Ada sebuah desa di Jawa Tengah yang kebanyakan warganya—terutama para laki-laki dewasa—memilih enggan membayar pajak tahunan motor (perpanjang STNK). Membiarkan motornya berstatus “mati”, meski mereka tahu itu artinya mereka harus siap-siap dengan risiko kena tilang sewaktu-waktu jika sedang bepergian.
***
Ada sejumlah alasan kenapa orang menjadi ogah-ogahan saat tiba waktunya membayar pajak motor (entah satu tahunan atau lima tahunan). Salah satunya adalah karena merasa tidak diberi pelayanan dengan baik oleh oknum petugas di kantor Samsat, seperti yang pernah dituturkan seorang narasumber Mojok dalam tulisan, “Pertama Kalinya Mengurus Ganti Plat Nomor di Samsat, Awalnya Optimis Lama-Lama Menangis“.
Namun, dalam long weekend kemarin, saat berbincang dengan dua orang warga desa yang mengaku “mematikan” motornya, saya melihat alasan-alasan lain. Khususnya dalam konteks masyarakat desa kelas menengah ke bawah.
Motor memang penting, tapi membayar pajak motor (perpanjang STNK) itu persoalan lain. Mereka memiliki beberapa persepsi dengan logika lugu dan sederhana. Persepsi itu muncul dari realitas ekonomi yang harus mereka hadapi sehari-hari.
Beli motor untuk dapat uang, bukan keluar uang lewat pajak (perpanjang STNK)
Di desa Dasman (50), laki-laki pekerja kasar umumnya akan membeli motor kosongan. Walaupun ada juga yang seperti Dasman: beli motor, meski bekas, tapi awalnya pajaknya masih hidup. Akan tetapi, setelahnya Dasman memilih untuk tidak lanjut membayar pajak motornya ke Samsat.
“Gonta-ganti motor tiga kali. Yang pertama itu dulu sempat bayar pajak. Tapi setelahnya nggak. Dua motor berikutnya juga saya biarkan mati,” ungkapnya.
Situasi awalnya sebenarnya seperti ini: karena membeli motor bekas dari seseorang, maka kalau waktunya bayar pajak Dasman harus mencari-cari orang tersebut untuk meminjam KTP untuk perpanjang STNK.
Agak sulit bagi orang desa dengan profesi sebagai buruh tani dan peternak seperti Dasman. Tidak punya cukup waktu untuk COD KTP (saat pinjam dan mengembalikan) ke si mantan pemilik motor.
Kalau pengin mudah, sebenarnya ada dua jalan. Pertama, sejak pertama membeli motor tersebut, langsung balik nama sekalian. Atau kedua, jika tidak memakai opsi pertama, ya lewat calo saja biar cepet. Tapi, di antara pilihan-pilihan tersebut, prinsipnya sama: harus keluar biaya sedikit lebih banyak.
“Sementara orang seperti saya butuhnya beli motor itu kan buat menghasilkan uang, bukan malah keluar banyak uang (buat perpanjang STNK lah, bayar calo lah, atau balik nama),” ucap Dasman.
Sebab, dengan motor bekas tersebut, Dasman bisa menghasilkan rupiah dari aktivitas mengangkut pakan ternak (kambing dan sapi), juga aktivitas di pasar hewan setempat.
Jika ditilang, rela motor disita dengan satu syarat
Dasman bukannya tidak pernah tertangkap operasi (kena tilang). Pernah suatu kali, saat sedang mengangkut seekor kambing untuk dibawa ke pasar hewan, ia kena tilang petugas. Kendati ia berhelm dan tidak melanggar rambu lalu lintas.
Dasman pasrah saja. Ia juga penuh percaya diri menunjukkan STNK yang sudah mati dan SIM yang juga belum diperpanjang.
“Ini sudah mati STNK-nya. Kenapa nggak bayar pajak, Pak?” Tanya petugas saat menilang Dasman.
