Perombakan mendadak di kursi pucuk pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik. Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa diduga kuat berkaitan dengan polemik setoran hasil dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disetorkan oleh Danantara.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, mengungkapkan bahwa ketegangan terkait dana jumbo tersebut menjadi salah satu puncak dari rentetan evaluasi terhadap kinerja Purbaya.
“Selain itu juga ada persoalan dividen Rp120 triliunnya Danantara, BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu juga dapat protes keras dari Danantara juga tuh,” ungkap Bhima, Senin (14/9/2026).
Menurut Bhima, rentetan permasalahan ini diperparah oleh sikap sang menteri sendiri.
“Jadi cara-cara Purbaya mengkoordinasi internal termasuk juga gaya komunikasinya juga makin lama makin buruk ya gitu, dan overconfidence. Itu yang membuat dia kemudian di-reshuffle,” tegasnya.
Koordinasi di kemenkeu karut-marut
Lebih jauh, Bhima membongkar bahwa krisis kepemimpinan Purbaya sebetulnya sudah berakar dari karut-marutnya koordinasi di dalam tubuh kementerian, khususnya antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak.
Kebijakan penahanan restitusi pajak di semua sektor juga dinilai membuat banyak pelaku usaha meradang.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Terutama soal pergantian Eselon II, kemudian restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha nggak happy. Karena awalnya restitusi pajak itu ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam, tapi ternyata di semua sektor,” jelas Bhima memaparkan akar kekisruhan.
Deretan masalah pelik tersebut akhirnya bermuara pada ketukan palu dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberhentikan Purbaya dari jabatannya pada Senin (14/9/2026) dan menunjuk Suahasil Nazara, yang sebelumnya bertugas sebagai Wakil Menteri Keuangan, untuk naik menjadi Menkeu definitif.
Pencopotan ini cukup ironis mengingat Purbaya baru menempati posisi tersebut sejak dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani.
Dinamika yang wajar?
Menanggapi pergantian ini, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memandang reshuffle tersebut sebagai persoalan dinamika bernegara untuk penyegaran dan perbaikan postur fiskal pemerintah.
“Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini,” urai Tauhid.
“Pertama, dari sisi pendapatan negara, di mana memang pendapatan negara ini bisa lebih cepat, lebih besar. Yang kedua tentu saja berkaitan dengan kualitas belanja negara kita yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga mengontrol defisit,” urai Tauhid.
Tauhid juga menyoroti status Suahasil sebagai sosok veteran di Kemenkeu yang diyakini mampu berlari cepat merespons arahan Presiden.
“Kan dia orang dalam, bukan orang luar. Berarti kan gaya orang dalam pasti sudah jauh lebih tahu. Saya kira dengan pengalaman beliau di internal pemerintahan, jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan,” tambahnya.
Paginya Purbaya masih “join tren Spiderman”
Menariknya, sebelum badai reshuffle ini diumumkan, aktivitas Purbaya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya akan segera lengser. Ia masih sibuk menjalankan agenda kedinasan, salah satunya menerima kunjungan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kantor Kemenkeu.
Pertemuan itu secara spesifik membahas kelancaran progres program kerja optimalisasi lahan pertanian dengan teknologi.
Di luar urusan formal, Purbaya bahkan masih sempat mencuri perhatian publik lewat unggahan di akun TikTok pribadinya. Dengan santai, ia memamerkan video berdurasi singkat mengenakan jas formal sembari memperagakan gerakan demi mengikuti tren Spiderman yang sedang viral.
Video hasil suntingan aplikasi Capcut itu diunggah dengan keterangan jenaka berbunyi, “iseng-iseng join trend spiderman”.
Profil singkat Suahasil, pengganti Purbaya
Kini, estafet pengelolaan kas dan kebijakan fiskal negara resmi beralih ke tangan Suahasil Nazara. Pemilihan Suahasil dipandang sebagai langkah tepat karena rekam jejaknya yang mumpuni baik sebagai akademisi maupun birokrat.
Melansir laman BCA Sekuritas, pria kelahiran Jakarta, 23 November 1970 ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) definitif pada 2016 hingga 2019.
Dari sisi akademis, Suahasil merupakan lulusan Ph.D. bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign (2003) dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2009.
Posisi Wakil Menteri Keuangan telah disandangnya sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019, dan berlanjut di era Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Merunut Campur Tangan Asing di Balik Kampanye Antirokok Menentang Kebijakan Purbaya Tak Naikkan Cukai Rokok atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
