MOJOK.CO – Penulis dan tim mengkaji 371 anggota DPRD kabupaten dan kota dari kalangan Gen Z yang terpilih untuk periode 2024–2029. Mereka menelusuri latar belakang keluarga, jaringan politik, keterlibatan dalam organisasi, dan harta mereka lewat sumber yang bisa diakses publik.
Kita sering mendengar bahwa Gen Z adalah generasi perubahan. Mereka kritis, melek teknologi, berani menyuarakan pendapat, dan tidak segan mengkritik pemerintah (katanya sih). Ketika kebijakan dianggap tidak masuk akal, media sosial ramai. Ketika aspirasi tidak didengar, anak muda bisa turun ke jalan.
Dari situ, muncul cerita yang terdengar menyenangkan: masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan anak muda.
Namun, sebagai peneliti, saya punya pertanyaan sederhana. Kalau anak muda punya energi untuk mengkritik kekuasaan, apakah mereka juga punya kesempatan yang setara untuk masuk ke dalamnya?
Bersama tim Marepus Corner dan teman-teman peneliti BRIN, kami mengkaji 371 anggota DPRD kabupaten/kota dari kalangan Gen Z yang terpilih untuk periode 2024–2029. Kami menelusuri latar belakang keluarga, jejaring politik, afiliasi organisasi, serta informasi kekayaan mereka melalui berbagai sumber publik.
Hasilnya membuat saya berpikir ulang tentang cerita demokrasi yang katanya ramah anak muda. Parlemen memang mulai diisi wajah-wajah muda. Namun, jalan menuju kursi kekuasaan ternyata belum tentu terbuka sama lebar bagi semua orang.
Jangan-jangan, kita terlalu sibuk merayakan usia muda sampai lupa memeriksa siapa yang sebenarnya bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
Sebagian besar anggota DPRD Gen Z punya hubungan keluarga dengan elite
Menjadi pemilih dan menjadi wakil rakyat adalah dua perkara berbeda. Untuk memilih, anak muda cukup datang ke tempat pemungutan suara dan menentukan pilihan. Untuk menjadi anggota dewan, mereka harus melewati proses pencalonan partai, membangun popularitas, menjalankan kampanye, dan memperoleh dukungan pemilih.
Semua itu membutuhkan sumber daya: biaya, jaringan, pengalaman organisasi, dan akses terhadap struktur partai. Tidak semua anak muda memilikinya dalam jumlah yang sama.
Dari 342 anggota DPRD Gen Z yang latar belakang keluarga atau afiliasinya dapat kami telusuri, sebanyak 233 orang atau sekitar 68 persen memiliki hubungan keluarga dengan elite. Sebanyak 138 orang di antaranya merupakan anak politikus.
Angka ini bukan bukti bahwa semua anak politikus menang karena nama orang tuanya. Bukan pula berarti mereka tidak kompeten. Namun, temuan ini mengundang pertanyaan yang sulit diabaikan. Ketika hampir tujuh dari sepuluh anggota dalam kelompok yang kami telusuri memiliki hubungan keluarga dengan elite, seberapa setara kesempatan politik bagi anak muda lainnya?
Bayangkan dua anak muda yang sama-sama ingin menjadi anggota dewan. Yang pertama punya pengalaman organisasi, gagasan, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Yang kedua punya pengalaman serupa, tetapi juga berasal dari keluarga yang mengenal pengurus partai, pejabat daerah, dan pengusaha.
Keduanya boleh saja sama-sama bekerja keras. Namun, mereka belum tentu memulai perlombaan dari garis yang sama.
Orang dalam bukan cuma soal kenalan
Dalam politik, jaringan bukan sekadar punya nomor telepon orang penting. Jaringan dapat membuka akses terhadap informasi, sumber daya, dukungan organisasi, dan kesempatan untuk dikenal.
Kajian kami menemukan bahwa 301 dari 342 anggota DPRD Gen Z yang latar belakangnya dapat ditelusuri memiliki jaringan elite dalam pengertian luas, melalui keluarga, organisasi, bisnis, atau jabatan. Angka ini berbeda dari 68 persen yang memiliki hubungan keluarga dengan elite.
Artinya, jaringan kekuasaan tidak selalu diwariskan melalui hubungan darah. Ia juga bisa dibangun melalui organisasi dan posisi sosial. Namun, bagi anak muda yang tidak memiliki akses awal tersebut, perjalanan politik bisa terasa lebih panjang dan mahal.
Di sinilah cerita demokrasi mulai terasa janggal. Secara formal, setiap warga negara memiliki hak politik. Namun, kemampuan untuk menggunakan hak itu dan menembus pintu kekuasaan tidak selalu setara.
