Di Kronggahan, Gamping, Sleman, pembangunan proyek tol Jogja-Solo bukan cuma soal beton, girder, dan jalan layang yang sebentar lagi tersambung. Ada warga yang setiap hari harus hidup berdampingan dengan proses pembangunannya.
***
Bagi warga yang tanah dan rumahnya terkena proyek tol Jogja-Solo, setidaknya ada uang ganti rugi yang diterima. Bagi warga di sekitar proyek yang tidak masuk daftar pembebasan lahan, ceritanya berbeda. Mereka memang tidak kehilangan tanah. Tetapi tetap harus berhadapan dengan debu, suara mesin, getaran, panas, hingga kemacetan.
Rumah tidak kena proyek tol, debunya sampai teras
Laras (35), warga Dusun Ngawen, Gamping, adalah salah satunya.
Rumahnya memang tidak berada persis di lokasi proyek. Secara administrasi, lahannya juga tidak masuk daftar pembebasan.
Namun, sejak pembangunan tol berlangsung, debu dan suara kendaraan berat menjadi bagian dari kesehariannya.
Pada musim kemarau seperti sekarang, debu dari aktivitas proyek dan kendaraan di sekitar Ring Road bisa sampai ke teras rumah.
Setiap siang, Laras memilih menutup pintu dan jendela agar debu tidak masuk. Sore harinya, ia menyiram halaman dan jalan di depan rumah supaya debu tidak beterbangan.
Masalahnya, rumah itu tidak hanya dihuni orang dewasa. Ada anak kecil dan lansia yang juga harus menjalani hari di tengah kondisi tersebut.
Di sinilah persoalannya menjadi sedikit berbeda. Tidak menerima ganti rugi bukan berarti tidak menerima dampak.
Debu, pasir, sampai air berubah coklat
Pengalaman Kasihana (55) bahkan lebih dekat dengan proyek.
Rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari ambang batas lahan yang dibebaskan. Ia memang bukan penerima ganti rugi, tetapi proyek tol terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Keluhannya hampir sama dengan Laras yakni debu, panas, dan kendaraan proyek.
Bedanya, pasir kadang ikut terbawa angin dan masuk ke teras rumah.
Pada awal pembangunan, persoalan yang dialaminya bahkan tidak berhenti di udara. Air di rumahnya sempat berubah kecoklatan karena tercampur pasir dan debu.
Pekerjaan pemasangan tiang penyangga tol menjadi salah satu fase yang paling mengganggu. Penggunaan alat bor untuk membuat lubang konstruksi membuat getaran terasa sampai ke rumah.
Bagi orang yang hanya melewati Kronggahan, suara alat berat mungkin sekadar suara proyek. Tetapi bagi orang yang tinggal beberapa meter dari lokasi, suara itu masuk ke rumah dan menjadi bagian dari rutinitas.
Ketika musim kemarau datang, persoalannya bertambah. Udara panas, debu beterbangan, dan Kasihana mulai khawatir kondisi tersebut mengganggu pernapasan cucunya yang masih balita.
Kekhawatiran itu belum tentu otomatis membuktikan adanya gangguan kesehatan akibat proyek. Tetapi justru di situlah pentingnya persoalan ini dilihat secara serius, warga sedang berhadapan dengan paparan lingkungan yang mereka tidak pilih.
Dua puluh menit menjadi tiga puluh menit
Jika Laras dan Kasihana merasakan proyek tol Jogja-Solo dari rumah, Wawan (35) merasakannya dari jalan.
Ia tidak tinggal langsung di area pembangunan. Namun, setiap hari ia melewati Simpang Ringroad Kronggahan untuk berangkat dan pulang kerja.
Sebelum pembangunan berlangsung, perjalanan menuju kantor biasanya hanya sekitar 20 menit. Kini waktunya bisa menjadi 25 hingga 35 menit karena kepadatan di kawasan tersebut.
Kalau berangkat kerja, macet berarti waktu terbuang. Kalau pulang kerja, masalahnya menjadi paket lengkap, panas dan macet.
Pengalaman Wawan bukan sekadar perasaan subjektif. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai kinerja Simpang Kronggahan saat masa konstruksi Tol Jogja-Solo menemukan rata-rata panjang antrean mencapai 335 meter, dengan tundaan kendaraan rata-rata 149 detik. Penelitian tersebut juga memodelkan kondisi simpang selama masa konstruksi sebagai tingkat pelayanan F.
Artinya, apa yang dirasakan Wawan punya konteks yang lebih besar. Kemacetan di Kronggahan bukan sekadar pengendara sedang sial mendapatkan lampu merah.
Ketika pembangunan tol Jogja-Solo membutuhkan ruang lebih banyak
Simpang Kronggahan memang menjadi titik penting dalam proyek ini. Ruas Tol Jogja-Solo Seksi 2 Paket 2.2 Trihanggo–Junction Sleman membentang dari kawasan Simpang Empat Kronggahan hingga Junction Sleman dan menggunakan konstruksi elevated di kawasan Ring Road Kronggahan.
Pada 2026, pekerjaan di titik ini bahkan beberapa kali membutuhkan rekayasa lalu lintas. Pemasangan girder di sekitar Simpang Kronggahan pada Mei dan Juni, misalnya, membuat arus kendaraan perlu diatur dan dialihkan.
Proyeknya pun terus bergerak. Pada Juli 2026, progres Paket 2.2 Trihanggo–Junction Sleman telah mencapai sekitar 86 persen dan ditargetkan masuk tahap PHO pada September 2026.
Dari sudut pandang pembangunan, angka tersebut tentu menggembirakan.
Tetapi dari teras rumah Laras dan Kasihana, angka 86 persen mungkin tidak berarti banyak ketika sore hari ia masih harus menyiram halaman agar debu tidak masuk rumah.
Dan dari kendaraan Wawan, tol yang hampir selesai belum serta-merta membuat perjalanan pulang menjadi lebih singkat.
Biaya sosial yang tidak masuk dalam rencana pembangunan
Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan pengorbanan. Persoalannya adalah siapa yang menanggung biaya tersebut.
Pemilik tanah terdampak setidaknya memiliki mekanisme kompensasi melalui pembebasan lahan. Sementara warga seperti Laras dan Kasihana tidak kehilangan tanah, tetapi kehilangan sebagian kenyamanan hidup. Wawan tidak kehilangan rumah, tetapi kehilangan waktu di perjalanan.
Tol Jogja-Solo pada akhirnya memang akan berdiri sebagai simbol konektivitas dan percepatan mobilitas. Namun, sebelum kendaraan melaju lebih cepat di atasnya, ada warga di bawah yang harus lebih dulu menjalani fase pembangunan dengan debu, bising, panas, dan kemacetan.
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Hidup Tenang Warga Ringinsari Sleman Kini Terusik Tol Jogja Solo yang Penuh Kesemrawutan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