“Halah, Pak, wong saya kan juga taat lalu lintas,” jawab Dasman lugu.
“Bukan begitu. Bayar pajak motor itu wajib ya, Pak,” sergah petugas.
“Ya sudah, Pak. Motor saya ini kalau mau disita ya silakan. Wong motor jelek saja kok. Tapi ada satu syarat, saya mau bekerja dulu, antar kambing ke pasar. Nanti setelah itu kalau mau disita, sita saja. Saya baliknya bisa cari tumpangan,” timpal Dasman.
Petugas sepertinya menyerah berhadapan dengan Dasman. Hingga akhirnya memutuskan meloloskannya begitu saja.
“Lah piye, kita saja cari uang masih mobat-mabit. Kalau ada uang, nggak bakal kepikiran buat bayar pajak motor. Karena pasti yang dipikir: belanja kebutuhan pokok rumah tangga, bayar utang, sama menyisihkan sedikit buat kasih ke cucu,” ujar Dasman.
Pajak motor (perpanjang STNK) dan biaya turunnya, kerasa di kantong
Menyambung pengakuan Dasman, Sutar (40) juga mengakui hal serupa. Memutuskan mematikan motornya karena pajak motor sering kali luput dari skala prioritasnya sebagai seorang kuli bangunan.
Kalau ada uangnya, yang dipikir pertama kali adalah bagaimana agar upah dari nguli tersebut bisa cukup untuk keluarga sampai dapat proyek nguli berikutnya.
Apalagi memang, sering kali perpanjang STNK ke Samsat itu diikuti biaya turunan yang cukup kerasa di kantong Sutar.
“Katanya ada Samsat keliling tapi saya nggak tahu caranya bagaimana. Kalau bayar langsung ke Samsat, itu di pusat kabupaten, agak jauh. Keluar biaya bensin,” kata Sutar.
“Tapi nggak masalah sebenarnya keluar bensin pas perjalanan ke Samsat. Kadang itu kalau telat sebulan saja bayar pajaknya, kan bayarnya disertai denda,” sambungnya. Anggaplah seharusnya Sutar keluar uang Rp300 ribu untuk perpanjang STNK, tapi bisa Rp400 ribuan dengan dendanya.
Halah cuma tambah Rp100 ribu saja kok dihitung. Kalau Anda dalam situasi ekonomi yang lebih stabil dari Sutar, jelas bisa bilang begitu. Sementara bagi orang seperti Sutar, denda Rp100 ribu itu bisa loh ia gunakan untuk tambahan kebutuhan pokok rumah tangga.
Toh tidak pernah pergi jauh
Logika lugu yang Sutar pakai: toh motor tersebut juga tidak pernah Sutar pakai bepergian jauh (misalnya ke kota lain). Hanya berkutat di dalam kabupaten sendiri. Bahkan lebih banyak di desa dan kecamatan, tidak lebih.
Dan, lebih penting lagi, setiap pergi keluar desa (untuk nguli atau menghadiri salawat bersama), ia toh selalu mengenakan helm. Baginya, keselamatan tetap yang paling utama. Bayar pajak motor di urutan yang lain.
“Kalau bayar pun, saya itu nggak suka urusan sama (oknum) petugas di Samsat. Karena seringnya nggak ramah,” Sutar.
Sementara, kontributor Mojok, Fatikha Faradina mengaku tidak ikhlas membayar pajak kendaraan karena alasan pragmatis: bayar pajaknya pakai uang, tapi fasilitas yang diberikan ke pengendara ala kadarnya (seperti pembangunan jalan raya yang tidak merata dan keluhan-keluhan lain Fatikha yang bisa dibaca dalam, “Bayar Pajak Kendaraan Itu Wajib, tapi Jujur Saja Saya Nggak Ikhlas Melakukannya“.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Pertama Kali Ngurus SIM di Satpas: Nanya Sopan Malah Digalaki dan Dibiarkan Ruwet Sendiri, “Praktik Kotor” Tersaji di Depan Mata atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