Kita kerap meminta anak muda berani bermimpi, aktif berorganisasi, dan terlibat dalam politik. Tetapi kita jarang bertanya apakah partai politik menyediakan jalur yang adil bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, modal, atau jaringan yang kuat.
Parlemen muda, tetapi kekayaan terkonsentrasi
Ketimpangan juga terlihat dari data kekayaan. Dari 353 anggota DPRD Gen Z yang laporan harta kekayaannya dapat ditelusuri, total kekayaan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp540,6 miliar.
Sebanyak 35 orang, atau sekitar 10 persen dari kelompok tersebut, memiliki total kekayaan Rp292,8 miliar, atau sekitar 54,2 persen dari keseluruhan kekayaan yang tercatat. Sepuluh anggota dengan kekayaan tertinggi memiliki total sekitar Rp146,8 miliar. Dalam kajian kami, kesepuluhnya memiliki hubungan dengan elite.
Tentu, kekayaan bukan bukti seseorang membeli suara atau memperoleh kemenangan secara tidak sah. Data ini juga tidak menjelaskan secara langsung berapa biaya yang dikeluarkan setiap kandidat untuk terpilih.
Namun, dalam politik elektoral yang membutuhkan sumber daya, ketimpangan kekayaan layak diperhatikan. Modal ekonomi dapat memperluas pilihan seseorang untuk membangun visibilitas, mengorganisasi kampanye, dan memperkuat jaringan.
Karena itu, membicarakan partisipasi politik anak muda tanpa membicarakan ketimpangan sumber daya sama saja dengan mengajak semua orang berlomba, tetapi pura-pura tidak melihat bahwa sebagian peserta sudah berada jauh di depan garis start.
Regenerasi politik atau sekadar ganti umur?
Kehadiran Gen Z di parlemen sering dianggap sebagai tanda regenerasi politik. Secara usia, memang ada perubahan. Generasi muda mulai menduduki kursi lembaga perwakilan.
Tetapi pergantian usia tidak otomatis berarti pergantian struktur kekuasaan.
Jika sebagian besar akses menuju parlemen tetap berhubungan dengan jaringan keluarga, bisnis, organisasi, dan posisi elite, kita perlu bertanya: apakah politik benar-benar semakin terbuka, atau elite sedang menyiapkan generasi penerusnya?
Kami menemukan 30 anggota DPRD Gen Z di 30 kabupaten/kota yang hubungan keluarga atau jaringan elitenya tidak terlacak dalam kajian. Sebagian memiliki pengalaman melalui organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan, sementara sebagian lainnya pernah menjadi anggota dewan.
Temuan ini menunjukkan bahwa jalur menuju parlemen tidak sepenuhnya tunggal. Namun, karena penelitian menggunakan sumber publik, tidak terlacaknya jaringan bukan berarti mereka pasti sama sekali tidak memilikinya.
Justru karena itu, transparansi menjadi penting. Publik perlu mengetahui bagaimana kandidat membangun karier politik, memperoleh dukungan, dan mengakses sumber daya.
Dari fakta anggota DPRD Gen Z: Demokrasi anak muda memang cuma ilusi?
Saya tidak sedang mengatakan bahwa Gen Z tidak punya peluang masuk politik. Data kami tidak membuktikan bahwa semua pintu tertutup. Ada anak muda yang membangun karier melalui organisasi, pengalaman publik, dan kerja politiknya sendiri.
Namun, temuan ini menunjukkan bahwa cerita tentang demokrasi yang memberi kesempatan setara kepada semua anak muda terlalu sederhana. Hak politik memang tersedia secara formal, tetapi akses menuju kekuasaan masih dipengaruhi oleh sumber daya dan jaringan yang tidak dimiliki semua orang secara merata.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar meminta anak muda lebih berani. Partai politik perlu membuka proses rekrutmen dan pencalonan secara transparan. Pendanaan politik harus diawasi. Rekam jejak dan potensi konflik kepentingan kandidat perlu lebih terbuka agar pemilih bisa menilai siapa yang mereka pilih dan bagaimana kandidat membangun kekuasaannya.
Sebagai peneliti, saya melihat paradoks yang perlu kita bicarakan: kita merayakan Gen Z sebagai generasi perubahan, tetapi akses menuju parlemen masih banyak bersinggungan dengan jaringan elite.
Kalau wajah parlemen semakin muda, tetapi jalan menuju kekuasaan tetap lebih mudah bagi mereka yang sudah memiliki modal dan koneksi, perubahan apa yang sebenarnya sedang kita rayakan?
Jangan-jangan, yang berubah baru umur orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan. Sementara cara kekuasaan diwariskan dan dipertahankan, belum banyak berubah.
Penulis: Mochammad Wahyu Ghani
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Gen Z Dianggap Menyebalkan di Kantor, Padahal Sistem Kerjanya yang Amburadul
