Pengertian makar kembali ramai menjadi perbincangan publik. Pemicunya adalah penangkapan beberapa jenderal kepolisian, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, atas tuduhan penyadapan terhadap Presiden. Beberapa pihak menyebut bahwa penyadapan Listyo Sigit terhadap Presiden mengarah ke upaya makar.
Makar memang erat kaitannya dengan dunia politik dan hukum Indonesia. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan upaya menggulingkan pemerintah atau memisahkan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, pengertian makar ternyata tidak sesederhana itu. Dalam bahasa Arab misalnya, kata ini memiliki makna yang agak berbeda dari penggunaannya dalam hukum pidana Indonesia.
Perbedaan makna tersebut menarik untuk jadi pembahasan. Apalagi setelah pemerintah Indonesia memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026. Lantas, apa sebenarnya pengertian makar, dari mana asal katanya, dan tindakan seperti apa yang bisa dijerat pasal makar?
Asal usul dan arti makar dalam bahasa Indonesia
Kata makar merupakan salah satu kata serapan dari bahasa Arab, yaitu makr. Dalam bahasa Arab, makr berkaitan dengan tipu daya, siasat, atau rencana tersembunyi untuk mencapai tujuan tertentu. Makna tersebut juga muncul dalam sejumlah penggunaan kata makr dalam literatur keislaman. Sementara itu, perjalanan kata makar dalam bahasa dan istilah hukum Indonesia memiliki latar belakang tersendiri.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar memiliki beberapa pengertian. Secara umum, kata ini merujuk pada akal busuk, tipu muslihat, atau tindakan dengan maksud menyerang maupun membunuh seseorang. Hampir mirip dengan arti dari bahasa Arab. Namun, makar dalam bahasa Indonesia juga bisa berarti perbuatan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Dari pengertian tersebut, makar memiliki cakupan makna yang cukup luas dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam percakapan sehari-hari. Maknanya merentang dari hanya sekadar tipu daya dan rencana terselubung, hingga upaya menggulingkan kekuasaan. Namun, pengertian dalam kamus tidak otomatis menjadi definisi tindak pidana. Dalam konteks hukum misalnya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang.
Pengertian makar menurut KUHP Indonesia
Selama ini, Indonesia masih mewarisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam naskah hukum Belanda, istilah yang digunakan adalah aanslag, yang memiliki makna serangan atau penyerangan. Dalam proses penerjemahan KUHP ke bahasa Indonesia, istilah aanslag kemudian dikenal sebagai makar.
Dalam KUHP Indonesia yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), makar mengalami perubahan rumusan. Perubahan rumusan ini bisa kita lihat di dalam Pasal 160. Pasal tersebut menyebutkan bahwa makar merupakan niat untuk melakukan serangan yang diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Rumusan ini jelas berbeda dari KUHP yang lama.
Dalam Pasal 87 KUHP lama, makar dianggap terjadi apabila niat melakukan suatu perbuatan telah terlihat melalui adanya permulaan pelaksanaan. Sementara itu, KUHP Nasional menggunakan rumusan niat melakukan serangan yang diwujudkan melalui persiapan perbuatan. Sederhananya, jika kita mau makar dan masih hanya niat serta persiapan (belum ada aksi nyata), maka kita sudah memenuhi unsur pidana.
Melihat bagaimana asal usul dan pengertian makar dari asal bahasanya hingga sekarang, kita bisa mengamati bagaimana sebuah kata mengalami banyak perubahan sesuai konteksnya. Makar yang dari bahasa asalnya hanya bermakna tipu daya, mengalami perubahan makna menjadi serangan, menjadi sebuah upaya menggulingkan kekuasaan.
Pasal yang mengatur dalam KUHP terbaru
Dalam KUHP terbaru, makar diatur dalam sejumlah pasal. Urusan makar terdapat pada pasal 191 sampai Pasal 193 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 191 mengatur tindakan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya mulai dari penjara maksimal 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati.
Sedangkan pasal 192 menyasar pengertian makar dengan tujuan membuat sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI. Ancaman pidananya sama dengan pasal 191. Lalu ada Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Ancaman pidananya penjara maksimal 12 tahun dan 15 tahun untuk pemimpin atau pengatur makarnya.
Beberapa contoh kasus di Indonesia
Kasus yang menimpa Listyo Sigit dan beberapa jenderal polisi lainnya terkait penyadapan Presiden jadi kasus terbaru yang melibatkan pasal makar. Sebelumnya, Indonesia sudah berkali-kali menghadapi situasi seperti ini, bahkan ada yang jauh lebih parah dan lebih berdarah. Ini menunjukkan bahwa upaya makar sudah jelas bukan hal baru bagi pemerintah Indonesia.
Kita tentu ingat kasus yang menimpa Kivlan Zen, Eggi Sudjana, dan Lieus Sungkharisma pada tahun 2019. Mereka terjerat kasus dugaan makar terkait penyebaran berita bohong pasca pemilu. Lalu ada kasus yang menimpa Sri Bintang Pamungkas pada tahun 2016. Ia dan beberapa orang lain ditangkap dengan tuduhan makar menjelang aksi 212.
Jika mau mengurutkan, daftar-daftar kasus dugaan makar seperti ini masih banyak. Apalagi jika mengurutkan kasus dugaan makar sejak negara ini berdiri, akan ada lebih banyak lagi contohnya. Ada peristiwa 3 Juli 1946, di mana Tan Malaka dan beberapa barisan kelompok Persatuan Perjuangan berupaya menjatuhkan Kabinet Perdana Menteri Sutan Sjahrir.
Ada juga pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo yang termasuk upaya makar. Ada juga pemberontakan PRRI/Permesta, Republik Maluku Selatan (RMS). Lalu ada juga Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai upaya makar.
KUHP baru dan batas abu-abu antara kritik dan upaya makar
Melihat perjalanan definisi makar secara kebahasaan, lalu melihat bagaimana penggunaan makar dalam hukum, termasuk dalam KUHP baru, kita perlu mencermati beberapa hal terkait ini. Dalam KUHP baru, rumusan dan syarat pidana makar seakan dipersempit menjadi niat dan persiapan, bukan aksi nyata.
Hal ini tentu membuka peluang tindakan represi yang baru dan lebih parah. Pasal makar dalam KUHP baru sangat berpotensi menjadi pasal karet yang bakal menjerat siapapun yang mengkritik pemerintah. Sebab dalam pasal ini, batas antara kritik dan upaya makar jadi sangat abu-abu. Apalagi kalau melihat tabiat rezim sekarang yang militeristik dan terkesan anti terhadap akal sehat.
Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin pemerintah akan melihat kritik sebagai upaya makar. Padahal, kritik terhadap kebijakan pemerintah, demonstrasi, hingga perbedaan pandangan politik tidak boleh langsung disamakan dengan makar. Ada unsur hukum yang harus dibuktikan dengan seadil-adilnya sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
