Ada dua ribu lebih kasus pelanggaran hak anak di Indonesia sepanjang tahun 2025 yang mendorong anak-anak dari Indonesia berani bicara dalam forum internasional. Pada forum bertajuk “Violence Ends With Us: Asia Pacific Regional Youth-Led Summit on Ending Violence Against Children” yang diselenggarakan di Filipina itu, mereka menyoroti isu soal perkawinan anak hingga kekerasan seksual online.
Perkawinan anak merenggut masa depan
Siti, seorang anak perempuan dari Lombok Timur berbicara langsung dalam forum internasional soal perkawinan anak yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menceritakan bagaimana perkawinan usia anak, seperti tradisi merariq kodeq justru dianggap lumrah dan diterima secara luas.
Padahal, melihat teman sebayanya yang terpaksa menikah, Siti tak tega. Ia menyadari keterpaksaan itu hadir karena adanya tekanan ekonomi keluarga dan kuatnya norma sosial. Alhasil, anak-anak seperti dirinya merasa tidak berdaya untuk menolak apalagi menyuarakan keinginannya.
Pada akhirnya, anak-anak harus mengorbankan pendidikan mereka. Hak mereka pun belum sepenuhnya terpenuhi termasuk untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan, agar dapat mengambil keputusan secara aman dan bermartabat.
“Tantangan yang kami alami saat mencoba menyuarakan pendapat, adalah minimnya dukungan dan perhatian dari orang dewasa, mereka memandang kami sebelah mata,” kata Siti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).
Oleh karena itu, Siti yang tergabung dalam Wahana Visi Indonesia (WVI)–organisasi kemanusian Kristen yang berfokus pada isu anak, turut bekerja sama dengan tokoh masyarakat seperti ketua adat atau pemuka agama. Di desanya, Siti ikut menyampaikan pesan perlindungan anak serta menyelaraskannya dengan nilai-nilai lokal.
Perkawinan anak melanggengkan rantai kemiskinan
Selain bekerjasama dengan tokoh masyarakat, Siti juga memberikan edukasi kepada teman sebayanya. Ia menyadari masih ada anak-anak yang tidak menyadari hak mereka untuk menentukan kehidupannya sendiri.
Padahal, dampaknya bisa berlangsung panjang dan seringkali tidak terlihat. Mereka cenderung tidak sadar bahwa setelah menikah akan ada tekanan mental, kehilangan dukungan sosial, serta beban peran yang belum siap mereka jalani.
Risiko kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat, sementara anak kerap tidak memiliki akses terhadap layanan pendampingan atau ruang aman untuk mencari pertolongan.
“Situasi ini membuat mereka terjebak dalam kondisi yang membatasi potensi dan kesejahteraan jangka panjang,” jelas Direktur Nasional WVI, Angelina Theodora.
Ironinya, perkawinan anak yang tadinya bertujuan untuk mengentas kemiskinan justru mempertahankan siklus kemiskinan tersebut. Ketika pendidikan terhenti, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi semakin sempit.
Dalam forum internasional ini, Siti menyampaikan mereka butuh lingkungan yang mendukung agar bisa terus bersekolah, memperoleh akses informasi kesehatan reproduksi yang aman dan sesuai usia, serta memiliki ruang aman untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut disalahkan atau dihakimi.
Cerita korban kekerasan seksual di ruang digital
Tak berhenti pada isu perkawinan anak di dunia nyata. Ruang aman bagi anak mestinya juga hadir di ranah digital. Nazwha, seorang anak dari Jakarta mengaku pernah mengalami online child sexual exploitation and abuse (OCSEA).
Ia memaparkan bagaimana ruang digital membawa risiko baru bagi keselamatan anak-anak. Mulai dari pelecehan, doxing, manipulasi, dan ancaman seksual melalui media sosial, gim daring, dan platform digital lainnya.
Menurut Nazwha, anak-anak menjadi sasaran empuk karena kurangnya literasi digital, relasi kuasa yang timpang, serta pelaku yang memanfaatkan anonimitas dunia maya. Ia berharap ruang digital dapat menjadi tempat belajar, berekspresi, dan membangun keterampilan.
“Tidak adanya mekanisme pelaporan kekerasan seksual daring yang jelas dan sulitnya mencari sosok atau orang yang dapat dipercaya, membuat kami tidak berani menceritakan insiden yang kami hadapi,” kata Nazwha.
“Untuk itu, kami berharap ke depannya, kami bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah terutama dalam membantu proses pemulihan mental, serta membentuk sistem hukum yang lebih kuat, responsif, dan berpihak pada anak agar ruang digital benar-benar aman bagi tumbuh kembang kami,” lanjutnya.
Mencari solusi bersama di forum dunia
Sebagai perwakilan dari WVI, Siti dan Nazwha tak hanya menyampaikan keresahannya. Mereka turut berkolaborasi dengan anak dan pemuda dari negara lain guna merancang solusi bersama. Terutama soal isu perkawinan anak dan kekerasan di ruang digital.
Melalui diskusi tematik dan youth-led hackathon, para peserta dapat mengembangkan gagasan aksi yang akan dipresentasikan kepada para pengambil kebijakan di tingkat regional dan global, termasuk pada Konferensi Menteri Global ke-2 tentang Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak pada November 2026.
Direktur Nasional WVI, Angelina Theodora, National menegaskan pentingnya menghadirkan suara anak dalam proses penyusunan kebijakan. Oleh karena itu, WVI berkomitmen untuk menjangkau, melindungi, dan menyuarakan suara anak-anak Indonesia dari wilayah mana pun.
“Bagi kami, anak-anak bukan hanya penerima dampak kebijakan, tetapi pemegang hak yang memiliki pandangan, pengalaman, dan solusi. Untuk itulah, partisipasi anak menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem perlindungan anak yang lebih relevan dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti kekerasan berbasis digital,” tuturnya.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Muchammad Aly Reza
BACA JUGA: Surat Wasiat Siswa di NTT Tak Hanya bikin Trauma Ibu, tapi Dosa Kita Semua yang Gagal Melindungi Korban Kekerasan Anak atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan