Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Menanggapi persoalan tersebut, pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas aparat kepolisian agar tidak terseret kepentingan politik tertentu.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, menilai persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa hanya dilihat sebagai perkara pelanggaran hukum. Kasus tersebut juga berkaitan dengan relasi kekuasaan dan tata kelola institusi negara.
Menurut Alfath, dalam sistem demokrasi, aparat negara seharusnya memiliki loyalitas terhadap konstitusi dan hukum, bukan kepada individu, kelompok, maupun faksi politik tertentu.
“Dalam sistem demokrasi, aparat negara seharusnya loyal kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada individu, kelompok, ataupun faksi politik tertentu,” jelas Alfath dalam riis resmi UGM, Senin (9/11/2026).
Ia menambahkan, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti melibatkan pejabat tinggi Polri, hal itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan. Sebab, institusi kepolisian semestinya menjalankan mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bukan menjadi instrumen kepentingan politik kelompok tertentu.
Pemerintah diminta berhati-hati menggunakan istilah makar
Selain menyoroti netralitas kepolisian, Alfath turut menanggapi penggunaan istilah makar dalam merespons kasus dugaan penyadapan Presiden.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan bahasa politik dengan bahasa hukum. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan konsekuensi yang berbeda sehingga tidak seharusnya digunakan secara serampangan.
Alfath mengingatkan bahwa tidak semua tindakan yang dianggap mengancam kewibawaan Presiden atau mengganggu stabilitas pemerintahan dapat langsung dikategorikan sebagai makar.
“Tidak semua tindakan yang mengancam kewibawaan Presiden atau mengganggu stabilitas pemerintahan otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Di sini saya kira pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai bahasa politik yang sangat keras justru mendahului proses pembuktian hukum,” ungkapnya.
Ia menegaskan, apabila memang ditemukan unsur makar, penanganannya harus tetap melalui proses hukum. Begitu pula apabila perkara tersebut terbukti sebagai tindak pidana penyadapan ilegal, penegakannya harus merujuk pada ketentuan pidana yang relevan.
Dengan demikian, proses penanganan perkara perlu mengedepankan prinsip rule of law atau supremasi hukum. Pemerintah tetap dapat mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran, tetapi harus didasarkan pada pembuktian yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Konflik elite bisa mengancam independensi institusi negara
Lebih lanjut, Alfath menjelaskan bahwa persaingan kepentingan di antara elite pemerintahan tidak selalu secara langsung menjadi ancaman bagi demokrasi. Namun, situasi dapat menjadi persoalan serius apabila konflik tersebut melibatkan institusi negara yang memiliki kewenangan koersif, seperti kepolisian dan intelijen.
Ia menyebut fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep elite fragmentation, yakni kondisi ketika kelompok-kelompok dalam satu pemerintahan memiliki kepentingan dan orientasi politik berbeda.
Meskipun berada dalam satu struktur kekuasaan, kelompok-kelompok tersebut dapat memiliki jaringan, kepentingan, serta agenda masing-masing. Apabila tidak dikelola melalui institusi yang kuat, fragmentasi elite berpotensi berkembang menjadi persoalan stabilitas pemerintahan.
“Kalau institusi negara mulai terseret ke dalam persaingan kepentingan elite, maka batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok menjadi semakin kabur,” jelasnya.
Karena itu, Alfath berharap persoalan dugaan penyadapan Presiden dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi institusi keamanan secara menyeluruh.
Menurutnya, pembenahan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat atau penertiban internal. Pemerintah juga perlu membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan institusi negara yang kuat, elite politik yang bertanggung jawab, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang seluruh institusinya hanya mengikuti kehendak Presiden, melainkan pemerintahan yang institusinya bekerja secara profesional, saling mengawasi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban,” tutupnya.
Sumber: Universitas Gadjah Mada
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit Berpotensi Hukuman Mati? Ini Aturan KUHP atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.
