Wakil Ketua MPR RI: Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Politik Harus Dihentikan

Korban KBG, kekerasan terhadap perempuan mojok.co

Ilustrasi perempuan (Mojok.co)

MOJOK.CORepresi dan kekerasan terhadap perempuan di ruang politik masih jamak terjadi. Maka dari itu, segala upaya untuk menghentikannya harus segera dilakukan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang menyebut bahwa berbagai upaya tersebut harus konsisten dilakukan oleh semua pihak, demi mewujudkan kesetaraan di ruang publik.

“Dukungan penuh harus diberikan terhadap berbagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk di bidang politik,” kata Lestari, di depan para anggota parlemen yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI), dikutip dari laman resmi mpr.go.id, Selasa (6/12/2022).

KPP RI sendiri pada pekan lalu melakukan kampanye 16 hari anti-kekerasan terhadap perempuan. Kampanye ini dilakukan dalam rangka memperingati hari anti-kekerasan terhadap perempuan yang jatuh pada 25 November lalu.

Dalam kesempatan ini, Lestari mengakui bahwa representasi perempuan dalam bidang politik masih jauh dari harapan. Di Indonesia, kata dia, perempuan yang terjun ke dalam dunia politik masih terbelenggu dengan latar belakang, budaya patriarki, dan perbedaan gender yang kerap berujung tindak kekerasan dan diskriminasi.

“Persoalan ini memang sudah ada upaya untuk perbaikan,” kata Lestari.

“Namun, perjuangan menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang politik harus konsisten dilakukan demi mewujudkan ruang politik yang aman dan ramah serta tidak diskriminatif,” lanjutnya.

Rerie, sapaan akrabnya, juga mendukung komitmen para legislator perempuan untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Ia pun mendorong partisipasi perempuan dan akses yang setara di dalam posisi kepemimpinan politik dan pengambilan keputusan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini juga mengecam setiap tindakan atau ancaman kekerasan berbasis gender yang merepresi hak-hak politik perempuan. Khususnya, segala bentuk tindakan kekerasan di ranah daring atau luring pada saat pemilu dan pilkada. Ia pun mengajak para perempuan, seluruh masyarakat, dan lembaga politik untuk membangkitkan kepedulian bersama.

Menurutnya, peningkatan dan penguatan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, serta berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan, merupakan langkah krusial yang harus segera dilakukan.

“Itu upaya penuntasan persoalan kekerasan terhadap perempuan di tanah air,” tutupnya.

Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Purnawan Setyo Adi

BACA JUGA Kursi Perempuan di DPR Alami Peningkatan di Pemilu 2019, Bagaimana Sebarannya?

Exit mobile version