Jika kantin sekolah dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), maka bisa meningkatkan efektivitas dan memberi dampak ekonomi secara nyata kepada masyarakat. Namun, sebelum pelibatan kantin sekolah, ada hal penting yang tetap harus diperhatikan.
***
Baru-baru ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa.
Dalam keterangannya kepada awak media, Mu’ti menyebut, sekitar 43,4 juta siswa yang menerima MBG dari juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia (atau sekitar 80,94%-nya), sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan.”
Namun, dalam pelaksanaannya nanti, ada beberapa penyesuaian. Termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi, terutama di daerah daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Bagi Kepala BGN, Nanik S Deyang, skema ini muncul sebagai salah satu bentuk penataan ulang terhadap skema MBG usai pimpinan BGN yang sebelumnya dijerat kasus korupsi dan berstatus tersangka.
Libatkan kantin sekolah sebagai mitra MBG: bisa menekan berbagai biaya
Merespons kemungkinan tersebut, Peneliti dari Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial (Puspolnas) Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Syarifuddin, menilai wacana pemerintah menggandeng kantin sekolah sebagai mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis, realistis, dan tepat sasaran.
“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Syarif dalam keterangan tertulisnya di UMSURA, Rabu (17/6/2026).
Menurut penilaian Syarif, selama ini pelaksanaan MBG masih banyak bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara SPPG membutuhkan investasi besar, mulai dari pembangunan dapur, penyediaan peralatan, hingga biaya operasional distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Aspek distribusi, lanjut Syarif, menjadi salah satu komponen yang menyerap anggaran cukup besar dalam program tersebut.
“Dengan melibatkan kantin sekolah sebagai mitra pelaksana, pemerintah dapat menekan berbagai biaya tersebut karena makanan dapat diproduksi dan disajikan langsung di lingkungan sekolah tanpa memerlukan proses distribusi yang panjang dan kompleks,” jelasnya.
Libatkan kantin sekolah di Program MBG bisa berdayakan ekonomi masyarakat
Pelibatan kantin sekolah dalam Program MBG nantinya juga tidak berhenti pada konteks efisiensi anggaran. Bagi syarif, kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bagaimana tidak. Pedagang kantin sekolah yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pendidikan berpeluang terlibat secara aktif dalam program nasional tersebut.
Dengan begitu, perputaran ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki akses modal besar, tetapi juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil di lingkungan sekolah.
“Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang memberikan ruang bagi masyarakat akar rumput untuk tumbuh dan berkembang,” beber Syarif.
Hal penting yang harus diperhatikan
Seiring itu, Syarif mengingatkan bahwa pelibatan kantin sekolah harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Pemerintah perlu memastikan setiap kantin yang ditunjuk memenuhi standar sanitasi, keamanan pangan, dan kelayakan fasilitas.
Selain itu, pengelola kantin bahkan perlu mendapatkan pelatihan terkait penyusunan menu seimbang, pengolahan makanan yang higienis, perhitungan kebutuhan gizi siswa, hingga manajemen keamanan pangan.
“Dengan dukungan tersebut, kantin sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan kesehatan dan gizi bagi peserta didik,” jelas Syarif. .
Substansi utama makan bergizi: investasi jangka panjang pembangunan SDM
Lebih lanjut Syarif menggarisbawahi perihal substansi utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini: Pemenuhan kebutuhan gizi siswa merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Berbagai penelitian, papar Syarif, menunjukkan bahwa anak yang memperoleh asupan gizi memadai cenderung memiliki kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan anak yang mengalami kekurangan gizi.
Pemenuhan gizi juga sejalan dengan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan psikolog Swiss, Jean Piaget. Dalam teorinya, Piaget menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif adalah maturation atau kematangan, yakni proses pertumbuhan biologis dan fisik yang menjadi dasar berkembangnya kemampuan berpikir seseorang.
“Kematangan fisik yang optimal sangat dipengaruhi oleh kecukupan gizi. Karena itu, keberhasilan pembelajaran di sekolah tidak hanya ditentukan oleh kualitas guru dan kurikulum, tetapi juga oleh kondisi kesehatan dan status gizi peserta didik,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mencari model pelaksanaan yang paling efektif, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah kemitraan dengan kantin sekolah karena mampu mengintegrasikan tujuan peningkatan gizi siswa dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Dalam konteks ini, kantin sekolah tidak lagi sekadar tempat membeli makanan, melainkan dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tutupnya.
Sumber: Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA)
BACA JUGA: Niat MBG Itu Mulia: Cerita Guru Wali Kelas yang Harus Memastikan Siswa Mau Menghabiskan Makanannya atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
