Tujuh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diamankan aparat kepolisian (Polda DIY) pada aksi 10 November 2026 di Jogja memang sudah dipulangkan. Namun, UGM menegaskan bahwa tanggung jawabnya belum selesai.
Ada delapan mahasiswa UGM yang diamankan di Polda DIY dalam aksi 10 November 2026 Jogja. Terdiri dari enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), satu mahasiswa Fakultas Kehutanan, dan satu mahasiswa dari Fakultas Filsafat.
Pada Rabu (11/11/2026) sore, Rektor UGM, Ova Emilia, bersama pimpinan universitas lantas mendatangi Polda DIY untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa. Hasilnya, tujuh mahasiswa dibebaskan, sementara satu mahasiswa dari Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya dalam peristiwa tersebut.
Perhatian Universitas Gadjah Mada (UGM) belum selesai
Kendati tujuh mahasiswa sudah dipulangkan, Ova menegaskan bahwa perhatian pihak kampus belum selesai. UGM akan memastikan seluruh mahasiswa yang terdampak memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan: mulai dari bantuan hukum, perawatan medis, hingga dukungan pemulihan kondisi fisik dan psikologis.
Ova juga memastikan, UGM akan membuka akses bagi mahasiswa maupun keluarga yang membutuhkan bantuan melalui kanal resmi UGM. “Kami ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan keluarga bahwa pintu UGM selalu terbuka. Setiap informasi dan laporan akan kami terima dengan serius dan tindak lanjuti,” tuturnya.dalam konferensi pers di UGM, Kamis (12/11/2026).
Dalam kasus penangkapan mahasiswa pada aksi 10 November 2026 di Jogja, UGM memang mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas universitas.
Bagi UGM, peristiwa tersebut menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan keselamatan mahasiswa, kebebasan berpendapat, serta perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi. Kritik dan penyampaian aspirasi, terang Ova, seharusnya merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati.
“Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri,” ungkapnya.
Maka dari itu, Ova mengatakan, selain memastikan pendampingan mahasiswa UGM juga menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama perguruan tinggi lain. Tim ini direncanakan menghimpun keterangan berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa, termasuk dugaan kekerasan dalam proses pengamanan aksi.
Ova menegaskan bahwa proses pencarian fakta perlu dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti. Hasil penelusuran diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak berwenang.
TGPF: Komitmen UGM terus hadir menjaga kebebasan akademik dan demokrasi
Senada, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito menjelaskan bahwa inisiatif pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas universitas, khususnya mahasiswa.
Melalui tim tersebut, lanjut Arie, UGM ingin memastikan setiap informasi mengenai peristiwa yang dialami mahasiswa dapat ditelusuri dan diklarifikasi menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, bagi Arie, pendekatan berbasis bukti menjadi penting agar respons terhadap suatu peristiwa tidak dibangun berdasarkan spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi.
“Sikap ilmiah itu penting karena setiap keputusan, termasuk keputusan negara, harus berdasarkan data,” jelas Arie dalam kesempatan yang sama.
Arie menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjaga kebebasan dan hak warga negara di tengah situasi yang berpotensi menempatkan masyarakat sipil sebagai korban. Karena itu, pembentukan TGPF nantinya akan melibatkan perguruan tinggi lain untuk terlibat dalam proses penelusuran fakta.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghadirkan informasi yang kredibel sekaligus menjaga objektivitas dalam memahami peristiwa. “Kita punya koridor yang juga harus kita jaga bersama, yaitu memastikan hak-hak warga sipil dan kebebasan demokrasi tetap terlindungi,” ujar Arie.
Melalui langkah pendampingan, koordinasi dengan pihak berwenang, serta inisiasi pembentukan TGPF, UGM berkomitmen memastikan hak-hak mahasiswa yang terdampak terpenuhi. Universitas juga mendorong penelusuran peristiwa secara objektif agar fakta dapat diungkap dan menjadi dasar bagi upaya pencegahan kejadian serupa.
“UGM menegaskan akan terus hadir melindungi sivitas sekaligus menjaga kebebasan akademik dan demokrasi,” tegas Arie.
Sumber: Universitas Gadjah Mada
BACA JUGA: Jejak Premanisme di Jogja: Dari Teror Kecu Era Kolonial hingga Maraknya Juru Parkir Liar atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
