Kamera pengawas CCTV yang tidak bisa diakses pada aksi 10 November 2026 di Jogja sudah terindikasi gangguan sejak 9 November 2026.
Dalam aksi penyampaian aspirasi di Jogja pada 10 November 2026 yang berujung kericuhan, mencuat berbagai spekulasi perihal CCTV milik Pemerintah Daerah DIY di laman cctv.jogjaprov.go.id.
Di media sosial muncul dugaan bahwa kamera di sejumlah titik, termasuk kawasan Malioboro, sengaja dimatikan saat aksi berlangsung. Sejumlah warganet mempertanyakan dugaan penyalahgunaan ruang pemantau CCTV untuk mengawasi hingga mengintimidasi peserta aksi.
Peringatan keamanan sejak 9 November
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, yang akrab disapa Wahyu, menjelaskan bahwa terhentinya tayangan publik disebabkan gangguan keamanan siber pada platform penyiaran CCTV. Wahyu menegaskan, gangguan tersebut bukan akibat kamera di lapangan sengaja dimatikan.
“Perlu dibedakan antara kamera yang merekam di lapangan dengan sistem yang menayangkan hasil rekamannya kepada publik. Gangguan yang kami tangani berada pada platform penyiaran, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal tersebut. Ini bukan karena kamera di lapangan sengaja dimatikan,” jelas Wahyu dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).
Wahyu menjelaskan, indikasi gangguan tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian sebelum aksi berlangsung. Pada 9 November 2026, Gov-CSIRT Nasional menyampaikan peringatan keamanan (Security Alert) terkait potensi ancaman siber terhadap platform layanan pemerintah.
Peringatan tersebut menjadi salah satu dasar peningkatan kewaspadaan dan pemeriksaan terhadap layanan yang dikelola Pemerintah Daerah DIY.
Gangguan yang teridentifikasi berdampak pada server penyiaran portal cctv.jogjaprov.go.id. Dengan demikian, lanjut Wahyu, terhentinya akses publik tidak dapat langsung diartikan sebagai berhentinya seluruh kamera CCTV yang terhubung dengan portal tersebut.
Masih dinonaktfikan untuk pemeriksaan dan pemulihan
Hingga Sabtu (14/11/2026), portal masih dinonaktifkan sementara untuk kepentingan pemeriksaan dan pemulihan.
Wahyu menerangkan, saat ini Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) internal masih melakukan penanganan guna memastikan sumber gangguan teridentifikasi dan langkah pengamanan dilakukan sebelum layanan kembali dibuka.
“Kami tidak ingin terburu-buru mengaktifkan kembali layanan sebelum proses pemeriksaan dan pengamanan selesai,” kata Wahyu.
“Prioritas kami adalah memastikan layanan dapat beroperasi kembali dengan aman,” tambahnya.
Selama proses tersebut, masyarakat masih dapat mengakses delapan titik CCTV Panorama milik Pemerintah Daerah DIY melalui kanal Jogja Istimewa TV (JITV).
Pengelolaan CCTV di Jogja tidak seluruhnya di bawah Pemda DIY
Lebih lanjut, Wahyu meluruskan anggapan bahwa seluruh CCTV yang terpasang di jalanan Jogja berada di bawah pengelolaan Pemda DIY. Melainkan terbagi sesuai wilayah dan fungsi masing-masing instansi.
Di tingkat provinsi, jaringan CCTV dikelola oleh Diskominfo dan Dinas Perhubungan DIY. Jaringan ini mencakup sejumlah ruas jalan provinsi, kawasan perbatasan kabupaten/kota, hingga kawasan strategis pariwisata.
Portal cctv.jogjaprov.go.id menjadi salah satu pintu akses publik untuk melihat tayangan dari berbagai titik. Portal tersebut juga menampilkan siaran ulang (relay) CCTV milik pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, gangguan pada server penyiaran provinsi dapat berdampak pada akses publik, meskipun kamera di lokasi tetap berfungsi.
Sementara itu, sejumlah kamera di jalan protokol Kota Yogyakarta, termasuk kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer, dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengelolaannya berada di bawah Diskominfosan Kota Yogyakarta dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT Malioboro).
Tayangan CCTV milik Pemkot dapat diakses melalui laman cctv.jogjakota.go.id maupun aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Sistem tersebut dikelola secara terpisah dari portal milik Pemda DIY.
Selain pemerintah daerah, Polda DIY juga memiliki jaringan kamera pemantau tersendiri. Jaringan tersebut mencakup kamera pemantau lalu lintas elektronik (ETLE) dan kamera untuk kebutuhan pengamanan wilayah.
Kamera milik kepolisian terhubung dengan ruang kendali (Command Center). Penggunaannya berkaitan dengan pengaturan lalu lintas, penegakan hukum, dan pengamanan wilayah.
Ruang pemantau yang viral bukan milik Pemda DIY?
Seiring spekulasi CCTV sengaja dimatikan dalam aksi 10 November 2026 Jogja, muncul unggahan akun X @thiyojackers yang kemudian viral: ruang pemantau yang dikaitkan dengan fasilitas Back Office Jogja Smart Province. Beredar dugaan bahwa ruang pemantau tersebut tidak lain untuk pemantauan dan ancaman terhadap peserta aksi di Simpang Gramedia.
Wahyu menampik dugaan tersebut. Ia menyebut, ruang pemantau dengan sejumlah layar besar dalam unggahan viral itu bukan fasilitas milik Pemda DIY.
Ia juga menjelaskan, fasilitas yang terlihat dalam unggahan tersebut merupakan bagian dari jaringan kepolisian, bukan ruang kendali CCTV publik yang dikelola Diskominfo DIY.
“Dengan demikian, informasi mengenai kepemilikan dan pengelolaan fasilitas pemantauan perlu dilihat berdasarkan kewenangan masing-masing instansi,” tegas Wahyu.
Sumber: Humas Pemda DIY
BACA JUGA: Mahasiswa Dibebaskan tapi UGM akan Usut Dugaan Kekerasan Aparat dalam Aksi 10 November Jogja atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
