Pelatihan Militer ke Manajer Kopdes Merah Putih Perlu Didesain Ulang, Harus Lebih Relevan dengan Tata Kelola Koperasi dan Tak Ada Korban Lagi

Pelatihan ala militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merap Putih (Kopdes Merah Putih/KDPM) dinilai perlu didesain ulang agar tidak kembali menelan korban. 

______

Seperti diketahui, sudah ada lima calon manajer Kopdes Merah Putih alias KDMP yang menjadi korban meninggal saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Oleh karena itu, dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Subarsono, menyebut perlu adanya evaluasi dan desain ulang atas model pelatihan tersebut.

Menurut kaca mata Subarsono, pelatihan dasar militer untuk calon manajer KDMP dalam bentuk baris berbaris, apel bendera, lari, dan memegang senjata memang jauh dari deskripsi pekerjaan yang akan diemban oleh manajer koperasi. Sebab, tugas utama manajer koperasi adalah mengeksekusi kebijakan strategis yang dibuat pengurus dalam tindakan operasional harian.

“Mereka bertanggung jawab untuk mengelola staf, mengawasi arus kas, memastikan target penjualan tercapai, serta melaporkan kinerja bisnis kepada pengurus secara berkala demi kesejahteraan anggota,” ujar Subarsono dalam keterangan resminya di UGM, Minggu (28/6/2026).

Pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDMP) harus relevan

Maka dari itu, Subarsono menekankan adanya relevansi dalam pelatihan terhadap calon manajer KDPM. Seharusnya pelatihan yang diberikan berkaitan dengan tata kelola koperasi, kepemimpinan dan manajemen SDM, manajemen keuangan digital, kewirausahaan dan inovasi model bisnis, perencanaan strategis, dan pemasaran terutama e-marketing.

Subarsono menilai, pelatihan dasar militer bukannya tidak bermanfaat sama sekali. Tentunya bermanfaat dalam dimensi kedisiplinan. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa operasionalisasi konsep disiplin di setiap bidang tentunya berbeda.

Dalam bidang koperasi, kata Subarsono, disiplin bisa diterjemahkan bahwa manajer mampu membuat laporan tepat waktu, berperilaku transparan dan akuntabel, tidak menggunakan fasilitas koperasi untuk kepentingan dirinya sendiri dan menyediakan produk dan layanan seperti kebutuhan pelanggan atau anggota serta tidak menjual barang ilegal.

“Sedang dalam dunia militer terjemahan disiplin bisa berbeda, misalnya ikut apel pagi tepat waktu, tunduk pada perintah atasan, dan tidak salah dalam berbaris,” jelas Subarsono.

2 implikasi besar pelatihan militer ke calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP)

Lebih jauh, Subarsono menjabarkan bahwa ada dua implikasi besar jika manajer koperasi dilatih secara militeristik:

Pertama, lunturnya demokrasi dalam koperasi. Pasalnya, koperasi merupakan organisasi sipil yang mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi anggota, dan musyawarah. Sedangkan, organisasi militer memiliki budaya sistem komando, komunikasi satu arah dan absennya budaya dialog.

Kedua, inovasi sangat mungkin berkurang. Sebab, manajer terjebak pada SOP yang sudah baku dan hanya sekadar mengejar target. Pegawai serta anggota pun jadi enggan menyampaikan ide baru karena ruang dialog hilang diganti dengan sistem komando.

Bukti sistem komando tersebut sudah terlihat dari berbagai kasus pendirian KDMP di lokasi yang tidak tepat, seperti di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, di perbukitan, atau bahkan di tengah hutan. Kata Subarsono, hal itu menjadi salah satu bukti tidak adanya dialog antara pemegang otoritas KDMP dengan warga setempat.

“Masyarakat hanya dipandang sebagai obyek dalam kehadiran proyek KDMP, sehingga publik tidak akan merasa memiliki,” tegasnya.

Perlu evaluasi dan desain ulang model pelatihan, Latsarmil harus dihentikan

Kasus meninggalnya lima peserta dalam Latsarmil, bagi Subarsono, merupakan peringatan dan alasan yang kuat untuk menghentikan model pelatihan militer tersebut. “Untuk itu, perlu desain pelatihan baru yang cocok agar tidak ada korban lagi di kemudian hari,” harap Subarsono. .

Selain itu, Subarsono juga mendorong pemerintah agar terbuka dan mau mendengarkan pendapat dari para pemangku kepentingan di luar pemerintah. Tujuannya agar bisa menghasilkan model pelatihan yang tepat bagi manajer KDMP sebagai wujud dari implementasi negara demokrasi.

Dialog dan Forum Group Discussion (FGD) antar pemerintah (Kementerian Koperasi), para pelaku koperasi yang telah sukses (baik di sektor pemerintah atau swasta), pakar koperasi, dan masyarakat, perlu diinisiasi agar tata kelola koperasi lebih ramah dan menggunakan prinsip good governance. 

“Penguasa perlu menghilangkan arogansinya dan menyadari bahwa kebijakan yang telah dibuat selama ini melahirkan kesalahan dan diperlukan kesadaran untuk bersedia menata kembali sistem pelatihan yang lebih bagus,” kata Subarsono.

Subarsono menilai, publik akan lebih menghargai kebijakan baru berupa desain baru pelatihan daripada pemerintah tetap bersiteguh pada kebijakan lama yang berpotensi menggerus kepercayaan publik pada pemerintah.

Sistem kelembagaan dalam tata kelola KDMP juga perlu diubah dari akar agar tepat dan benar secara manajemen dan organisatoris. Kementerian Koperasi seharusnya menjadi pemegang otoritas yang tepat untuk memberikan pelatihan manajer KDMP, bukan kementerian Pertahanan/TNI.

“Namun, tidak menutup kemungkinan, bahwa kementerian Koperasi bisa berkolaborasi dengan kementerian  lain yang dipandang bisa memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan manajerial koperasi,” pungkas Subarsono.

Apa langkah Kementerian Pertahanan? 

Atas kasus meninggalnya 5 peserta Latsarmil, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sendiri menyatakan akan ada evaluasi dan penyesuaian.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, menjelaskan penyesuaian yang dimaksud adalah pengurangan intensitas kegiatan fisik dalam pelatihan.