Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) merespons berbagai tuntutan yang disampaikan massa aksi di Halaman Pintu Gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Sejumlah mahasiswa, pengemudi ojek online, dan elemen masyarakat sipil mendatangi Kantor Gubernur DIY untuk menyampaikan keresahan mereka secara langsung kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan Nasional, pada Selasa (10/11/2026).
Sri Sultan HB X akhirnya menemui massa aksi sekitar pukul 15.30 WIB, setelah mereka menunggu sejak pukul 14.00. Duduk bersila di tengah-tengah massa aksi, Sri Sultan HB X lantas menyimak aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi menyangkut sejumlah persoalan yang selama ini mereka anggap belum mendapatkan penyelesaian yang semestinya.
“Kalian boleh berunjuk rasa, boleh menghaturkan keresahan kalian, tapi jangan anarkis,” pesan Sri Sultan ketika membuka dialog.
Pernyataan tersebut langsung disambut sorakan massa aksi. Pertemuan yang awalnya berlangsung dengan suasana relatif cair itu kemudian berlanjut pada pembahasan sejumlah tuntutan.
Sri Sultan HB X tanggapi masalah ormas Jaga Warga dan Stadion Mandala Krida
Dalam aksi kali ini, tuntutan mengenai upah layak kembali menjadi salah satu persoalan yang disampaikan. Massa menilai persoalan upah minimum di DIY masih menjadi pekerjaan rumah yang belum mendapatkan penyelesaian memadai.
Selain itu, terdapat pula desakan terkait pengusutan kasus korupsi Stadion Mandala Krida yang menjadi salah satu fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Yogyakarta hingga pencabutan pengaturan ormas Jaga Warga.
Menanggapi tuntutan pencabutan pengaturan Jaga Warga, Sri Sultan menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Menurutnya, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
“Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” ujar Sri Sultan.
Meski demikian, Sri Sultan membuka kemungkinan untuk meninjau kembali pengaturan tersebut apabila dalam pelaksanaannya justru mempersulit perkembangan demokrasi. “Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” tegasnya.
Sementara untuk kasus Stadion Mandala Krida, Sri Sultan menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa begitu saja menggunakan Stadion Mandala Krida karena statusnya masih berkaitan dengan barang bukti perkara hukum.
“Kalau Mandala Krida, kami dari pemerintah daerah ya tidak bisa apa-apa, karena statusnya itu (Mandala Krida) kan barang bukti, jadi tidak bisa sewenang-wenang dipakai,” jelas Sri Sultan.
Upah murah di DIY masih buntu
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah tuntutan mengenai peningkatan upah minimum di DIY. Bukan rahasia lagi bahwa persoalan upah menjadi salah satu keresahan pekerja di Yogyakarta. Karena itu, massa aksi meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan buruh.
“Kalau soal upah murah itu memang menjadi keluhan yang sudah lama kami dengar, tapi kembali lagi penetapan upah daerah itu kan bukan dari kami saja, ada pihak-pihak terkait yang bisa menjadi acuan kami untuk menaikkan upah minimum Jogja,” terang Sri Sultan HB X. Jawaban tersebut tentu tidak memuaskan bagi massa aksi.
Persoalan upah memang tidak sepenuhnya berada di tangan gubernur secara sepihak. Penetapannya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan berbagai indikator serta rekomendasi pihak terkait.
Namun, bagi massa aksi, persoalan tersebut bukan sekadar urusan mekanisme administratif. Upah layak merupakan persoalan kesejahteraan yang berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dialog dengan Sri Sultan HB X tidak menghasilkan kesepakatan konkret
Setelah sejumlah tuntutan disampaikan dan ditanggapi Sri Sultan, dialog antara kedua pihak akhirnya selesai tanpa menghasilkan kesepakatan konkret mengenai tuntutan yang dibawa massa aksi.
Meskipun berhasil bertemu langsung dengan Gubernur DIY, massa aksi merasa pertemuan tersebut belum memberikan jawaban yang dianggap cukup untuk menyelesaikan keresahan dan aspirasi yang mereka sampaikan.
Massa aksi kemudian kembali melanjutkan demonstrasi dengan berjalan kaki menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Di kawasan tersebut, mereka kembali menggelar orasi untuk menyuarakan tuntutan yang sebelumnya disampaikan di depan Kantor Gubernur DIY.
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Di Balik Demo Malioboro: Ormas Bersenjata Tajam, Medis Diserang atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
