yakni adanya perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan di mana variasi sekolah swasta jauh lebih melimpah dan akses transportasi lebih mendukung. Dalam hal ini, faktor kebijakan zonasi berpengaruh.
Riset SMERU menyoroti bahwa pilihan ini bukan sekadar soal selera akademik, melainkan refleksi dari kapasitas ekonomi keluarga. Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas, cenderung menganggap biaya sekolah swasta yang tinggi sebagai investasi untuk mendapatkan “nilai tambah”, seperti jaringan sosial (networking) dan fasilitas ekstrakurikuler yang lebih variatif.
Sebaliknya, bagi keluarga berpendapatan rendah, sekolah negeri dengan berbagai subsidinya tetap menjadi satu-satunya jaring pengaman agar anak-anak mereka tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya operasional.
Selain itu, SMERU menemukan bahwa konsentrasi sekolah swasta berkualitas tinggi di wilayah perkotaan menciptakan segregasi yang kian nyata. Di kota-kota besar, orang tua memiliki kemewahan untuk memilih model pendidikan yang paling cocok dengan karakter anak, didukung oleh akses transportasi yang memadai.
Sementara di wilayah pedesaan atau pinggiran, pilihannya sangat terbatas, sehingga ketergantungan pada sekolah negeri tetap mutlak. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa akses terhadap kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat ditentukan oleh di mana sebuah keluarga tinggal dan seberapa kuat daya beli mereka.
Mengapa mau bayar mahal buat sekolah swasta
Pertanyaan besarnya: in this economy, mengapa orang tua bersedia merogoh kocek lebih dalam untuk sekolah swasta?
Riset berjudul “Telaah Pendidikan: Preferensi Orang Tua Memilih Sekolah Swasta daripada Sekolah Negeri” yang terbit di Jurnal Equilibrium (2023), menemukan bahwa preferensi orang tua sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kualitas layanan dan fleksibilitas kurikulum.
Orang tua masa kini, terutama dari kelas menengah ke atas, cenderung melihat pendidikan sebagai investasi. Mereka mencari lingkungan belajar yang dianggap lebih kondusif dan fasilitas yang lebih modern.
Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa sekolah swasta seringkali dianggap lebih “lincah” dalam mengadopsi kebutuhan zaman. Seperti integrasi teknologi digital atau penguatan karakter keagamaan, jika dibandingkan sekolah negeri yang terikat birokrasi kaku.
Hal ini diakui sendiri oleh Lestari. Ia tak mempermasalahkan membayar biaya sekolah lebih mahal, asalkan anaknya mendapatkan “kemewahan” dalam mencari ilmu. Baginya, membangun pondasi yang kuat, dalam hal ini menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas, bakal mempermudah perjalanan anaknya di masa mendatang.
“Paling nggak kalau sekolah anak saya berkualitas, apa yang dia dapatkan juga berkualitas. Bersaing lebih gampang, mencari kampus setelah lulus pun juga mudah,” ungkapnya.
Jurang pemisah antara fasilitas dan kualitas guru
Kesenjangan ini diakui secara gamblang oleh para pemerhati pendidikan. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, menyoroti bahwa masalah di sekolah negeri bukan sekadar soal fisik gedung, tetapi juga distribusi kualitas guru dan beban administratif yang mencekik. Ia menegaskan bahwa guru di sekolah negeri seringkali terjebak dalam pusaran birokrasi.
“Guru di sekolah negeri saat ini sudah kehabisan energi hanya untuk mengurus administrasi di berbagai aplikasi. Akibatnya, waktu esensial untuk memikirkan inovasi dan kualitas pembelajaran di dalam kelas justru sering kali menjadi nomor sekian,” ujarnya, sebagaimana Mojok kutip dari AlineaID, Rabu (28/1/2026).
Kondisi inilah yang menurutnya menciptakan jurang lebar: saat sekolah negeri “terbelenggu” aturan teknis yang kaku, sekolah swasta justru memiliki keleluasaan untuk berlari kencang dengan program-program kreatif yang lebih menjawab kebutuhan personal siswa.
Senada dengan itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji berpendapat bahwa sistem pendidikan Indonesia masih gagap dalam menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, sekolah swasta lebih cepat menangkap peluang untuk memberikan keterampilan abad ke-21 kepada siswa.
“Ketika sekolah negeri masih berkutat dengan standarisasi minimal, sekolah swasta sudah menawarkan diferensiasi yang menjadi daya tarik bagi orang tua yang memiliki daya beli tinggi,” ungkapnya.
Indra menekankan bahwa jika pemerintah tidak segera melakukan terobosan dalam meningkatkan efisiensi pendidikan negeri, maka segregasi atau pemisahan kelas sosial berdasarkan kualitas pendidikan akan semakin tajam.
Sekolah negeri tetap menjadi “tulang punggung” pendidikan
Menanggapi fenomena ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sekolah negeri tetap menjadi “tulang punggung” sistem pendidikan nasional.
Menurut dia, “perannya tidak tergantikan”, terutama dalam menjamin hak pendidikan bagi masyarakat di luar wilayah perkotaan dan kelompok berpendapatan rendah.
Pemerintah menyadari adanya pergeseran ini. Kemendikdasmen, yang mengedepankan visi “Pendidikan Berkemajuan”, berupaya mereformasi sekolah negeri agar tidak hanya unggul secara kuantitas, tapi juga kualitas.
Fokusnya, adalah pada pemerataan fasilitas dan peningkatan kompetensi guru agar sekolah negeri bisa kembali kompetitif di mata masyarakat perkotaan.
“(Sekolah) swasta itu tidak kami anggap sebagai kompetitor, tetapi kami anggap sebagai mitra dari pemerintah. Negara itu harus berdiri di atas semua kekuatan masyarakat, baik itu negeri maupun swasta,” ujarnya, dikutip dari Pikiran Rakyat, Rabu (28/1/2026).
Pada akhirnya, bagi orang tua seperti Lestari, mendaftarkan sekolah negeri atau swasta adalah pilihan. Meskipun, fenomena kiwari cukup untuk menunjukkan betapa lebarnya jurang pemisah antara kualitas pendidikan di sekolah swasta dengan sekolah negeri di Indonesia.
“Pada akhirnya, kami sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Alasan Orang Tua di Jogja Tidak Memasukkan Anaknya ke Sekolah Formal karena Sistem Pendidikan Indonesia Tidak Berubah atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan