Sekitar 800 juta anak muda di negara-negara berkembang diperkirakan tidak mendapatkan pekerjaan di masa depan karena semakin menyusutnya lapangan kerja, alias menjadi pengangguran.
Peringatan tersebut datang dari United Nations Development Programme (UNDP) atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam siaran tertulis, Administrator UNDP, Alexander De Croo, membeberkan bahwa dalam 15 tahun kedepan, akan 1,2 miliar anak muda yang lulus sekolah sekaligus menyongsong dunia kerja. “Masalahnya, hanya 400 juta orang yang akan mendapatkan pekerjaan. Sementara untuk 800 juta orang lainnya, tidak ada pekerjaan yang tersedia,” papanya.
Tergantung ada/tidaknya terobosan kebijakan
De Croo menilai, kesenjangan—antara yang mendapat pekerjaan dan pengangguran—tersebut terjadi dipicu oleh faktor demografi. Di banyak negara berkembang, usia median (tengah) penduduknya berkisar antara 18 hingga 25 tahun.
Dengan kata lain, jumlah anak muda yang bersiap memasuki usia produktif terus bertambah, sementara lapangan kerja tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama.
Proyeksi besarnya angka pengangguran tersebut juga dihitung berdasarkan kondisi teknologi dan ekonomi saat ini. De Croo menekankan, jika cara kerja perekonomian tidak banyak berubah, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak akan cukup untuk menampung seluruh lulusan baru atau anak-anak muda usia produktif yang tengah menyongsong dunia kerja.
“Situasi ini tidak akan berjalan begitu saja. Ini adalah hasil dari kebijakan,” kata De Croo. Itulah ia mendorong adanya terobosan kebijakan, terutama di negara-negara berkembang, yang bisa memastikan pemerataan keterserapan kerja anak-anak muda usia produktif.
Upaya menciptakan lapangan kerja untuk membantu negara-negara berkembang
Untuk menghadapi persoalan tersebut, UNDP tengah mengenalkan Investment Accelerator, yakni sebuah program yang dirancang untuk membantu pemerintah negara berkembang memastikan proyek-proyek yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan mendapatkan modal dan dapat berjalan.
Program ini dinilai akan membantu pemerintah memperbaiki kebijakan investasi dan kerangka hukum, menyiapkan proyek yang layak didanai, serta mendampingi pelaksanaannya sejak tahap persiapan.
UNDP juga mengembangkan Jobs for Prosperity Facility. Program ini diarahkan untuk membantu negara-negara dalam mengidentifikasi sektor yang berpotensi menciptakan banyak pekerjaan, mempertemukan keterampilan pekerja dengan kebutuhan pemberi kerja, dan mengatasi hambatan investasi maupun perekrutan.
“Karena penciptaan lapangan kerja adalah satu-satunya cara nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Dua program UNDP tersebut didukung oleh perluasan kerja sama dengan Kelompok Bank Dunia, Bank Investasi Eropa, serta Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Program percontohannya sendiri sudah mulai berjalan di Nepal, Yaman, Haiti, Libanon, dan Ghana.
Tantangan “tiga guncangan”
Persoalan lapangan kerja itu menjadi semakin rumit karena negara-negara berkembang juga sedang menghadapi tekanan ekonomi dari berbagai arah. UNDP menyebut situasi tersebut sebagai tiga guncangan sekaligus: yakni tingginya biaya energi, fenomena El Niño paling parah sejak 1950, serta mahalnya biaya pinjaman utang.
Laporan terbaru UNDP berjudul No Time to Recover menunjukkan bahwa rata-rata negara berkembang kini menghabiskan 9,5 persen dari total pendapatan pemerintah hanya untuk membayar bunga utang.
Pada saat yang sama, untuk pertama kalinya sejak 2010, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan multidimensional mengalami peningkatan. Ukuran kemiskinan ini tidak semata-mata melihat pendapatan, tetapi juga akses terhadap listrik, air, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu, De Croo memaparkan fakta bahwa ketahanan ekonomi global tidak dirasakan secara merata. Sebagian negara memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi guncangan, sementara negara lainnya tidak memiliki kemampuan yang sama.
“Angka-angka tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita semua. Meskipun ekonomi global terbukti lebih tangguh dari perkiraan, ketangguhan itu tidak dirasakan secara merata oleh semua pihak,” ujarnya.
Masih adakah lapangan kerja tersisa saat AI rebut pekerjaan manusia?
De Croo pun mengamini, tantangan dunia kerja saat ini di antaranya juga dipengaruhi faktor pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI). Sebagaimana diketahui, AI bahkan telah menggantikan peran manusia. Terutama pekerjaan-pekerjaan administratif atau repetitif.
Laporan McKinsey Global Institute yang dirilis pada 29 September 2026 memperkirakan: pada 2035 mendatang, sekitar 36 juta pekerjaan, atau setara dengan 21% permintaan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS), berpotensi terdampak pengurangan kebutuhan tenaga kerja akibat otomatisasi hingga berbasis AI.
Kendati begitu, De Croo tetap mengacu pada prinsip dan realitas (setidaknya hingga hari ini) bahwa masih ada bidang-bidang tertentu yang sangat bergantung pada sentuhan dan interaksi langsung antarmanusia. Misalnya di sektor perawatan kesehatan, pertanian, dan pariwisata.
Sektor-sektor tersebut akan tetap menyerap dan menciptakan banyak lapangan kerja di masa depan, karena tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin atau AI.
Itulah yang mendasari argumen De Croo dan UNDP: asal ada terobosan kebijakan yang tepat, maka ancaman ratusan juta anak muda di negara-negara berkembang bakal kesulitan mencari kerja di masa depan bisa teratasi. Mereka pun terhindar dari kemungkinan menjadi pengangguran.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: 5 profesi di Jogja yang sebentar lagi punah, dilupakan, dan berpotensi melahirkan pengangguran baru atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
