MOJOK – Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani optimis daerahnya mampu menurunkan angka stunting sesuai dengan target nasional. Program-program yang telah dijalankan, ia akui, bikin Luwu Utara on the track dalam mengatasi masalah gizi dan pertumbuhan pada anak tersebut.
“Stunting ini menjadi perhatian pemerintah, sebab pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara nasional pada 2024 mendatang sebesar 14 persen,” kata bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Melansir laman resmi luwuutara.go.id, Indah menegaskan bahwa penanganan stunting di wilayahnya sudah berjalan on the track, alias berjalan sesuai yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2018, angka prevalensi stunting di Kabupaten Luwu Utara terbilang masih sangat tinggi, yaitu 31,1 persen.
Namun, pada tahun 2022, angka itu turun drastis menjadi 12,60 persen. Artinya, terjadi penurunan sebesar 18,5 persen dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
“Berdasarkan data e-PPGBM 5 tahun terakhir, kita turun drastis, yakni 18,5 persen. Turun 0 sekian persen saja itu tidak mudah. Apalagi ini kita turunnya sampai 18,5 persen,” ujarnya, dalam acara Sosialisasi Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting di Luwu Utara, dikutip Rabu (1/2/2023).
Gencarkan edukasi ke desa-desa
Lebih lanjut, Indah Putri juga menegaskan perlunya sosialisasi dan edukasi hingga ke desa-desa dalam rangka menekan angka stunting di wilayahnya. Ia mengingatkan, salah satu penyebab stunting adalah berat badan bayi di bawah dua kilogram.
Maka dari itu, ibu dua anak ini pun berharap pihak terkait dapat menerapkan program-program seperti Gerakan Kejar Timbang (Gertak), demi upaya preventif pencegahan stunting.
“Melalui program Gerakan Kejar Timbang ini kita bisa mengetahui bayi yang ditimbang, apakah beratnya sesuai dengan usianya. Seandainya beratnya di bawah target, maka berpotensi terkena stunting,” ucapnya.
Demikian, dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tersebut, Indah Putri berharap bahwa seluruh desa nantinya memiliki kekuatan mengintervensi penanganan stunting di desa masing-masing.
“Ada 9 prioritas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022, dan prioritas ketiga adalah pencegahan dan penurunan stunting,” tandasnya.
Apresiasi program 7 bulan “Aksi Stop Stunting”
Selain mengimbau untuk memasifkan intervensi pemangku kebijakan ke desa-desa, Indah Putri juga mengapresiasi program Aksi Stop Stunting (ASS) yang dianggap mampu menekan angka stunting di desa-desa.
Sebagai informasi, ASS sendiri merupakan program penanganan stunting di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Di dalamnya, terdapat 10 tenaga Pendamping Gizi Desa yang selama tujuh bulan bertugas di 10 desa di Luwu Utara.
Sepuluh desa ini antara lain Pengkajoang (Malbar), Arusu (Malbar), Kalotok (Sabsel), Dandang (Sabsel), Sepakat (Masamba), Lantang Tallang (Masamba), Sumillin (Masamba), Limbong (Rongkong), Kanandede (Rongkong), dan Rinding Allo (Rongkong).
Berdasarkan laporan akhir program ASS, diketahui bahwa selama 7 bulan penugasan di 10 lokus desa, terdapat penurunan prevalensi stunting di Luwu Utara. Yakni dari 23,27 persen pada Mei menjadi 18,3 persen pada November 2022.
Pun, dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Luwu Utara juga berada pada posisi terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya berada pada peringkat kedua terbaik (terendah) setelah Kota Makassar.
“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Kita dapat melihat bahwa cukup banyak dampak positif yang dihasilkan dengan adanya program ini,” kata Indah.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Amanatia Junda
BACA JUGA Kasus Stunting di DIY Masih 17 Persen, Tertinggi di Gunungkidul
