MOJOK.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI baru saja melakukan pemetaan kerawanan Pemilu 2024 terkait politisasi SARA. Hasil dari pemetaan, DKI Jakarta berada di urutan pertama sebagai provinsi paling rawan isu SARA. Sementara DI Yogyakarta berada di urutan ketiga.
Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, menjelaskan ada empat indikator yang dipakai untuk menentukan kerawanan pemilu.
Kata Lolly, yang pertama adalah kampanye bermuatan SARA di media sosial, kedua terkait kampanye bermuatan SARA di tempat umum, dan ketiga penolakan calon berdasarkan alasan SARA. Adapun indikator keempat adalah kekerasan berbasis SARA.
“Temuannya, kekerasan berbasis SARA merupakan muara dari berbagai indikator politisasi SARA lainnya. Namun, indikator penolakan calon berbasis SARA secara statistik berpengaruh kuat pada kekerasan berbasis SARA,” kata Lolly dalam launching “Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Isu Strategis: Politisasi SARA” di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta, Selasa (10/10/2023).
Lantas, seperti apa hasilnya?
Provinsi dan Kabupaten/Kota paling rawan politisasi SARA
Lolly memaparkan, semakin tinggi nilai yang diperoleh suatu daerah, maka makin besar juga potensi politisasi SARA di wilayah tersebut. Poin atau nilai maksimal adalah 100, sementara terendah alias tak ada politisasi SARA ternilai nol (0).
Hasilnya, kerawanan politisasi SARA di Provinsi DKI Jakarta punya nilai sebesar 100 alias yang paling tinggi. Kemudian disusul Maluku Utara 77,16, sebagai wilayah yang pernah dilanda konflik horizontal dan DI Yogyakarta yang katanya ramah ada di posisi ketiga.
Berikut enam provinsi paling rawan politisasi SARA dalam pemilu:
1. DKI Jakarta: 100 (poin maksimal)
2. Maluku Utara: 77,16
3. DI Yogyakarta: 14,31
4. Papua Barat: 14,31
5. Jawa Barat: 12,35
6. Kalimantan Barat: 7,4
Kabupaten/Kota paling rawan isu SARA
Sementara di tingkatan kabupaten/kota, dari 20 besar wilayah yang paling rawan isu SARA, sembilan di antaranya berada di Indonesia bagian Timur. Adapun Kabupaten Sleman berada di posisi 17 dalam kategori ini.
Berikut daftar 20 besar kabupaten/kota paling rawan isu SARA pada Pemilu 2024:
1. Kabupaten Intan Jaya: 100 (poin maksimal)
2. Kabupaten Jayawijaya: 91,95
3. Kabupaten Pandeglang: 91,95
4. Kabupaten Puncak: 91,95
5. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: 61,68
6. Kota Jakarta Pusat: 38,37
7. Kabupaten Sampang: 26,86
8. Kabupaten Halmahera Tengah: 20,97
9. Kabupaten Alor: 17,02
10. Kabupaten Malaka: 13,14
11. Kabupaten Mappi: 11,49
12. Kota Jakarta Barat: 10,51
13. Kabupaten Kepulauan Yapen: 9,52
14. Kota Jakarta Timur: 9,19
15. Kabupaten Mimika: 8,86
16. Kabupaten Mamberamo Tengah: 8,62
17. Kabupaten Sleman: 8,47
18. Kabupaten Landak: 6,56
19. Kabupaten Sarmi: 5,75
20. Kota Subulussalam: 5,41
“Dalam konteks ini, waspadalah untuk provinsi yang dipetakan peristiwanya banyak terjadi di kabupaten/kota. Lakukan upaya pencegahan terbaik supaya ini tidak terjadi di 2024,” tegas Lolly.
Paling rawan terjadi di media sosial
Lebih lanjut, Lolly juga menjelaskan jika provokasi SARA banyak terjadi di media sosial. Berdasarkan data indeks kerawanan pemilu (IKP) 2024, kata Lolly, isu etnis dan agama mendominasi kekerasan berbasis SARA.
Kampanye bermuatan SARA di tempat umum terkait agama sebesar 86 persen. Sementara, penolakan calon berbasis kesukuan sebesar 75%.
“Kedua isu ini memang sangat mudah diprovokasi karena etnis dan agama merupakan bagian dari identitas kolektif yang mampu menggerakkan suatu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lain,” tandas Lolly.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Menempel Stiker Kampanye Ternyata Tidak Boleh Sembarangan, Ada Aturannya
Cek berita dan artikel Mojok lainnya di Google News