Ketika aparat sudah mengepung lingkungan kampus, Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja menegaskan komitmennya untuk melindungi sivitas—termasuk mahasiswa. UGM menolak segala bentuk tindakan kekerasan dari aparat.
Demonstrasi di Jogja pada Selasa (10/11/2026) berujung bentrok antara massa aksi dan aparat. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Selain itu, kendaraan lapis baja juga dikerahkan melintasi Jalan Malioboro untuk mendesak massa mundur ke arah utara.
Seiring itu, pengepungan dan penangkapan terhadap sejumlah demonstran juga dilakukan aparat. Beberapa orang terlihat diamankan dan digelandangi, bahkan sebagian di antaranya dalam kondisi tangan terborgol. Pengejaran terhadap para demonstran sampai merembet ke wilayah kampus, tepatnya di Bundaran UGM.
Menanggapi situasi tersebut, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, menegaskan komitmen UGM untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta perlindungan hak asasi manusia.
“UGM memandang kebebasan menyampaikan pendapat secara damai sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa,” ujar Ova dalam siaran persnya, Rabu (11/11/2026).
Sebagai institusi pendidikan tinggi, lanjut Ova, UGM berkomitmen menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis, serta menghormati partisipasi sivitas termasuk mahasiswa dalam kehidupan publik.
UGM menolak kekerasan dan akan dampingi mahasiswa yang ditangkap
Ova menegaskan, UGM menolak segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi.
Bagi pihak UGM, setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.
Kemudian sehubungan dengan adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan oleh aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak. UGM juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keberadaan dan kondisi mahasiswa serta mengupayakan pendampingan yang diperlukan.
“Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang,” tegas Ova.
Tanggung Jawab Universitas: menjaga ruang demokrasi
Terakhir, Ova menekankan bahwa UGM berpegang pada keyakinan bahwa universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang demokrasi. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa perbedaan pendapat, kritik, dan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai tanpa ancaman kekerasan.
“Kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik,” tutur Ova.
Komitmen terhadap demokrasi, lanjut Ova, tidak berhenti pada pengakuan atas kebebasan berpendapat, tetapi juga harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap mereka yang menggunakan hak tersebut.
Oleh karena itu, UGM akan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Cederai HAM dan prinsip negara hukum
Masih dari UGM, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DPP Fisipol UGM), Ari Dwipayana, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara Indonesia, termasuk mahasiswa dan civitas akademika lainnya.
“DPP Fisipol UGM sepenuhnya mendukung kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap penyelenggaraan negara,” ujar Ari dalam keterangan tertulis.
Karena itu, DPP Fisipol UGM mendesak negara untuk menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Ari juga menegaskan, kmpus harus tetap menjadi ruang yang aman bagi pengembangan pemikiran kritis, kebebasan berekspresi, dan partisipasi demokratis mahasiswa. Sebab, menurutnya, perbedaan pendapat dan kritik terhadap kebijakan negara tidak boleh dijawab dengan kekerasan maupun intimidasi.
DPP Fisipol UGM pun mengecam segala kekerasan, tekanan dan intimidasi oleh aparat negara terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa. Termasuk kehadiran aparat di depan dan atau di lingkungan kampus yang mencederai otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik, serta fungsi kampus sebagai ruang aman bagi kebebasan berekspresi dan demokrasi.
“Tindakan represi aparat keamanan terhadap mahasiswa dan warga sipil, yang mencederai hak asasi manusia serta prinsip-prinsip negara hukum,” tegasnya.
BACA JUGA: Jawaban Sri Sultan HB X Soal Ormas Jaga Warga hingga Upah Pekerja Yogyakarta Belum Puaskan Massa Aksi atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
